Koko Wahyudi, S.Kom

    FOLLOW  

Analisis Kinerja APBD Pada Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2017-2021

Bisnis | Friday, 02 Sep 2022, 17:15 WIB

Pendahuluan

Manajemen keuangan daerah berdampak pada masa depan pembangunan daerah. Pembangunan daerah dengan manajemen warisan daerah tidak hanya sumber daya manusia tetapi juga manajemen ekonomi yang terbaik, seperti yang terlihat dalam perhitungan pemasukan serta belanja daerah. Pemasukan dan belanja daerah merupakan instrumen kebijakan yang berperan penting dalam menekan angka pengangguran, baik secara internal maupun dalam hal mendorong pertumbuhan ekonomi. Usaha yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Menurut Lauby (2019), efisiensi pemasukan serta belanja daerah merupakan perbandingan antara output pemasukan dan belanja daerah (APBD).

Di awal tahun 2020, Indonesia dilanda pandemi Covid-19 yang berdampak pada banyak aspek kehidupan. Dalam situasi seperti itu, pemerintah harus bertindak cepat serta tepat untuk menyelesaikan masalah ini. Agar pemerintah memberikan kebijakan baru akibat pandemi, APBD yang dikelola pemerintah daerah tidak bisa berjalan sesuai anggaran yang dibuat sebelumnya.

Seperti semua pemerintah daerah di Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan otonomi dari pandemi COVID-19 dan penggunaan banyak sumber daya serta pengaruhnya. Efektivitas pemerintahan mencerminkan pelaksanaan kedaulatan wilayah, sehingga penting untuk dicermati dan diukur, karena keberhasilan pemerintahan dapat dilihat dari banyak hal yang telah diukur. Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan atau program dalam mengejar tujuan, sasaran, sasaran, serta visi pemerintah.

Tinjauan Pustaka Keuangan Daerah

Keuangan wilayah adalah semua hak dan kewajiban wilayah yang dapat dinilai dengan uang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk segala bentuk kekayaan yang mempengaruhi hak dan kewajiban terkait. Kebijakan daerah ini harus dikelola dalam bidang manajemen keuangan. Menurut Halim (2007:20), bidang keuangan daerah terdiri langsung dari manajemen keuangan daerah serta kekayaan daerah. Dana tersebut dikendalikan langsung oleh APBD serta produk daerah.

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja fiskal daerah merupakan kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhannya dengan mengelola dan menuntut pemasukan asli daerah dalam pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat serta pembangunan daerah (Poyoh et al, 2017).

Efektivitas suatu pemerintahan mencerminkan bagaimana hal itu dapat dikelola di suatu daerah, sehingga penting untuk diamati dan diukur. Efektivitas adalah definisi keberhasilan pekerjaan/program/kebijakan dalam mencapai tujuan, sasaran, sasaran dan visi organisasi. Indikator kinerja adalah indikator kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan derajat pencapaian suatu tujuan atau sasaran, meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil, manfaat serta implikasi. Analisis kinerja dapat dilakukan di berbagai bidang yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Analisis Kinerja Pemasukan

Analisis pemasukan daerah seringkali dapat dilihat dengan melihat pemasukan serta belanja daerah. Menurut Mahmoudi (2010: 135), analisis efektivitas pemasukan dll adalah sebagai berikut:

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan menyajikan data berdasarkan keadaan yang sebenarnya, kemudian menganalisisnya berdasarkan fakta yang ada untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif.

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data penelitian yang peneliti peroleh secara tidak langsung dari media. Data lainnya ada di Laporan Pemasukan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data dengan mengumpulkan data sekunder dari penelitian kepustakaan dan berbagai sumber. Data ini berasal dari data APBD serta informasi pelaksanaan anggaran Pemprov Kaltim periode 2017 hingga 2021. Sasaran penelitian ini adalah Pemerintah Kalimantan Timur.

Pembahasan

Analisis Kinerja Pemasukan

Berdasarkan tabel 1 dan grafik 1, diatas varians antara anggaran serta realisasi pemasukan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2017-2021 rata-rata menunjukkan hasil yang baik. Hanya pada tahun 2020 dinyatakan kurang baik, dikarenakan realisasi pemasukan kurang dari pemasukan yang dianggarkan sebesar 85,57%.

b. Analisis Efektifitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan pemasukan PAD berdasarkan potensi aktual lahan. Hasil perhitungan rasio kinerja PAD Provinsi Kaltim dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan tabel 2 dan grafik 2 diatas rasio efektifitas PAD Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2017-2021 menunjukkan hasil sangat efektif. Hanya saja pada tahun 2020 dinyatakan kurang efektif dengan persentase 78,01%, dikarenakan persentase perbandingan antara anggaran serta realisasi PAD kurang dari 100% maka dikatakan kurang efektif.

Analisis Belanja Daerah

a. Analisis Varians Belanja Daerah

Analisis varians biaya adalah perbedaan antara biaya yang dianggarkan serta biaya aktual. Berikut ini adalah hasil perhitungan pemasukan di berbagai wilayah provinsi Kalimantan Timur:

Berdasarkan tabel 3 maupun grafik 3, diatas varians antara anggaran serta realisasi belanja daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2017-2021 menunjukkan hasil yang kurang baik, dikarenakan realisasi belanja lebih besar dari anggaran belanja. Dalam dua tahun terakhir 2020-2021 mengalami perbaikan menunjukkan hasil yang baik.

b. Analisis Efesiensi Belanja

Anggaran daerah ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dicapai oleh pemerintah daerah. Hasil analisis APBD Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Kesimpulan

Secara umum hasil analisis pemasukan daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017-2021 menunjukkan hasil yang baik dan sangat efektif dalam manajemen pemasukan asli daerah. Sedangkan pada analisis belanja daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2017-2021 menunjukkan hasil yang kurang baik serta tidak efisien dalam penggunaan belanja, namun dalam 2 tahun terakhir 2020-2021 sudah ada perbaikan sehingga menunjukkan hasil yang baik serta efisien dalam penggunaan belanja daerah.