Rangga Sahputra

Luar Biasa ! Kemhan Terima Anugerah Sebagai Badan Publik Informatif

Info Terkini | 2022-12-18 18:53:20

Majunya teknologi atau era digital saat ini semua pelayanan masyarakat bisa berjalan dengan cepat dan semua serba terbuka. Dengan adanya keterbukaan informasi publik pelayanan pada masyarakat bisa berjalan dengan baik dan maksimal.

Seperti pada Kementerian Pertahanan (Kemhan) menerima predikat sebagai Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP). Tentu, dengan penerimaan predikat tersebut sebagai sesuatu yang luar biasa dan patut dibanggakan.

Artinya, birokrasi dan tata kelola Pemerintahan di Kemhan berjalan dengan sangat baik serta mengedepankan pelayanan masyarakat. Penghargaan bagi Kemhan merupakan anugerah yang sangat layak diterima mengingat prestasi telah banyak diperoleh.

Belum lagi, dalam sebuah survei disebutkan bahwa Kemhan sebagai salah satu Kementerian yang paling tinggi dalam tingkat kepuasan masyarakat. Jadi, melalui anugerah tersebut tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat pada Kemhan semakin meningkat.

Melalui keterbukaan informasi publik ini, masyarakat akan banyak diuntungkan karena kemudahan dalam mengakses informasi di Kemhan. Keterbukaan informasi publik memenuhi beberapa persyaratan seperti: Laporan Harta Kekayaan Pimpinan (LHKPN) dan Perjanjian Kinerja (Pekin).

Disamping itu, adanya Laporan Kinerja (Lapkin), Agenda Kegiatan (Agenda) dan Poster Anggaran dan Poster Jadwal Kegiatan. Terlebih lagi, memuat data Aset (BMN) dan Daftar Peraturan, Kebijakan, dan Perjanjian Kerjasama (Kerjasama).

Dengan terbukanya informasi di Kemhan, harapan menjalankan program dengan baik akan terlaksana dengan maksimal.

Sebagaimana diinformasikan, Kementerian Pertahanan (Kemhan) menerima predikat sebagai badan publik informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP) pada acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022, di Serpong, Tangerang Selatan, Banten.

Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tersebut diterima Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Sekjen Kemhan RI) Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto mewakili Menteri Pertahanan RI.

Kementerian Pertahanan mendapatkan predikat sebagai Badan Publik Informatif dengan nilai 91,40 setelah melalui monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi badan publik 2022 terhadap 372 badan publik dalam kategori Kementerian/Lembaga.

Predikat Informatif merupakan kategori tertinggi dalam kategori pemeringkatan keterbukaan informasi publik badan publik.

Pada acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022, Menteri Koodinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD berkesempatan memberikan sambutan.

Mahfud MD mengatakan keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari perwujudan demokrasi, di mana setiap warga negara berhak mendapatkan informasi publik yang dibutuhkan.

"Hasil monitoring dan evaluasi itu merupakan wujud transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan,” jelas Menko Polhukam Mahfud MD.

Sekjen Kemhan Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto usai menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik kategori Badan Publik Informatif menyatakan rasa terimakasih dan syukur yang amat dalam.

“Kami sangat bersyukur menerima penghargaan itu. Semoga melalui keterbukaan informasi publik, kami dapat terus berkontribusi bagi pembangunan bangsa,” ujar Sekjen Kemhan.

Sementara itu Ketua Komisi Informasi Pusat RI Donny Yoesgiantoro menjelaskan bahwa Anugerah Keterbukaan Informasi Publik merupakan bentuk apresiasi atas komitmen badan publik dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik, dimana pada 2022 ini terdapat 122 Badan Publik yang mendapat predikat Badan Publik Informatif.

Keterbukaan informasi publik merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 dimana setiap badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.

Penilaian berpedoman pada Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Tehnik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, tahapan monev yang dilakukan adalah 3 tahapan, yakni tahapan pengintaian (reconnaissance), verifikasi dan presentasi yang memakan waktu selama 6 bulan, mulai Agustus 2022 sampai dengan Desember 2022.

Sumber : Infopublik.id