rachellaurell

    FOLLOW  

Strategi Lobi dan Negosiasi Nahdhatul Ulama dalam Konflik Kebijakan Hari Sekolah

Eduaksi | Saturday, 01 Jul 2023, 19:45 WIB

Rachell aurell- Mahasiswa Ilmu komunikasi UMJ 20210110400159

Dalam rangka menginternalisasi, Nawacita Presiden Joko Widodo yang ke-8 mengenai revolusi mental, pada tahun 2017, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 ( Permendikbud 23/2017) tentang Hari Sekolah. Aturan ini menetapkan lima hari sekolah dalam satu mingu serta 8 jam dalam sehari ( 40 jam seminggu ), sehingga aturan ini dikenal dengan Fullday School. Dengan demikian banyak para guru hingga organisasi mendukung dengan adanya peraturan tersebut. Sementara itu, perbedaan pendapat terjadi antara Nahdhatul Ulma ( NU ) dan Muhammadiyah. NU menolak adanya aturan lima hari sekolah. Dengan alasan, aturan tersebut dapat mematikan eksistensi pendidikan nonformal yang telah lama dikelola NU yakni Madrasah Diniyah. Pihak NU merasa selama ini perhatian pemerintah terhadap Madin sangat terbatas. Jika aturan lima hari sekolah telah diterapkan, tentu akan merugikan NU. Pasalnya, selama ini Madin menyelenggarakan proses pembelajarannya di siang hari selepas waktu dzuhur hingga sebelum maghrib. PBNU tak tinggal diam lalu muncul instruksi unjuk rasa PBNU untuk menegaskan penolakan aturan lima hari sekolah, salah satunya dengan mendesak pemerintah di masing-masing tingkatan wilayah. Oleh karenanya, NU tentu tidak menerima begitu saja. Konflik pendapat dan ideologi ini turut dibumbui isu sentimen NU terhadap Muhammadiyah yang termanifes serta implikasi adanya perbedaan sistem pendidikan NU dan Muhammadiyah. Berbagai upaya dilakukan oleh NU untuk mencapai tujuannya. Mulai dari desakan oleh kader NU yang duduk di kursi DPR pada fraksi PKB. Desakan tersebut menyebutkan pihaknya takkan mendukung Jokowi kembali di Pilpres

Lobi merupakan proses mempengaruhi dan mempersuasi orang lain untuk mewujudkan tujuan yang sama dan diinginkan oleh orang yang mempengaruhi. Adapun, dalam kegiatan yang merupakan komunikasi antarpribadi ini biasanya terjadi diskusi, pertukaran gagasan melalui bertatap muka langsung yang bertujuan untuk menangkap reaksi target lobi secara langsung. Sementara itu, negosiasi juga merupakan proses tawar-menawar lewat perundingan dalam membangun kesepahaman suatu permasalahan. Negosiasi dilakukan ketika terdapat kepentingan yang bertabrakan, lalu diselenggarakan perundingan agar tujuannya saling terpenuhi.

Strategi lobi negosiasi NU terhadap kebijakan

Dalam konflik ini, strategi lobi dan negosiasi NU dan Muhammadiyah berbeda. NU lebih bermain peran dalam negosiasi namun menggunakan perwakilan. Sementara Muhammadiyah aman karena mayoritas pendidikan menganut 5 hari sekolah. Strategi yang dijalankan oleh NU menggunakan direct dan indirect lobbying. Yang pertama NU mengeluarkan pernyataan sikap yang berisi intruksi unjuk rasa penolakan kebijakan 5 hari sekolah, sehingga muncul opini public bahwa yang dilakukan pemerintah adalah bentuk represi terhadap Madin. Yang kedua PKB sebagai partai affilial NU mengeluarkan pernyataan bernada ancaman, dengan hal ini terlihat bahwa NU memiliki kekuatan lain yang penting. Yang ketiga NU tidak mengikuti sejumlah rapat koordinasi, hal ini membuat Presiden Jokowi memanggil NU ke istana kepresidenan. Upaya tersebut adalah car acara NU untuk mendapatkan attention dari presiden agar suara mereka terdengar.

Hasil Lobi dan negosiasi NU

Setelah NU dipanggil ke istana kepresidenan terjadilah proses lobi dan negosiasi antara NU, Muhammadiyah dan pemerintah. Dalam negosiasi yang terjadi, NU berhasil memenangkan poin-poin kebijakan yang menguntungkan bagi Madin NU dan termasuk kedalam aturan pengganti Permendikbud 23/2017 yakni Perpres 87/2017. Poin kebijakan itu menyebutkan bahwa pendanaan program penguatan pendidikan karakter diperuntukkan pula bagi Madin. Selain itu, untuk mendukung penguatan pendidikan karakter perlu memuat 18 karakter dalam aturannya, beberapa di antaranya tidak mungkin diwujudkan hanya di sekolah formal, sehingga Madin perlu dilibatkan sebagai lembaga pendidikan nonformal untuk mewujudkan ke-18 karakter tersebut. Poin-poin yang menguntungkan diatas itu hasil dari adanya negosiasi yang dilakukan oleh NU langsung kepada Presiden Jokowi melalui sejumlah aktor penting NU. Faktor lain yang membuat NU cemerlang dalam proses negosiasi dibandingkan dengan Muhammadiyah yakni, selain NU berani mengambil sikap melalui Direct Lobbying, NU juga memiliki kedekatan internal yang baik dengan pembuat kebijakan (dalam hal ini Presiden sebagai Pembuat Perpres). NU sebagai Ormas Islam terbesar di Indonesia juga memanfaatkan kekuatan organisasinya, termasuk dalam wacana pemberian dukungan oleh nahdliyin bagi kepemimpinan Jokowi di periode mendatang.