Regita Buwana Triandani

    FOLLOW  

Konsepsi Pembangunan Maritim Indonesia

Politik | Wednesday, 17 May 2023, 09:59 WIB

LETAK GEOGRAFIS INDONESIA

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki karakteristik geografis yang unik. Terdiri dari lebih dari 17.504 pulau, dengan sekitar 13.466 pulau yang telah diberi nama, Indonesia menawarkan kekayaan alam dan keindahan alam yang melimpah. Sebagai negara yang terletak di antara benua Asia dan Australia, serta Samudra Hindia dan Pasifik, Indonesia memegang posisi strategis yang menarik perhatian dunia. Keberadaan garis pantai sepanjang 95.181 kilometer menjadikan Indonesia memiliki akses yang luas ke lautan. Selain itu, 92 pulau terluar telah didaftarkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai garis pangkal wilayah perairan Indonesia yang membentang ke arah laut lepas. Hal ini menunjukkan pentingnya peran Indonesia dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut yang melimpah. Luas daratan Indonesia mencapai sekitar 2.012.402 kilometer persegi, sementara wilayah perairan mencakup sekitar 5,8 juta kilometer persegi (75,7% dari total wilayah). Terdapat pula perairan pedalaman seluas 2.012.392 kilometer persegi, Laut Teritorial seluas 0,3 juta kilometer persegi, dan Zona Ekonomi Eksklusif seluas 2,7 juta kilometer persegi. Data ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara maritim yang kaya akan potensi sumber daya laut.

POROS MARITIM ERA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO

Dengan fokus pada Indonesia sebagai poros maritim dunia, pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menghidupkan kembali semangat maritim. Pemerintahannya menjadikan sektor maritim sebagai pusat perhatian dan sebagai penentu arah dalam membangun kabinet yang efektif. Kebijakan ini juga menjadi salah satu agenda utama pemerintah dalam mencapai tujuan negara dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Salah satu tujuan utama dari program Nawacita yang dijalankan oleh pemerintahan Joko Widodo adalah mengangkat peran sektor maritim dalam kehidupan negara. Dalam tujuan pertama dan ketiga Nawacita, tercantum upaya untuk melindungi warga negara dan menjaga keamanan negara melalui politik luar negeri bebas aktif, pertahanan nasional yang handal, serta penguatan identitas Indonesia sebagai negara maritim. Menteri-menteri dalam kabinet Joko Widodo kemudian mengimplementasikan sejumlah kebijakan pemerintah dalam aksi nyata yang terkait dengan Nawacita, dengan mempertimbangkan kondisi yang lebih realistis dan memungkinkan.

Dalam upaya mewujudkan tujuan Nawacita, pemerintahan Joko Widodo telah mengambil langkah-langkah konkret, seperti meningkatkan infrastruktur maritim, mengembangkan potensi pariwisata bahari, memperkuat keamanan maritim, serta meningkatkan kerjasama internasional dalam bidang kelautan dan perikanan. Melalui kebijakan-kebijakan ini, pemerintah berupaya menciptakan keberlanjutan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan bagi masyarakat yang berkelanjutan. Namun, seperti halnya dengan setiap program pemerintahan, implementasi kebijakan juga menghadapi tantangan dan perlu disesuaikan dengan kondisi nyata yang ada. Pemerintah perlu memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil dapat dijalankan secara efektif dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi pembangunan sektor maritim dan kemajuan negara secara keseluruhan. Mendorong Indonesia sebagai negara maritim memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan adalah kunci untuk mencapai visi maritim yang kokoh dan berkelanjutan.

VISI POROS MARITIM INDONESIA

Indonesia memiliki visi yang kuat untuk menjadi poros maritim dunia melalui berbagai pilar yang telah ditetapkan. Salah satu pilar utama adalah pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, yang melibatkan pembangunan tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan. Selain itu, sektor pariwisata maritime juga menjadi bagian penting dari upaya ini. Diplomasi maritim juga menjadi fokus utama dalam membangun poros maritim dunia. Melalui diplomasi ini, Indonesia mengajak semua mitra internasional untuk bekerja sama dalam bidang kelautan. Tujuannya adalah menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur. Poros maritim dunia juga berarti menjaga kepentingan dan keamanan maritim. Indonesia berkomitmen untuk melindungi dan memanfaatkan sumber daya maritim secara berkelanjutan. Dalam hal ini, memberdayakan seluruh potensi maritim menjadi sangat penting untuk mendorong kemakmuran bangsa.

Selain itu, distribusi perekonomian Indonesia juga akan dilakukan melalui jalan raya maritim. Dengan memanfaatkan konektivitas laut yang luas, Indonesia dapat mengoptimalkan perdagangan dan distribusi barang secara adil ke seluruh wilayah negara. Dalam melaksanakan visi poros maritim dunia, diplomasi maritim juga diintegrasikan ke dalam kebijakan luar negeri lima tahun Indonesia. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjalankan peran aktif di panggung internasional dalam bidang kelautan. Secara keseluruhan, Indonesia memiliki visi yang jelas dan ambisius untuk menjadi poros maritim dunia. Dengan mengembangkan infrastruktur dan konektivitas maritim, menjalankan diplomasi maritim, menjaga kepentingan dan keamanan maritim, serta memanfaatkan potensi maritim secara maksimal, Indonesia berupaya untuk mencapai kemakmuran bangsa dan memperkuat posisinya sebagai negara maritim yang berpengaruh di dunia.

Dalam membangun strategi maritim modern, penting bagi suatu bangsa untuk memahami sejarahnya dan memenuhi unsur-unsur Kemauan Politik sebagai landasan dasar. Dalam konteks Indonesia, hal ini tercermin dalam visi Poros Maritim Dunia. Langkah-langkah tersebut meliputi membangun pertahanan maritim yang tangguh, memiliki Sea Power yang kuat, serta mampu melakukan kontrol laut dan proyeksi kekuatan di darat. Sea Power menjadi aspek penting dalam strategi maritim, karena laut dan kemampuannya merupakan arena utama dalam strategi tersebut. Dalam konteks Indonesia, penting untuk memiliki kekuatan laut yang memadai guna memproyeksikan kekuatan negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi maritim yang kuat.

Pembangunan negara maritim juga memerlukan keterlibatan seluruh elemen negara dan kesepakatan bahwa Indonesia adalah negara yang berorientasi maritim. Pemerintah Indonesia telah berupaya membentuk lembaga tata kelola kelautan, namun masih terdapat kekurangan dalam integrasi dan koordinasi antarlembaga tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pembangunan kelautan nasional yang komprehensif dan terintegrasi, yang dikenal sebagai National Ocean Development Policy. Kebijakan ini akan memastikan bahwa pengembangan sektor kelautan dan kemaritiman menjadi bagian integral dari strategi pembangunan nasional. Secara keseluruhan, membangun strategi maritim modern melibatkan pemahaman sejarah, pemenuhan unsur-unsur Kemauan Politik, pengembangan Sea Power, dan koordinasi yang baik antarlembaga. Dalam konteks Indonesia, penting untuk membangun negara maritim yang kuat dan memanfaatkan potensi kelautan untuk mencapai kemajuan ekonomi dan pertahanan yang berkelanjutan.

POSISI MARITIM BERKAITAN DENGAN HASIL KEKAYAAN LAUT

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, telah lama dikenal sebagai poros maritim yang kaya akan sumber daya perikanan dan potensi kelautan yang melimpah. Keberadaannya sebagai poros maritim menjadi landasan penting bagi negara ini dalam mengembangkan sektor perikanan dan kelautan sebagai sumber kehidupan, keamanan pangan, dan potensi ekonomi yang tak terbatas. Dalam hal perikanan, Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas dan kaya akan keanekaragaman hayati laut. Laut Indonesia dikenal sebagai salah satu daerah yang memiliki keragaman spesies ikan yang sangat melimpah. Keberagaman ini menawarkan peluang besar bagi sektor perikanan Indonesia untuk berkembang pesat dan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan. Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah strategis untuk memanfaatkan potensi perikanan dan kelautan yang dimiliki negara ini. Salah satu upaya yang dilakukan adalah meluncurkan gerakan penanggulangan perikanan ilegal yang berhasil dan mendapat pengakuan internasional. Dalam hal ini, Indonesia telah berhasil mengurangi durasi penangkapan ikan ilegal dari 6,33 hari menjadi 84 hari, yang menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan.

Selain itu, pemerintah juga telah meningkatkan konektivitas dan infrastruktur maritim, termasuk pembangunan pelabuhan laut, tol laut, dan industri perkapalan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi dalam sektor perikanan dan kelautan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan distribusi perekonomian yang lebih adil di seluruh wilayah Indonesia. Tidak hanya dalam aspek ekonomi, Indonesia juga telah menjadikan diplomasi maritim sebagai salah satu fokus utama dalam kebijakan luar negeri. Melalui diplomasi maritim, Indonesia mengajak semua mitra internasional untuk bekerja sama dalam pengelolaan kelautan dan sumber daya laut secara berkelanjutan. Hal ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam menjaga kepentingan dan keamanan maritim, serta berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan laut global.

Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi sektor perikanan dan kelautan Indonesia, seperti illegal fishing dan penangkapan ikan berlebihan yang merusak lingkungan laut. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di sektor perikanan dan kelautan. Selain itu, perlu juga dilakukan upaya untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan di sektor perikanan dan kelautan, sehingga masyarakat pesisir dapat memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan. Dengan memanfaatkan potensi perikanan dan kelautan secara optimal, Indonesia dapat menjadi poros maritim dunia yang kuat dan makmur di sektor ini. Hal ini akan memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku bisnis dalam mengembangkan sektor perikanan dan kelautan di Indonesia. Dengan upaya bersama ini, Indonesia dapat menjadi poros maritim dunia yang berdaya saing dan berkelanjutan di sektor perikanan dan kelautan.

Dengan semua langkah dan upaya tersebut, Indonesia terus bergerak maju sebagai poros maritim yang kuat dalam sektor perikanan dan kelautan. Potensi yang dimiliki negara ini sangat besar dan masih banyak peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan, dan mempromosikan keunggulan ekonomi di sektor kelautan. Indonesia sebagai poros maritim dalam hal perikanan dan kelautan merupakan modal berharga bagi pertumbuhan dan keberlanjutan negara ini. Dengan memanfaatkan potensi kelautan yang melimpah, menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan, dan menjalin kerja sama internasional yang kokoh, Indonesia dapat terus menjadi pemimpin regional dalam sektor perikanan