ZRAM10
Tajamnya Angka Pengangguran Dan Kemiskinan
Lainnnya | 2023-06-24 11:17:43
Di Indonesia, penerimaan remitensi cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya. Menurut data bank indonesia, pada tahun 2020 nerimaan remitensi di indonesia mencapai sekitar USD 10,5 miliar atau sekitar Rp 147 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa remitensi memiiki potensi untu untuk berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi penduduk indonesia,
Namun, meskipun penerimaan remitensi dapat memberikan manfaat bagi penerima, belum ada penelitian yang dapat memastikan dampak penerimaan remitensi dapat membantu meningakatkan kesejahteraan keluarga dan membantu mengurangi kemiskinan dalam jangka pendek.
Sedangkan, dampak jangka panjang dari remitensi terhadap penurunan kemiskinan mungkin tergantung pada berbagai faktor, seperti bagaimana penerima remitensi di gunakan, apakah untuk investasi atau konsumsi, dan seberapa besar jumlah penerimaan remitensi dibandingkan dengan pendapatan keluarga (Guanabara et al., n.d.).
Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia
Pengangguran dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Ketika seseorang kehilangan pekerjaannya, mereka kehilangan sumber penghasilan utama mereka, yang dapat menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan. Pengangguran amat erat kaitannya dengan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Logikanya sederhana, apabila seseorang tidak bekerja maka dia tidak akan berproduksi sehingga perhitungan output produksi dalam bagian PDB akan berkurang (Pertumbuhan & Di, 2020).
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2020, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 7,07%. Angka ini meningkat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu 5,23%. Artinya, ada sekitar 9,77 juta orang yang menganggur di Indonesia pada saat itu.
Peningkatan tingkat pengangguran ini sangat mempengaruhi kemiskinan di Indonesia. Tanpa penghasilan yang stabil, orang-orang akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Selain itu, pengangguran juga dapat mempengaruhi akses ke layanan kesehatan dan pendidikan.
Untuk mengurangi pengaruh pengangguran dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kemiskinan di Indonesia. Berikut adalah beberapa aspek yang dapat menggambarkan pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia:
(1)Keterlibatan dalam dunia kerja adalah cara utama untuk memperoleh penghasilan yang stabil dan mencukupi kebutuhan hidup. Ketika seseorang mengalami pengangguran, mereka tidak memiliki sumber penghasilan yang stabil dan hal ini dapat menyebabkan penurunan tingkat pendapatan secara signifikan. (2)Kemiskinan yang disebabkan oleh pengangguran dapat mempengaruhi kesehatan dan gizi seseorang secara signifikan. Kondisi ini dapat mempengaruhi akses ke makanan yang bergizi, layanan kesehatan, dan sanitasi yang memadai. Akibatnya, individu yang mengalami pengangguran dan kemiskinan dapat mengalami penurunan kesehatan secara keseluruhan dan risiko terkena penyakit meningkat. (3)Pengangguran juga dapat mempengaruhi akses ke pendidikan dan pelatihan, karena individu mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk membayar biaya pendidikan atau mendapatkan keterampilan yang diperlukan untuk memasuki pasar kerja. (4)Pengangguran juga dapat meningkatkan kesenjangan sosial dan ekonomi antara kelompok-kelompok di masyarakat. Ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan dapat memperkuat kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada, yang dapat mempengaruhi kemiskinan secara keseluruhan.
Pengaruh TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) Terhadap Kemiskinan Di Indonesia
Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) atau persentase populasi usia kerja yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan di suatu negara, dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Semakin tinggi TPAK, semakin banyak penduduk yang bekerja dan memiliki penghasilan yang stabil, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan di negara tersebut.
Di Indonesia, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa TPAK pada Februari 2022 mencapai 68,5%, yang menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Namun, perlu dicatat bahwa TPAK yang tinggi tidak selalu menjamin pengurangan kemiskinan secara signifikan. Ada kemungkinan bahwa pekerjaan yang tersedia tidak menghasilkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Selain itu, terdapat juga kemungkinan bahwa pekerjaan yang tersedia tidak sesuai dengan kualifikasi dan keterampilan tenaga kerja, yang dapat menghasilkan penghasilan yang rendah dan kesulitan untuk naik di jenjang karir.
Untuk mengurangi kemiskinan secara signifikan, pemerintah Indonesia perlu memperkuat program pemberdayaan ekonomi, menciptakan lapangan kerja yang layak, dan meningkatkan akses ke pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja di Indonesia(PARENTE, 2007). Dengan demikian, TPAK yang tinggi dapat membawa dampak positif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.
Mengatasi Kemiskinan di Indonesia
Untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia, perlu ada upaya untuk meningkatkan akses masyarakat ke pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan berkualitas, dan memperkuat sistem perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Semua upaya ini dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.
*Oleh: Alifvia Fashiha Lahja, Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
