Anggi Ayu Wijayanti

    FOLLOW  

Demokrasi Cita Rasa Oligarki

Politik | Thursday, 22 Jun 2023, 18:43 WIB

Keberjalanan struktur politik perlu dipertanyakan, apakah demokrasi benar-benar ditegakkan atau memang hanya sebagai kedok cengkeraman elit politik yang berkuasa. Demokrasi yang berjalan tanpa adanya kepentingan rakyat maka sama saja demokrasi adalah alat bagi kelompok oligarki untuk mempertahankan kekuasaan dan kekayaannya. Berbicara mengenai oligarki dan demokrasi, definisi keduanya berlawanan. Dua pertanyaan utama yang menggarisbawahi perbedaan keduanya ialah mengenai siapa yang berkuasa dan perolehan manfaat dari kedua sistem tersebut. Dalam oligarki yakni pemerintahan dijalankan atau diletakkan pada segelintir orang tertentu atau elite politik. Sistem atau bentuk pemerintahan oligarki mengarah pada sisi yang buruk dan hanya memerhatikan kepentingan pemegang kekuasaan. Menurut Jeffrey A Winters, Profesor Northwestern University, oligarki digolongkan menjadi empat bagian yakni:

1. Oligarki Panglima

Oligarki panglima adalah kekuasaan dengan kekerasan secara langsung, oligarki panglima memiliki tentara bahkan senjata yang tujuannya digunakan untuk merampas secara langsung kekuasaan dan kekayaan milik oligarki lainnya. Biasa dikatakan bahwa oligarki panglima pengumpulan kekayaannya dilakukan dengan cara menaklukan panglima lainnya.

2. Oligarki Penguasa Kolektif

Oligarki Penguasa Kolektif adalah dimana para penguasa akan saling bekerja sama dalam mempertahankan kekayaannya melalui suatu komunitas dengan cara memerintah lembaga yang memiliki aturan atau norma yang disepakati bersama.

3. Oligarki Sultanistik

Oligarki Sultanistik adalah kondisi dimana monopoli hanya berpusat pada satu tangan oligarki. Oligarki sultanistik memberikan wewenang pada penguasa pertama saja, dan oligarki lainnya bergantung pada oligarki utama untuk mempertahankan kekayaan serta hartanya. Pada oligarki sultanistik ini terdapat hubungan antara oligarki (patron - klien) dengan oligarki yang berkuasa.

4. Oligarki Sipil

Oligarki Sipil adalah dimana para oligarki tidak bersenjata dan tidak berkuasa langsung. Mereka hanya menyerahkan kekuasaannya kepada suatu lembaga non pribadi yang mempunyai hukum lebih kuat. Sehingga, bisa disimpulkan bahwa oligarki hanya berfokus mempertahankan kekayaan dengan cara menjauhkan kekayaannya dari jangkauan negara, agar tidak didistribusikan.

Sedangkan dalam demokrasi yakni pemerintahan oleh banyak orang, yang seluruh rakyatnya juga berpartisipasi dalam pemerintahan namun melalui perantara wakilnya. Demokrasi mengutamakan persamaan hak dan perlakuan terhadap semua warga negara. Sistem atau bentuk pemerintahan demokrasi mengarah pada sisi yang baik dan memerhatikan kepentingan rakyat. Namun kenyataannya antara oligarki dan demokrasi tidak semudah itu dipisahkan seperti ketika kita berbicara mengenai definisinya. Meski suatu negara sistem pemerintahannya adalah demokrasi, tetapi kekuasaan negara cenderung dikuasai oleh segelintir orang tertentu atau elite politik. Oligarki yang dimaksudkan ialah adanya kondisi dimana para penguasa saling bekerjasama atau berusaha mempertahankan kekayaannya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa ciri-ciri dari sistem pemerintahan oligarki ialah kekuasaan yang tidak dapat dipisahkan dengan uang. Kedua hal tersebut memengaruhi motivasi politik dan masalah politik. Selain itu, kekuasan dikendalikan oleh kelompok kecil masyarakat yang memiliki kekayaan, kedudukan dan uang. Terdapat juga konflik berkepanjangan mengenai kesenjangan materi, sehingga menyebabkan kemiskinan meningkat dan kekayaan pemimpinnya meningkat. Kekuasaan digunakan oleh para penguasa untuk meningkatkan pundi-pundi kekayaannya.

Menurut Jeffrey A Winters, yang merupakan seorang analisis politik mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia juga dikuasai oleh kelompok oligarki. Hal tersebut yang mengakibatkan kemunduran demokrasi yang ada di Indonesia, sehingga semakin jauh dengan cita-cita negara. Tidak hanya itu, adanya ketimpangan kekayaan semakin meluas dikarenakan adanya elite politik yang menguasai demokrasi sehingga memengaruhi politik ekonomi Indonesia. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh biaya politik yang sangat mahal, sehingga beberapa orang tidak dapat berpartisipasi dalam dunia politik. Pada akhirnya, rakyat sama seperti alat yang digunakan oleh para oligarki untuk mengejar kepentingannya.

Dapat disimpulkan bahwa apabila adanya pengaruh oligarki yang masuk dalam politik terkhusus dalam negara demokrasi, maka akan memberikan pengaruh yang sukup besar. Seperti hilangnya hak partisipasi rakyat atau pemenuhan hak manusia, kesenjangan yang semakin merata bahkan akan memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang.