Totok Siswantara

    FOLLOW  

Ekonomi Pemilu dan Tukang Survei

Bisnis | Tuesday, 09 May 2023, 13:43 WIB

Seluruh tahapan Pemilu 2024 diharapkan menjadi pesta demokrasi yang penuh kegembiraan dan kompetisi yang sehat. Selain itu bisa menggairahkan ekonomi kerakyatan. Karena setiap kontestan pemilu baik itu calon legislatif, calon anggota DPD, calon kepala daerah hingga capres dan cawapres semakin intens bersentuhan dengan rakyat di daerah. Sosialisasi kontestan pemilu tentunya membutuhkan biaya yang bisa meningkatkan denyut nadi perekonomian.

Menurut data yang dilansir oleh Bappenas menunjukkan ada korelasi positif antara tahapan Pemilu dengan perekonomian, utamanya perkembangan sektor UMKM. Seperti terlihat sepanjang tahapan Pemilu 2019 tercatat konsumsi rumah tangga mengalami pertumbuhan tinggi dan melampaui pertumbuhan produk domestik bruto (PDB).

Ekonomi pemilu biasanya didominasi oleh produk alat peraga seperti poster, spanduk, kaos, banner, stiker dan produk desain visual lainya. Potensi ekonomi pemilu sebagian besar diraup oleh media massa, tukang survei dan usaha makanan dan minuman.

Pemilu di negeri ini telah mendorong tumbuhnya industri kampanye dari tingkat UMKM hingga bisnis tukang survei. Sayangnya, liberalisasi industri pemilu belum menerapkan etika yang baik. Akibatnya publik melihat tukang survei yang seenak udelnya sendiri mengumumkan elektabilitas pihak tertentu.

Aktivitas bisnis tukang survei yang bahasa kerennya disebut electioneer banyak yang mirip dukun politik. Bisnis tukang survei baik berskala nasional maupun daerah tidak jarang mereka menerima order untuk menjatuhkan lawan politik lewat rekayasa angka survei dan pembentukan opini publik secara kasar. Selama ini kiprah tukang survei sering menimbulkan polemik yang kontraproduktif dan menimbulkan bermacam resistensi. Seperti misalnya masalah kegiatan survei dan perhitungan cepat yang acap kali digugat karena bertentangan dengan peraturan yang menyatakan bahwa kegiatan penghitungan cepat wajib memberitahukan metodologi yang digunakan serta paparan objektif dari pihak yang berada di belakang survei politik tersebut.

KPU sebagai penyelenggara pemilu mestinya memiliki hak untuk membuat peraturan partisipasi lembaga survei. Perlu ditekankan standardisasi teknis seperti kriteria sampel, banyaknya sampel (termasuk proporsi sampel), teknis pengambilan sampel, metode wawancara, dan informasi tambahan sehubungan dengan sampel ataupun populasi. Selama ini kaidah-kaidah diatas sering diabaikan. Sehingga publik menganggap sampel yang dijadikan tukang survei bisa jadi sampel siluman alias fiktif.

Pentingnya KPU bersikap tegas terhadap tukang survei sebagai langkah antisipasi mencegah dampak negatif dan keresahan masyarakat yang bisa menimbulkan kerusuhan. Jika kita amati topik utama dalam survei pemilu selama ini adalah rekayasa popularitas politisi. Target survei itu jelas membentuk persepsi dan sekaligus penilaian publik.

Menurut ilmu statistik terdapat pengertian survei yang akurat dan survei yang jujur. Survei yang jujur, belum tentu menghasilkan output yang akurat. Begitu juga survei yang akurat, belum tentu merupakan survei yang jujur. Sesungguhnya tidak ada satupun survei yang bisa dikatakan akurat. Sekalipun suatu survei menggunakan data populasi, keakuratan masih diragukan karena faktor kesalahan manusia dalam pengumpulan data masih bisa terjadi.

Kegiatan survei dikatakan jujur apabila menghasilkan tingkat akurasi pengukuran yang tinggi dan disertai dengan penggunaan definisi sampel yang relevan atau bisa diterima dengan kondisi populasi secara keseluruhan. Jika kita amati output survei yang selama ini dilakukan oleh tukang survei, tidak ada satupun yang menghasilkan survei yang jujur. Suatu survei bisa dikatakan jujur apabila memiliki definisi operasional yang dianggap bisa relevan dengan kondisi populasi. Definisi operasional ini meliputi kriteria dipilihnya sampel dan metode pengumpulan informasi melalui kuesioner ataupun wawancara. Kedua definisi tadi tidak hanya harus relevan dengan populasi, akan tetapi harus relevan pula dengan judul ataupun tema survei.

Tukang survei sering berkilah jika ditanya masalah sampel yang tidak representatif dengan populasinya. Sering terjadi sampel yang digunakan oleh tukang survei sangat tidak representatif dengan populasinya. Apalagi jika sampel tersebut dipilih secara acak. Selain itu para tukang survei seringkali menggunakan alasan efisiensi ataupun keterbatasan sumber daya, dilain pihak mengabaikan informasi yang relevan dengan sampel ataupun topik survei. Survei yang akurat semestinya tidak hanya didukung oleh metode sampling ataupun pengumpulan data yang tepat, akan tetapi juga mempertimbangkan segala informasi sehubungan dengan sampel ataupun populasi.