Ummu Zidan

    FOLLOW  

What? Anggota Dewan Minta Jatah Haji?

Agama | Saturday, 17 Jun 2023, 19:17 WIB

Heboh di media anggota Dewan yang minta jatah haji. Kok bisa- bisa punya ide semacam itu. Wakil rakyat yang seharusnya lebih mengutamakan kepentingan rakyat malah memikirkan keinginan pribadi. Rakyat saja masih antre panjang untuk dapat jatah kursi ibadah haji, padahal memakai dana pribadi. Masih banyak rakyat dari golongan usia lanjut yang belum mendapat kesempatan pergi menunaikan rukun Islam kelima ini.

Semua disebabkan karena pengaturan dari negara yang tidak efektif. Seharusnya yang diutamakan adalah yang berusia lanjut, sudah memiliki total dana keseluruhan, dan belum pernah melakukan ibadah haji sama sekali, karena kewajiban muslim minimal sekali sepanjang usia.

Mestinya wakil rakyat turut memikirkan permasalahan antrean panjang ibadah haji rakyat ini. Bukan malah menuntut sesuatu yang di luar nalar rakyat dan justru menunjukkan betapa mereka bukanlah para negarawan sejati.
PT Garuda Indonesia (Persero) menyampaikan adanya permintaan dari pihak DPR terkait tambahan sekitar 80 anggota parlemen untuk dapat berangkat haji tahun ini. Dia menjelaskan, saat ini tim Garuda Indonesia sudah berada di Jeddah, Arab Saudi, untuk membicarakan peluang terbang pada 23 Juni 2023. Irfan menyampaikan, penerbangan tersebut diperuntukkan bagi puluhan anggota DPR untuk program ONH Plus. (Republika.co.id, 13/06/2023)

Pihak DPR berdalih bahwa permintaan institusinya kepada Garuda Indonesia agar menyediakan 80 kursi kelas bisnis bertujuan untuk tugas pengawasan. Tiket itu untuk tim pengawas haji DPR ke Tanah Suci Mekkah dalam rangka menjalankan tugas pengawasan.
Sungguh miris dan menyakitkan rakyat apa yang diungkapkan oleh Sekjen Dewan ini. Muslim mana yang tidak menginginkan untuk menyempurnakan ibadah di Baitullah. Tentu seluruh umat Islam bercita-cita menunaikannya paling tidak sekali seumur hidupnya di dunia. Namun malang bagi rakyat. Tidak mudah untuk mendapatkan satu kesempatan mulia ini.
Selain terkendala dana yang tidak sedikit, juga kuota yang terbatas sehingga harus rela menanti hingga puluhan tahun lamanya. Sudah bisa dihitung, usia berapa para pendaftar itu akan mendapat kesempatan? Menunggu fisiknya sudah melemah? Benar-benar sebuah pengorbanan yang tidak mudah. Wajar saja jika ada yang terpaksa mengubur cita-cita indahnya berkunjung ke Baitullah.

Lalu tiba-tiba dengan mudahnya para dewan yang terhormat itu melontarkan ide tanpa nurani yang mengejutkan rakyat. Semestinya mereka fokus pada kepentingan rakyat, memikirkan dengan serius supaya rakyat lebih mudah dan murah berangkat ke Makah dan Madinah dengan jumlah kuota berlimpah.

Sesungguhnya segala bentuk kebijakan dari pejabat negara, termasuk DPR dalam hal ini haruslah demi kemaslahatan rakyat. Sebab kemashlahatan rakyat adalah sesuatu yang paling urgen dan utama dibanding kepentingan apapun. Termasuk kebutuhan hidup yang asasi hingga kemudahan dalam menunaikan kewajiban ibadahnya.

Dalam kitab Asybah wa an-Nazhair, Imam As-Suyuthi berkata, bahwa Imam as-Syafi’i menyatakan, “Posisi seorang pemimpin atas rakyatnya adalah seperti posisi seorang wali terhadap anak yatim." Wallahu’alam bish-shawab.