Fatimah Azzahra

    FOLLOW  

Badai PHK Massal

Politik | Friday, 11 Nov 2022, 13:38 WIB

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan bahwa menjelang akhir 2022 ini, kondisi ketenagakerjaan negeri kurang menggembirakan karena adanya gelombang pemutusan hubungan kerja karyawan, khususnya di sektor start-up dan manufaktur, yang berdampak pada nasib ratusan ribu karyawan. (republika.co.id, 23/10/2022)

PHK Massal

Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Firman Bakri mengungkapkan PHK mungkin akan semakin massif mulai akhir tahun ini sampai tahun depan. Berdasarkan data yang sudah direkap, ada 22.500-an buruh pabrik alas kaki yang sudah di-PHK.

Berdasarkan data yang diperoleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat, pada tahun 2022 hingga September, total karyawan yang terkena PHK sebanyak 43.567 pekerja.

Ini baru di sebagian industri, belum data seluruhnya. Fenomena ini ibarat badai yang gelap bagi rakyat. Angka pengangguran akan semakin tinggi. Para tulang punggung keluarga akan semakin kesulitan memenuhi kebutuhan keluarganya. Pasti angka kemiskinan akan meningkat pula.

Bagi perusahaan pun PHK tidak mengenakkan, karena akan berdampak bagi daya beli masyarakat. Hal ini membuat pemasukan perusahaan menurun bahkan bisa menyebabkan gulung tikar.

Bagi negara pun badai PHK ini berdampak besar. Pemerintah membutuhkan anggaran untuk mengatasi masalah yang timbul akibat tingginya angka pengangguran. Sementara penerimaan pajak akan menurun karena banyak objek pajak mengalami penurunan kinerja.

Badai PHK menuai multiple effect bagi seluruh sendi negara yang akhirnya menggoyang stabilitas ekonomi negara.

Rapuhnya Kapitalisme

Inilah potret rapuhnya sistem ekonomi kapitalisme. Ancaman krisis global, resesi dunia, juga kondisi peperangan di dunia mempengaruhi perindustrian dunia. Sehingga badai PHK Massal tak bisa dihindari.

Sistem ekonomi kapitalisme pun rentan krisis. Sebagaimana krisis terjadi berkali-kali mendera dunia tak terkecuali Indonesia. Inflasi pun yang kerap terjadi. Ironisnya, menyelesaikan inflasi dengan cara kapitalisme akan menyebabkan resesi. Sementara menyelesaikan resesi bisa menimbulkan inflasi. Resesi dan inflasi keduanya menjadi latar belakang terjadinya badai PHK.

Sistem keuangan fiat money pun rentan krisis karena tidak dijamin komoditas berharga seperti emas. Bank sentral di AS mudah untuk mengambil keputusan memproduksi uang untuk menyelamatkan ekonominya. Akibatnya mata uang yang bersandar pada dolar akan terkena dampaknya, termasuk rupiah Indonesia.

Belum lagi posisi pekerja dalam sistem kapitalisme hanya sebagai objek bagian kecil dari faktor produksi. PHK diambil jadi Solusi perusahaan untuk menekan pengeluaran biaya produksi. Pihak perusahaan tak begitu peduli dengan nasib pekerja.

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pun mendukung hal ini sebagaimana Omnibus Law cipta kerja. Peraturan sapu jagat ini membuat PHK makin mudah, upah makin murah. Sementara untuk TKA Cina dijamin bebas masuk oleh peraturan ini. Miris sekali, lebih memilih membebaskan TKA dan mem-PHK warga sendiri.

Ditambah lagi tidak adanya jaminan sosial atau jaminan bagi pemenuhan kebutuhan rakyat dalam sistem kapitalisme ini. Lengkaplah kerapuhan dalam sistem kapitalisme.

Islam Tahan Krisis

Islam yang Allah turunkan sebagai sistem kehidupan memiliki solusi tentang hal ini. Sejarah kegemilangan penerapan Islam mencatat bahwa dunia Islam tidak pernah mengalami krisis keuangan yang berkepanjangan. Ini karena sistem ekonomi islam bertumpu pada sektor real. Sistem uangnya pun bersandar pada emas sehingga stabil dan tahan krisis.

Pemerintah takkan bisa seenaknya mencetak uang sehingga terlindungi dari inflasi. Kurs antarnegara pun akan stabil. Hal ini mendongkrak pertumbuhan ekonomi negara. Dengan standar emas dan perak seperti, negara akan melindungi kekayaan alamnya untuk kepentingan negara.

Dalam Islam, negara berkewajiban memenuhi kebutuhan rakyatnya. Salah satu caranya dengan membuka lapangan pekerjaan bagi rakyat, khususnya para tulang punggung keluarga. Kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan keamanan pun akan dipenuhi, bisa jadi gratis atau bayar tapi dengan harga yang sangat terjangkau. Ini menjadi kewajiban negara bukan perusahaan bukan pula kepala keluarga semata.

Pos pemasukan baitul mal juga jadi salah satu kekuatan ekonomi islam. Tak ada hutang apalagi riba. Semua pos pemasukan disterilkan dari hal yang haram. Agar berkah negara dan rakyatnya.

Politiknya pun diatur juga. Islam berpandangan bahwa penguasa ibarat raain atau pelayan yang mengurusi kebutuhan rakyatnya. Sehingga ia akan mendahulukan pemenuhan kebutuhan rakyatnya daripada pihak asing atau swasta.

Inilah berkahnya diatur dengan aturan Allah swt. Jika kita ingin solusi tuntas maka kembali pada aturan Allahlah jawabannya.

Wallahua'lam bish shawab.