Ibnu Azka

Peran Gen-Z dalam Mengawal Pemilu

Politik | 2023-08-01 08:02:59

Perhelatan pemilu 2024 sebentar lagi, akan menjadi ajang yang menggegembirakan sekaligus menegangkan, menggembirakan bagi yang menang dan sangat menegangkan bagi yang tidak bisa memperpanjang kekuasaan. Dalam prosesnya menuju kesana, ada beberapa kandidat yang digadang-gadang akan menjadi peserta kontestasi sebagai calon Presiden (capres), yang telah dideklarasikan oleh masing-masing Partai Politik. Dari Partai Nasional Demokrasi (NasDem) telah mendeklarasikan Anies Rasyid Baswedan sebagai capresnya sejak 3 Oktober lalu. Sedangkan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sudah dulu mendeklarasikan kembali Prabowo Subianto sebagai capres yang akan bertarung untuk ketiga kalinya di pemilu 2024 mendatang, hal tersebut disampaikan ketika Rapimnas yang digelar di Sentul Internasional Convention Center (SICC) pada 12 Agustus 2022 lalu. Sementara itu, Partai Perjuangan Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) juga tidak mau ketinggalan untuk berikhtiar mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai capresnya pada momentum Hari Kartini 21 April 2023.

Ketiga nama tersebut menjadi topik perbincangan ruang publik dalam setahun ke depan, bahkan lembaga survei turut menyambut dengan mengeluarkan berbagai hasil surveinya terhadap tiga kandidat yang telah dideklarasikan oleh Partai Politik masing-masing. Dalam konteks pemilihan umum di Indonesia, rakyat memiliki kekuasaan terbesar untuk memilih kepada siapa negeri ini akan dipimpin, namun realitanya proses dalam memilih pemimpin harus melalui corong Partai Politik sebagai penentu kandidat. Tidak hanya itu, dengan adanya Presidential Threshold justru menjadi tantangan besar bagi para parpol untuk bisa mencapai ambang batas 20% untuk bisa dapat mencalonkan dan ikut serta dalam kontestasi di 2024 mendatang. Tantangan-tantangan lainnya-pun turut membuntuti hal tersebut. Misalnya saja, praktik politik uang dan praktik korupsi sampai hari ini belum menemukan titik terangnya, lemahnya pengawasan dan independensi lembaga-pun menjadi salah satu penyebabnya, sudah menjadi rahasia umum jika melihat para kandidat yang akan bertarung membagikan perangkat sembako mengatasnamakan bantuan sosial namun tujuannya untuk menarik perhatian rakyat.

Hal krusial lainnya ialah menyebarnya pemberitaan hoaks di media sosial, adanya saling caci sampai mencuatnya polarisasi politik turut menjadi langganan. Tidak hanya terjadi secara fisik, polarisasi tersebut justru ditransmisikan ke media digital sampai membentuk ketegangan antar sesama anak bangsa akibat preferensi politik yang berbeda.

Peran Gen-Z Mengawal Pemilu

Peran mahasiswa sebagai Gen-Z sangat signifikan dalam mengawal proses pemilihan umum. Partisipasi aktif mahasiswa dalam pemilihan umum menjadi krusial untuk memastikan adilnya proses, bebas dari kecurangan, dan transparan. Mahasiswa harus berperan aktif dalam menciptakan kontestasi demokrasi yang jujur dan aman, dengan mengambil tanggung jawab teknis mulai dari persiapan pra pemilihan hingga pelaksanaan pada hari pemilihan umum.

Adapun hal-hal yang dapat dilakukan mahasiswa bagi penulis untuk mengawal pesta demokrasi nantinya sebagai berikut :

Pertama, mahasiswa harus bisa mengedukasi masyarakat untuk memilih pemimpin yang baik dan benar. Edukasi tersebut bisa dilakukan secara taktis, misalnya melakukan sosialisasi, mengadakan seminar, ataupun dialog terbuka mengenai pentingnya mengawal demokrasi dalam pemilihan umum 2024 mendatang untuk menggunakan hak suara sebijak mungkin, dan bagaimana pengaruh suara tersebut dalam kehidupan masyarakat nantinya. Hal tersebut dapat mendorong partisipasi politik dan kesadaran politik kepada masyarakat.

Kedua, Ikut serta menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), fungsi mahasiswa sebagai sosial of control dapat dimanifestasikan dengan mengawal pemilu dalam setiap prosesnya. Hal ini untuk mendorong efisiensi pengawasan dan independensi yang lebih representatif di kalangan masyarakat.

Ketiga, Pro aktif kampanye politik tanpa uang, mahasiswa dapat berperan aktif dalam kampanye untuk menentang praktik politik uang (Money Politic) yang merusak integritas pemilihan. Mereka bisa melakukan kampanye sosial, mengorganisir diskusi di ruang publik, dan meningkatkan kesadaran tentang bahaya politik uang bagi proses demokrasi. Hal ini bisa dilakukan secara langsung atau juga dengan membuat konten kreatif diberbagai platform media sosial mengenai bahaya politik uang bagi masa depan generasi dan demokrasi, mengingat keterbukaan informasi era ini dapat mempercepat akselerasi informasi serta banyaknya pengguna media sosial di Indonesia terutama anak-anak muda.

Peran aktif mahasiswa dalam mengawal pemilihan umum adalah bentuk nyata dari partisipasi aktif dalam demokrasi. Dengan keterlibatan mereka sebagai Gen-Z, proses pemilihan umum dapat lebih dipertanggungjawabkan, transparan, dan diharapkan memberikan hasil yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Bukan malah sebaliknya.

“Jika Kalian Tidak Peduli Dengan Politik, Maka Kalian Akan Jadi Korban Politik” Mohammad Natsir (Perdana Menteri ke 5 Indonesia)