Vivi Nurwida

Utang Negara Membengkak, Salah Mengelola Negara?

Politik | 2023-02-04 17:51:45

Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah hingga akhir Desember 2022 mencapai 7.733,99 triliun rupiah dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 39,57 persen. Kemenkeu sendiri mengklaim rasio utang terhadap PDB dalam batas yang aman, wajar, serta terkendali diiringi dengan diversifikasi portofolio yang optimal Dari total utang tersebut rinciannya Surat Berharga Negara (SBN) mencapai 6.846,89 triliun rupiah dan pinjaman sebesar 887,10 triliun rupiah. (cnbcindonesia.com, 18-01-3023)

Beberapa pengamat menyebut bahwa utang negara yang semakin membesar ini adalah kegagalan dalam mengelola negara. Saiful An, Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI) menyebut utang Indonesia hang semakin besar merupakan kriteria kegagalan pemerintah mengelola negara.

Utang Selalu Dianggap Cara Aman

Bagi rezim yang berkuasa di sistem Kapitalisme ini, utang bukanlah suatu masalah. Bahkan, bisa dianggap solusi menyelesaikan permasalahan keuangan negara. Indonesia juga merasa bangga karena utang yang dimiliki relatif lebih baik daripada negara-negara yang ada di dunia.

Sejatinya, utang akan membuat hidup terasa sempit, karena dikejar-kejar utang, terlebih dengan bunga pembayaran yang selangit. Ujung-ujungnya yang menjadi korban adalah rakyat, dengan kenaikan tarif pajak juga bertambah subyek dan obyek pajaknya. Parahnya, bunga riba ini akan mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala.

Gagal Mengelola Negara

Indonesia adalah negara dengan potensi kekayaan yang luar biasa. Mulai dari hutan, laut, minyak bumi, gas alam, emas, juga komoditas lain yang diminati di pasar internasional . Semua kekayaan ini tersebar di seluruh penjuru Indonesia dari Sumatera hingga Papua. Bahkan dilansir dari situs menteri keuangan, jika seluruh kekayaan alam Indonesia dicairkan dalam bentuk uang, bisa diperkirakan akan memiliki aset mencapai ratusan ribu triliun rupiah.

Potensi kekayaan alam yang luar biasanya ini rupanya belum mampu untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di negeri ini. Masyarakat kesulitan mendapatkan kesehatan, pendidikan dan keamanan yang berkualitas. Bahkan kebutuhan pokok dasar seperti sandang, pangan dan papan harus didapatkan dengan merogoh kocek yang sangat dalam.

Kemiskinan yang terjadi ini tidak lain karena gagalnya pembangunan ekonomi. Ekonomi riil tidak berkembang dengan merata, sebab didasarkan oleh sistem ekonomj Kapitalisme. Sumber daya alam yang semestinya digunakan untuk kemakmuran rakyat, justru dikuasai oleh segelintir orang. Akibatnya, ekonomi rill tidak berkembang dengan merata, negara kesulitan membuka lapangan pekerjaan, masyarakat sulit memenuhi kebutuhan hidup.

Undang-undang yang dibuat oleh para petinggi negeri ini rupanya justru memuluskan jalan bagi para kapital untuk mengeruk sumber daya alam. Di sisi lain kerusakan lingkungan pun terjadi, utang luar negeri pun semakin menggunung. Rezim dalam sistem Kapitalisme ini gagal Mengelola sumber daya alam dengan baik. Hal ini mengindikasikan bahwa rezim tengah gagal mengelola negara.

Tentu, hal ini jauh berbeda dengan pandangan sistem Islam, yang tidak menjadikan utang menjadi solusi untuk menyelamatkan negara. Negara yang menerapkan sistem Islam secara kaffah akan mampu mengoptimalkan harta kekayaan umum dan negara, tanpa liberalisasi sebagaimana dalam sistem Kapitalisme.

Sistem Islam Terbaik

Dengan pengelolaan kepemilikan sesuai dengan sistem ekonomi Islam, negara akan mampu meriayah negara dan masyarakat dengan baik. Sistem Islam ini memberikan pembatasan kepemilikan dengan menjadinya menjadi tiga.

Pertam, kepemilikan individu, dalam hal ini setiap individu boleh memiliki harta sesuai tuntunan syariat dengan bekerja, mendapatkan warisan, hadiah, hibah, dan lain sebagainya.

Kedua, kepemilikan umum, yaitu aset milik rakyat, yang harus digunakan untuk kepentingan rakyat, tidak boleh dijapitalisasi atau diprivatisasi. Rasulullah bersabda: "Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api". (HR. Abu Dawud dan Ahmad). Diantara kepemilikan itu yaitu air, laut, hutan,listrik, danau, jalan raya, tambang melimpah (emas, batu bara, minyak bumi) dan sebagainya.

Ketiga, kepemilikan negara, yang meliputi harta-harya yang pengelolaannya diwakilkan oleh Khalifah sebagai kepala negara, seperti: ghanimah (harta rampasan perang), harta orang murtad, kharaj, jizyah, dan sebaginya.

Dengan pengelolaan ini, perekonomian di sektor rill akan berkembang. Negara juga akan memberikan kemudahan bagi kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga berupa sandang, pangan dan papan yang layak, juga akan menjamin kebutuhan pokok publik yakni pendidikan, kesehatan dan keamanan yang berkualitas dan terjangkau, bahkan gratis.

Sistem Islam adalah sistem terbaik. Dengan pengelolaan sesuai syariat, pemimpin dapat mengelola negara dengan baik tanpa jeratan utang ribawi. Sudah saatnya umat mencampakkan sistem Kapitalis menuju sistem yang diberkahi Allah, yakni sistem Islam yang diterapkan sebagai kaffah yang bebas utang. Dengan begitu umat akan merasakan ketenangan, kesejahteraan dan juga keberkahan.

Wallaahu a’lam bi ash shawab.