Saiku Abdullah

Trend Penularan Covid-19 Melandai, DPRD Gunungkidul Optimis PAD 2023 Naik

Politik | 2022-07-19 14:46:46

Angka terpapar covid-19 terus melandai, dan harapan perubahan status covid-19 dari pandemi ke endemi, DPRD Kabupaten Gunungkidul optimis APBD terealisasi dan PAD Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tercapai dan naik.

Demikian disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih dalam rapat dengan Unsur Pimpinan DPRD dan Anggota Badang Anggaran DPRD Gunungkidul pada, Selasa (19/7) di Ruang Rapat Pimpinan, Bangsal Sewokoprojo, Wonosari.

Politisi PDI Perjuangan ini menuturkan, bahwa melihat trend angka penurunan terpapar covid-19 di Gunungkidul dan Indonesia secara umum, dirinya optimis menyongsong Tahun Anggaran 2023 PAD Gunungkidul akan naik.

Harapan tersebut tidak berlebihan, sebab merujuk RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2021-2026, pada tahun 2022 diproyeksikan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,25 persen.

Menurut perempuan yang akrab disapa ESK ini, jika pada tahun 2022 bisa naik, maka besar kemungkinan tahun 2023 naik, karena beberapa faktor diantaranya melandainya angka terpapar covid-19.

“Saya optimis naik, karena melihat angka terpapar covid-19 yang terus melandai. Sekaligus kita juga sama-sama berharap status pandemi berubah menjadi endemi, sehingga perputaran ekonomi kita segera normal”. Tutur ESK di Rapat Pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2023.

Harapan optimis itu harus didukung dengan penguatan OPD pencari PAD, diantaranya Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian dan lain-lain. Sebagaimana yang disampaikan Ketua Komisi B, Sugito yang mendorong adanya intensifikasi dan ekstensifikasi.

“Kita penting untuk ngewangi (saling membantu) OPD, kita sebagai pengawasan juga memberi solusi. Untuk penambahan PAD kalau perlu melakukan penambahan penarik retribusi misalnya, kita lakukan penambahan agar tidak ada yang bocor”. Ucapnya.

Pada kesempatan ini Sugito juga berpesan kepada Eksekutif Pemerintah Kabupaten Gunungkidul supaya menempatkan orang yang tepat di jabatan-jabatan sentral OPD. Menurutnya, jangan sampai kerja-kerja birokrasi sebagai tempat orang belajaran.

Penempatan kepala-kepala dinas, termasuk bidang dan bagian di Eksekutif Pemerintah Kabupaten Gunungkidul harus bijak. Agar tidak menimbulkan masalah di belakang, sebab itu akan merugikan daerah, dan masyarakat.