Singgih Maulana_Universitas Airlangga

    FOLLOW  

Papua: Konflik yang Terus Berkobar dan Tantangan Resolusinya

Politik | Friday, 26 May 2023, 10:08 WIB

Konflik di Papua telah menjadi salah satu isu yang membara dalam sejarah Indonesia. Wilayah ini telah menyaksikan ketegangan yang konstan antara pemerintah pusat dan sebagian masyarakat Papua. Permasalahan antara pemerintah Indonesia dengan masyarakat Papua masih berlanjut dari tahun ke tahun tanpa menemukan titik penyelesaian. Konflik kompleks dan sensitif ini berakar dari masalah sejarah, politik, sosial, dan budaya yang kompleks. Sebenarnya peluang membangun Indonesia yang demokratis telah dicetuskan sejak reformasi 1998 yang memberikan dampak signifikan terhadap penyelesaian konflik di Papua melalui beberapa pendekatan baru. Sejak reformasi 1998, pemerintah terus berupaya bentuk menciptakan pendekatan untuk menyelesaikan konflik di Papua dengan tanpa kekerasan (non militer). Akan tetapi, semua upaya tersebut belum bisa menenangkan konflik yang terjadi di Papua. Namun, di tengah kekacauan ini, munculnya organisasi non-pemerintah dan pengaruh gereja memberikan harapan untuk mencari jalan menuju resolusi yang berkelanjutan. Mari kita telaah lebih lanjut sumber konflik ini, kegagalan kebijakan pemerintah, serta peluang untuk menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan.

Sumber Konflik Papua

Sumber konflik di Papua adalah hasil dari berbagai faktor kompleks. Salah satunya adalah ketidakpuasan masyarakat Papua terhadap pembagian sumber daya alam yang tidak merata. Papua kaya akan tambang emas, gas alam, dan sumber daya alam lainnya yang menjadi sumber pendapatan besar bagi negara. Namun, masyarakat Papua jarang merasakan manfaat dari eksploitasi sumber daya alam ini. Ketidakadilan sosial-ekonomi yang berlarut-larut telah memicu perasaan ketidakpuasan dan alienasi di antara penduduk Papua.

Selain itu, faktor lain yang berperan penting adalah pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Beberapa laporan telah mengungkapkan kasus-kasus kekerasan dan penindasan terhadap masyarakat Papua oleh aparat keamanan. Pelanggaran hak asasi manusia ini menambah ketegangan yang sudah ada dan memperdalam konflik antara pemerintah dan masyarakat Papua.

Kegagalan Kebijakan Pemerintah

Konflik di Papua tidak dapat dilepaskan dari kegagalan kebijakan pemerintah baik pada era Soeharto maupun Jokowi. Di bawah rezim Soeharto, terjadi sentralisasi kekuasaan yang membatasi otonomi daerah Papua. Pembangunan yang tidak merata juga meningkatkan ketidakpuasan masyarakat setempat. Namun, meskipun Jokowi menjanjikan perubahan, kebijakan pemerintah pusat terhadap Papua masih dipenuhi dengan kelemahan.

Salah satu kegagalan kebijakan Jokowi adalah lambannya implementasi otonomi khusus bagi Papua. Undang-undang Otonomi Khusus yang diberlakukan pada 2001 seharusnya memberikan keleluasaan dan kemandirian yang lebih besar bagi Papua. Namun, kenyataannya, proses implementasi undang-undang ini berjalan lambat dan belum mencapai hasil yang diharapkan. Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta kebijakan yang tidak sensitif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat Papua, telah menyebabkan ketidakpercayaan yang semakin mendalam. Pemberian status otonomi khusus ini juga memperburuk permasalahan hak atas tanah karena menimbulkan konflik antara pemerintah dan masyarakat Papua terkait kepemilikan tanah. Lalu, pemberian hak istimewa ini juga memicu maraknya korupsi di Indonesia, banyak dana yang dialokasikan untuk pembangunan di Papua terperangkap dalam korupsi, yang membuat pembangunan di daerah tersebut tidak berjalan dengan efektif. Kebijakan mengenai otonomi khusus ini tidak memecahkan akar masalah konflik. Konflik di Papua bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga melibatkan masalah politik, identitas, dan hak asasi manusia. Kebijakan yang hanya berfokus pada aspek ekonomi tidak akan mampu menyelesaikan masalah yang lebih kompleks ini.

Resolusi dalam sebuah Kesempatan

 

• Munculnya Organisasi Non-Pemerintah dan Pengaruh Gereja

Dalam menghadapi konflik Papua, munculnya organisasi non-pemerintah dan pengaruh gereja memiliki peran yang signifikan dalam mencari resolusi yang berkelanjutan. Organisasi non-pemerintah seperti lembaga advokasi hak asasi manusia, lembaga perdamaian, dan lembaga pembangunan telah bekerja keras untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Papua. Mereka mengadvokasi keadilan sosial-ekonomi, perlindungan hak asasi manusia, dan dialog antara pemerintah dan masyarakat Papua.

Pengaruh gereja juga memiliki dampak penting dalam mencari pemecahan masalah. Gereja-gereja di Papua telah menjadi ruang aman untuk diskusi, dialog, dan mediasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Para pemimpin gereja memainkan peran penting dalam mendorong dialog, perdamaian, dan rekonsiliasi, serta dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat Papua.

 

• Peluang Resolusi yang Adil dan Berkelanjutan

Untuk mencapai resolusi yang adil dan berkelanjutan terhadap konflik Papua, langkah-langkah konkret harus diambil oleh pemerintah dan semua pihak yang terlibat. Pertama, pemerintah perlu memberikan perhatian serius terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat Papua. Otonomi khusus harus diimplementasikan dengan baik, memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat Papua dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Selain itu, upaya rekonsiliasi dan memperbaiki hubungan antara masyarakat Papua dan aparat keamanan juga harus dilakukan. Pelanggaran HAM harus ditindak secara tegas dan bertanggung jawab, sementara dialog dan pendekatan yang inklusif harus ditempuh untuk membangun kepercayaan dan saling pengertian antara kedua belah pihak.

Lebih lanjut, pemerintah perlu memperkuat pembangunan berkelanjutan di Papua dengan memastikan pemanfaatan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan serta pemerataan manfaatnya bagi masyarakat Papua. Kebijakan pembangunan harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan menghormati hak-hak adat masyarakat Papua.

Konflik di Papua memiliki akar yang dalam, dan resolusinya bukanlah tugas yang mudah. Namun, melalui upaya bersama pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan pengaruh gereja, ada peluang nyata untuk menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan. Penting bagi pemerintah untuk mendengarkan suara masyarakat Papua, melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan, dan melibatkan komunitas internasional dalam mendukung upaya perdamaian dan rekonsiliasi di Papua. Hanya dengan langkah-langkah konkret ini, kita dapat mencapai masa depan yang damai dan harmonis bagi Papua dan seluruh Indonesia.