Tingginya Utang Negara yang tidak Dapat Menanggulangi Kesejahteraan Masyarakat

Bisnis | 2023-08-20 22:20:50

Pada era pemerintahan saat ini, Indonesia menjadi negara yang produktif dalam pengembangan sarana-prasarana. Terbukti dengan banyaknya kemajuan infrastruktur yang ada di Indonesia. Jalan tol, kereta cepat, dan KRL merupakan contoh dari pengembangan infrastruktur di Indonesia. Memang perlu diketahui pembangaunan infrastruktur tidak semata-mata untuk membuat pemerintah terlihat produktif saja, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyrakat. Kemajuan pembangunan tentu juga menaikkan presentase kepuasan masyarakat.

Transportasi merupakan salah satu contoh pengembangan produktif di Indonesia pasca pandemi. Hal ini ditujukan agar setelah WFH berakhir mobiitas masyarakat lebih mudah kedepannya. Berbagai macam jenis transportasi umum dikembangkan secara produktif oleh pemerintah. Pembangunan infrastruktur di bidang transportasi tentu tidak semata-mata menggunakan dana APBN negara. Dalam meningkatkan daya saing dengan negara maju tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Pembiayaan pembangunan tentu tidak dapat berasal dari satu sumber. Hutang merupakan jawabannya.

Fakta di depan mata kita terpampang dengan jelas. Tidak dapat dipungkiri meskipun kesejahteraan masyarakat meningkat akibat berkembangnya infrastruktur negara, linear dengan hal tersebut hutang negara semakin menumpuk. Kekhawatiran muncul di masyarakat akan kemampuan pemerintah melunasi hutang tersebut. Alasannya karena dikhawatirkan hutang negara tidak dapat menanggulangi kesejahterahan masyarakat. Lantas, apakah hutang negara tidak dapat menanngulangi kesejahteraan masyrakat?

Menurut opini pribadi saya, benar. Meskipun hutang meningkatkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan PDB, hutang negara tetap menghambat kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan tidak semua hutang negara yang menjadi sumber pembiayaan Pembangunan dibelanjakan seluruhnya. Menurut data oleh jurnal Simposiun Nasional Keuangan Negara (2018) sebagian besar hutang luar negeri juga digunakan untuk membayar bunga dari hutang itu sendiri. Sehingga penggunaan hutang sebagai sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur di nilai tidak efektif.

Pemenuhan pembangunan infrastruktur melalui hutang luar negeri didominasi dengan bahan baku bentuk barang. Melalui impor bahan baku yang dipenuhi oleh negara importir itu sendiri justru meningkatkan kesejahteraan ekonomi negara importir bukan negara Indonesia. Sehingga masyarakat Indonesia tidak mendapatkan dampak positif dari hutang luar negeri tersebut. Selain berbentu bahan baku, terdapat hutang negara dalam bentuk pinjaman. Menurut Eric, Syarifah, dan Irwan (2021) dalam jurnal Pengaruh Utang Luar Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Dampaknya Pada Pengangguran Terbuka menyebutkan bahwa pinjaman luar negeri cenderung berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi Indonesia karena modal eksternal kerap disalurkan pada hal yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan dan akhirnya tidak memberikan implikasi yang signifikan pada pengembangan infrastruktur.

Penggunaan utang sebagai salah satu sumber pembiayaan negara membuat Indonesia mengalami kondisi ekonomi yang kerap dikenal sebagai Fisher Paradox. Mengutip dari Core Indonesia, Fisher Paradox adalah semakin banyak cicilan pokok beserta bunga utang yang dibayar, semakin bertambah banyak pula utang yang menumpuk. Artinya penggunaan utang yang seharusnya dapat dialokasikan secara maksimal pada pembangunan infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat tidak tercapai secara maksimal. Akibat dari hutang yang digunakan untuk menutup bunga hutang itu sendiri pemerintah menggunakan sumber pembiayaan lain yang secara nyata menurunkan presentase kesejahteraan masyarakat melalui pajak.

Tingginya pajak digunakan untuk menutupi pembengkakan hutan negara. Meski begitu pajak dipukul sama rata untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Hal ini justru menyengsarakan masyarakat yang menganggur akibat pandemic COIVD-19. Tidak adanya penghasilan dan minimnya lapangan pekerjaan akibat maraknya impor sebagai salah satu cara pemenuhan bahan baku pengembangan infrastruktur membuat sebagian besar masyarakat Indonesia kesulitan dalam membayar pajak. Faktanya, untuk memenuhi kebutuhan pokok saja tidak semua lapisan masyarakat mampu untuk melaksanakan hal tersebut. Apabila dibebankan juga dengan pajak yang digunakan untuk melunasi hutang negara, bagaimana masyarakat bisa sejahtera?

Saya berharap kedepannya pemerintah mulai mengurangi penarikan hutang dalam bentuk barang melalui negara importir dan tidak melakukan hutang luar negeri jangka panjang. Hal ini dikarenakan hutang luar negeri jangka panjang terbukti menurunkan tingkat perekonomian di Indonesia. Penurunan perekonomian di Indonesia tentu juga selaras dengan meunurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia.

#Amerta2023 #KsatriaAirlangga #UnairHebat

#AngkatanMudaKsatriaAirlangga #BanggaUNAIR

#BaktiKamiAbadiUntukNegeri #Ksatria13_Garuda12

#ResonansiKsatriaAirlangga #ManifestasiSpasial

#GuratanTintaMenggerakkanBangsa.

Referensi :

https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/menilai-performa-utang-apbn

Junaedi, Dedi. 2018. Hubungan Antara Utang Luar Negeri Dengan Perekonomian Dan Kemiskinan: Komparasi Antarezim Pemerintahan. INAIS Bogor

Eric, Syarifah, Irwan. 2021. Pengaruh Utang Luar Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Dampaknya Pada Pengangguran Terbuka. Samarinda.

https://www.coreindonesia.org//