Azkia Turrahmah

Landasan Peradilan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

Politik | 2021-12-01 10:33:30

Ada beberapa definisi peradilan menurut beberapa ahli. Mahdi menjelaskan bahwa peradilan adalah suatu proses yang berakhir pada peradilan dalam suatu putusan, dan proses itu sesuai dengan hukum acara. Menurut Abdul Gani Abdullah, peradilan adalah badan yang berwenang untuk menyelesaikan perkara demi hukum dan keadilan, untuk hukum, dan atas nama hukum. Pengadilan dan Peradilan memiliki perbedaan. Ketika digabungkan dengan bahasa Inggris, "court" berarti "pengadilan" dan berarti badan yang memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan kasus. Di sisi lain, “peradilan” dalam bahasa Inggris berarti “justice” , yang artinya berhubungan dengan kewajiban pemerintah untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Sejak Islam masuk ke Nusantara, lahirlah Inkuisisi di Indonesia dan diangkat oleh pemerintah kolonial Belanda melalui Stbt. 1882 No. 152, sebagai lembaga peradilan negara. Namun seiring waktu, mereka menyadari bahwa itu akan menjadi ancaman bagi mereka. Pemerintah Hindia Belanda pun berusaha memisahkan umat Islam dari ajaran Islam. Hindia Belanda juga mengeluarkan Stbt. 1929 No. 221 menyatakan bahwa hukum Islam mulai berlaku pada saat hukum umum diterima. Sejak itu, pemerintah kolonial Belanda memiliki dua kekuatan: pedagang (VOC) dan pemerintah. Akhirnya, warga Muslim Bumiputera juga mendorong agar terbentuknya pengadilan Islam karena umat Islam Indonesia menaati hukum Islam dalam kehidupan mereka, yang tidak dapat dipisahkan. Ini adalah kelahiran Stbt. 152, 1882, yang akhirnya mendirikan Inkuisisi di Jawa dan Madura.

Yurisdiksi Indonesia dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA) dan beberapa otoritas kehakiman lainnya. perubahan telah dilakukan pada Kejadian. Undang undang Nomor 14 Tahun 1970 menyatakan bahwa peradilan adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyatakan keadilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila untuk mewujudkan negara hukum Republik Indonesia. Inkuisisi sebagai Peradilan termasuk dalam beberapa undang-undang. Diantaranya, 1) rumusan huruf c dan e dalam pembukaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, 2) Nomor 1 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, 3) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dan 4) Pasal 3 (2) UU No. 4 Tahun 1989.

Pada umumnya, negara-negara sah lainnya juga menerapkan hal yang persis sama, khususnya mengisolasi eksekutif hukum dari pemerintahan. Mengenai hal itu, Pengadilan Tinggi juga menetapkan undang-undang dan pedoman khusus untuk Pengadilan Tinggi, Pengadilan Umum, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri.

Landasan hukum yang pengaturannya dengan aspek keuangan syariah meliputi Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Departemen Agama. Mahkamah Agung memberikan arahan khusus untuk Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Menteri Agama lah yang memberikan arahan hierarkis, manajerial, dan moneter kepada Mahkamah Konstitusi. Hal ini tertuang dalam substansi Pasal 5 UU NO. 7 Tahun 1989. Landasan pengadilan yang tegas ini sebagai syarat hukum dan organisasi pemerataan adalah karena syarat sahnya orang Indonesia yang beragama Islam. Islam dapat memiliki pengadilan yang tegas di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan alasan telah dipenuhinya syarat-syarat bagi kegiatan eksekutif yang sah.