Mencari Sisi Kemanusiaan Pada Kebijakan Robotisasi

Image
zidni dhiya
Politik | Sunday, 05 Dec 2021, 06:05 WIB

Rencana pemerintah untuk menggantikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan robot ramai diperbincangkan. Rencana tersebut dikatakan oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Zudan Arif Fakrullah sebagai pemantik semangat para PNS agar lebih kualitas dan kapabilitas mereka. Sedangkan menurut Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama BKN Satya Pratama menilai bahwa rencana pemerintah ini bukan berarti akan menghapus seluruh ASN dan menggantikannya dengan robot, namun pemerintah hanya merampingkan formasi PNS kedepan.

Bagaimanapun alasan pemerintah dalam digitalisasi tubuh PNS, untuk saat ini dinilai masih kurang tepat. Mengingat status PNS masih menjadi incaran ribuan pencari kerja. Selain itu bisa dipastikan bahwa angka pengangguran akan semakin meningkat sebab semakin sedikit penyerapan tenaga kerja oleh pemerintah.

Perampingan PNS juga didasari oleh membengkaknya anggaran Negara guna menggaji dan memberikan berbagai tunjangan dan belanja PNS. Faktanya tingginya biaya PNS itu bukan pada gaji atau tunjangan yang memang layak diberikan, namun lebih kepada anggaran-anggaran belanja lain yang mengikuti gaya hidup hedonis. Seperti kunjungan kerja dan berbagai fasilitas mewah diatas kata layak.

Selain itu digitalisasi PNS mengacu pada kebijakan yang disandarkan pada tren dunia. Dimana Negara-negara maju telah mengganti pekerjaan manusia yang berulang, membosankan atau berbahaya dengan robot. Disatu sisi langkah menggantikan manusia dengan robot memang terlihat canggih dan modern, namun disisi lain kebijakan ini harus diimbangi dengan tanggungjawab yang lebih besar dari pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat.

Alangkah baiknya jika pemerintah menurunkan angka pengangguran terlebih dahulu sebelum membicarakan pengalihan pekerjaan kepada robot. Juga bagaimana cara agar kesejahteraan buruh dan masyarakat secara menyeluruh terjamin. Sebab dari alasan yang diangkat oleh pemerintah, rasanya pemerintah cenderung hanya memikirkan keuntungan Negara saja. Bayangan perampingan PNS otomatis akan mengurangi pengeluaran belanja Negara. Namun bagaimana nasib masyarakat yang terimbas perampingan PNS?

Berlari menjadi Negara maju sah-sah saja. Akan tetapi kemajuan bangsa tidak hanya dilihat dari teknologi yang mereka gunakan. Namun kesejahteraan dan tercapainya stabilitas Negara harus diutamakan. Menggunakan teknologi secara tepat guna akan membantu manusia hidup lebih baik. Namun akan menjadi sebuah ironi jika robot-robot telah menggantikan pekerjaan manusia namun manusianya sendiri tidak mendapatkan kebahagiaan atau kesejahteraan dari kecanggihan teknologi tersebut.

Ikuti Ulasan-Ulasan Menarik Lainnya dari Penulis Klik di Sini
Image

...

Abubakar S  

Bingung cara mikirnya Uang gaji yg diberikan ke pns kan balik ke negara Bayar listrik .. bayar air .. bayar spp anak .. belanja apapun kena pajak .. dikasi tukang tahu .. tukang tempe .. tukang krupuk .. tukang sayur .. tukang telor .. tukang beras .. an tukang lainnya .. disebarkan di lingkungan.. menghidupkan ekonomi kecil2an Bukan abis dibuang di closet duitnya ..

08 Dec 2021, 12:33 WIB

Artikel Lainnya

Image

Sistem Kebijakan Fiskal Islam

Image

Bupati Bandung Barat Lantik 451 CKS dan Kepala Sekolah

Image

GINGERSNAP BALI, Avant-Garde outfit with sustainability slow fashion

Image

Keberadaan Hotel Syariah dalam Mendukung Industri Wisata Halal di Indonesia

Image

Kebijakan Fiskal di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Meningkatkan Perekonomian

Image

Sepakat Ditindaklanjuti ! Kemhan Ingatkan Ancaman Intoleransi di Kampus Nyata

Kontak Info

Jl. Warung Buncit Raya No 37 Jakarta Selatan 12510 ext

Phone: 021 780 3747

marketing@republika.co.id (Marketing)

× Image