Mengenal Gaya Kepemimpinan Jepang dari Tenno Hingga Shogun
Sejarah | 2022-12-24 16:58:46
Bendera Negara Jepang" />Sejarah pemerintahan Jepang dimulai dari zaman Nara (794), zaman Heian (1192) sampai zaman Meiji (1868-sekarang). Bentuk sistem pemerintahan di Jepang pada dasarnya hampir sama dengan bentuk pemerintahan yang ada di negara lain, yaitu adanya penguasa, administrasi pemerintahan yang menggerakan pemerintahan, militer sebagai badan pengaman negara, dan penarikan pajak sebagai pemasukan pendapatan negara. Pemerintahan di Jepang dalam sejarahnya mengalami berbagai perubahan di setiap zamannya, antara lain: Kaisar (Tenno) adalah penguasa administrasi pemerintahan tertinggi. Shogun (Jenderal) adalah pemegang tampuk kekuasaan dari kalangan militer. Daimyo (tuan tanah) adalah penguasa yang ada terletak dibawah kekuasaan Shogun (Jenderal).
Pada pemerintahan Jepang Tenno (kaisar) tidak memiliki peran yang besar dalam sejarah pemerintahan jepang setiap zamannya, hanya pada awal terbentuknya negara Jepang saja kaisar memiliki peran yang cukup besar sebagai pemimpin, namun di zaman berikutnya kaisar hanya berperan sebagai kepala negara secara de jure saja artinya kaisar tidak memiliki kewenangan mengatur negara hingga sekarang dan kekuasaan tertinggi sering kali berada di tangan Shogun atau jenderal militer.
Gaya Kepemimpinan Tenno (kaisar)
Di setiap zaman peran seorang kaisar mengalami berbagai perubahan, pada awalnya Kaisar bertugas sebagai pemimpin administrasi negara atau pemerintahan tertinggi yang mengatur dan membuat kestabilan negara namun tetap atas persetujuan pihak militer. Pada tahun 710, Kaisar Gemmei mengeluarkan perintah kekaisaran yang memindahkan ibu kota ke Heijo-kyō (Nara) Sepanjang zaman Nara, perkembangan politik sangat terbatas. Anggota keluarga kekaisaran berebut kekuasaan dengan biksu dan bangsawan. Sehingga pada tahun 784, ibu kota dipindahkan lagi ke Nagaoka-kyō untuk menjauhkan istana dari pengaruh para biksu, sebelum akhirnya dipindahkan ke Heian-kyö (Kyoto).
Ada juga kaisar Jimmu yaitu leluhur dari garis keturunan kaisar yang sekarang. Kaisar Jimmu sering dianggap sebagai kaisar mitos karena kaisar pertama berdasarkan bukti-bukti sejarah adalah Kaisar Öjin yang masa pemerintahannya tidak diketahui dengan jelas. Sejak zaman Nara, kekuasaan politik tidak selalu berada di tangan kaisar, melainkan di tangan bangsawan istana, shogun, militer, dan sekarang di tangan perdana menteri. Pada tahun 710 terdapat keluarga bangsawan Yamato Choutei di daerah Nara. Keluarga tersebut muncul sebagai penguasa terkuat di Jepang. Sekitar abad 5 sudah menguasai hampir seluruh Jepang. Pada abad 6 mendirikan pemerintahan yang disebut Yamato Choutei, rajanya disebut dengan Tenno (kaisar).
Sekarang Kaisar hanya dijadikan Simbol kekuasaan negara saja, hal ini dapat dilihat dari sistem pemerintahan Jepang dalam UUD atau Konstitusi terbaru Jepang, yaitu Konstitusi 1947 yang mengandung tiga prinsip pokok, yaitu, Kedaulatan rakyat dan Peranan Kaisar sebagai simbol (popular sovereignty and the symbolic role of the emperor, suka perdamaian (pacifism), dan menghormati hak asasi manusia (respect for fundamental human rights). Di Dalam UU terlihat jelas bahwa peranan kaisar sebagai simbol.
Gaya Kepemimpinan Shogun (Jenderal)
Lahirnya seorang pemimpin menjadi shogun di zaman Azuchi Momoyama pada tahun 1185-1600, sistem keshogunan berlangsung hingga zaman Edo (1868). Pada akhir feodalisme pertengahan ini muncul shogun yang berasal dari golongan bawah, yaitu Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, dan Tokugawa Ieyashu.
Oda Nobunaga adalah atasan Toyotomi Hideyoshi, Oda Nobunaga memiliki visi yaitu menyatukan seluruh wilayah Jepang yang saat itu dalam keadaan yang recok. Saat itu Oda Nobunaga sudah menjadi Shogun (jenderal) sedangkan Toyotomi Hideyoshi menjadi pembantu Oda Nobunaga. Setelah wafatnya Oda Nobunaga Toyotomi Hideyoshi diangkat menjadi Shogun (jenderal), Oda Nobunaga sedikit lagi dapat menyatukan visi menyatukan seluruh wilayah Jepang. Sehingga yang meneruskan visi ini adalah Toyotomi Hideyoshi. Wafatnya Toyotomi Hideyoshi karena ambisinya ingin memperluas wilayah kekuasaan ke Korea dan China sehingga menimbulkan Perang Tujuh Tahun. Namun Toyotomi Hideyoshi gagal dalam mewujudkannya. Sehingga Toyotomi Hideyoshi wafat dalam pertempuran melawan Korea pada tahun 1958.
Gaya Kepemimpinan di Jepang yang Ada Sekarang Ini.
Salah satu tradisi masyarakat Jepang yang sampai saat ini masih hidup di tengah para pejabat di negeri Jepang, yaitu Budaya Harakiri. Dalam sejarah bangsa Jepang, harakiri tumbuh di masyarakat tradisional kalangan samurai, prajurit pengawal setia kekaisaran dan telah ada sejak berabad-abad silam. Harakiri juga kadang dilakukan sebagai bentuk dari hukuman mati bagi samurai yang telah melakukan pelanggaran serius seperti pembunuhan yang tidak beralasan, pemerkosaan, perampokan, korupsi, pengkhianatan dan kejahatan lain yang tak termaafkan.
Harakiri politik sudah menjadi hal yang lumrah, karena semangat bushido meletakkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi.Semangat inilah yang menjadikan Jepang dikenal sebagai bangsa beretos kerja tinggi, memiliki dedikasi dan loyalitas yang jarang dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia. 'Harakiri politik' yang sering ditunjukkan para pemimpin Jepang adalah keberanian mundur dari jabatan apabila seseorang merasa gagal dalam tugas kenegaraan. 'Harakiri politik' atau 'bunuh diri politik' dapat menyelamatkan kepentingan yang lebih besar dan menjaga kehormatan sebagai ciri khas watak ksatria sebenarnya bukan hanya tradisi bangsa Jepang.
Artikel ditulis oleh Mahanashwaa Ahya Kinara Mahasiswa Administrasi Publik Fisip Universitas Muhammadiyah Jakarta.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
