Pangkas Prosedur Birokrasi yang Rumit Panjang, Kemenkumham Jateng Kenalkan Apostille

Image
Humas Badiklat KUMHAM Jateng
Info Terkini | Thursday, 22 Sep 2022, 19:05 WIB

MAGELANG - Guna meningkatkan layanan kepada masyarakat di bidang legalisasi, diperlukan model legalisasi dokumen publik asing yang cepat dan akses terjangkau. Sejalan dengan hal itu, Kanwil Kemenkumham Jateng menggelar diseminasi bertemakan "Dengan Layanan Apostille, Legalisasi Dokumen Publik Pasti Cepat dan Mudah”, Kamis (22/09).

Berlangsung di Hotel Atria Magelang, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah A Yuspahruddin mengungkapkan bahwa layanan Apostille merupakan tindak lanjut dari pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing.

"Dokumen publik yang dikeluarkan di suatu negara akan dapat berlaku di negara tujuan cukup dengan melalui verifikasi yang dilakukan oleh Otoritas yang berkompeten di negara asal," jelas Kakanwil membuka kegiatan.

Lebih lanjut ia mengatakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Competent Authority tengah membangunkapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dapat memberikan layanan legalisasi Apostille secara memadai di seluruh Kantor Wilayah.

"Dengan layanan tersebut, hubungan hukum keperdataan lintas negara dan eksekusi putusan/penetapan pengadilan yang akan dilakukan di luar negeri diharapkan akan memperlancar pemberian kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan," ujarnya.

Guna memberikan pemahaman lebih mendalam, acara diseminasi ini menghadirkan narasumber yakni Kepala Seksi Fasilitasi Pencatatan Pewarganegaraan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Mudadi, Analis Hukum Ahli Madya pada Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Sumarsono, dan Pelaksana pada Direktorat Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Utami Nurwiati.

Peserta dengan jumlah 40 orang yang terdiri dari Akademisi, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Polres, Notaris di Kabupaten/Kota Magelang, dan Perkumpulan Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia Perwakilan Jawa Tengah tampak antusias mengikuti jalannya diskusi terkait penyelenggaraan layanan legislasi Apostille.

Turut hadir mengikuti kegiatan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bambang Setyabudi, Kepala Lapas Kelas IIA Magelang Satriyo Waluyo, dan Kepala Bapas Kelas II Magelang Sapto Isnugroho.

Ikuti Ulasan-Ulasan Menarik Lainnya dari Penulis Klik di Sini
Image

Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan w

Jadi yang pertama untuk berkomentar

Artikel Lainnya

Image

Perkuat softskills dan hardskills mahasiswa, Uhamka laksanakan kuliah umum tahun ajaran 2022-2023

Image

Sambut 33 Taruna Poltekip 53 Gelombang 3, Rajawali Lapas Karanganyar berikan Pengarahan

Image

Saka Taruna Bumi Lapas Pemuda Plantungan Sebagai Sarana pembinaan WBP

Image

Apel Pagi, Kepala LPKA Kelas I Palembang Kemenkumham Sumsel Ingatkan Pentingnya Jaga Integritas

Image

Ilmu Komunikasi Umsida Asah Kesiapan Mahasiswa Hadapi Dunia Kerja Lewat Uji Kompetensi Profesi

Image

5 Rekomendasi Restoran dengan Pemandangan Terindah di Sentul, Bogor

Kontak Info

Jl. Warung Buncit Raya No 37 Jakarta Selatan 12510 ext

Phone: 021 780 3747

marketing@republika.co.id (Marketing)

Ikuti

Image
Image
Image
× Image