Birokrasi di Negara Demokrasi

Image
Abyan Mu'aafii satriya
Edukasi | Wednesday, 06 Jul 2022, 16:53 WIB
https://yogyakarta.bkn.go.id/artikel/1/2020/05/mekanisme-penyetaraan-jabatan-pada-penyederhanaan-birokrasi

Birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja dan hierarki yang ada pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas tugas agar lebih teratur dan lebih efektif dan efisien sesuai dengan pembagian kerjanya. Birokrasi memiliki aturan yang bersifat pasti atau tetap, adanya rantai komando yang berupa hirarki kewenangannya yang ada dari atas ke bawah. Birokrasi mempunyai peranan yang sangat penting untuk menyediakan barang-barang publik bagi masyarakat. Contohnya yaitu, kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, dan pelayanan publik lainnya yang dibutuhkan untuk seluruh lapisan masyarakat. Birokrasi berkewajiban untuk menyediakan barang-barang publik dengan cara pelayanan publik terhadap masyarakat, peran birokrasi juga harus memastikan dan menjamin barang-barang publik yang diberikan mudah untuk diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat juga bisa berpartisipasi agar barang-barang publik yang disediakan oleh birokrasi dalam bentuk pelayanan publik semakin efektif dan efisien dalam proses pemberiannya.

Hal utama dalam prinsip demokrasi adalah asas kedaulatan rakyat. Asas kedaulatan rakyat ini memiliki makna bahwa rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam hal berbangsa dan bernegara, rakyat pun memiliki peran penting dalam banyak hal. Sistem pemerintahan demokratis suatu negara dapat di golongkan ke dalam tiga macam bentuk di dalamnya, yaitu:

1. Sistem Parlementer

Sistem parlementer, sistem ini memiliki arti hubungan antara lembaga perwakilan dan lembaga yang menjalankan kekuasaan eksekutif dapat saling mempengaruhi, jika lembaga perwakilan tidak mau membenarkan kebijakan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif maka dia dapat menyatakan ketidakpercayaannya dalam bentuk mosi tidak percaya, sebaliknya pemrintah juga mempunyai hak untuk membubarkan lembaga perwakilan atau parlemen apabila ternyata parlemen tidak lagi mencerminkan kehendak rakyat.

2. Sistem Pemisahan Kekuasaan

Sistem pemisahan kekuasaan, antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif masing-masing harus ada pemisahan secara penuh. Hal ini dilakukan karena dikhawatirkan apabila satu lembaga mempunyai dua atau lebih kekuasaan akan ada penyalahgunaan kekuasaan tersebut.

3. Sistem Referendum

Sistem referendum, secara harfiah berarti pemungutan suara secara langsung oleh rakyat untuk menentukan pendapat umum rakyat, dapat pula diartikan sebagai lembaga yang dibentuk untuk memberikan kesempatan kepada rakyat guna mengontrol tindakan-tindakan lembaga perwakilan secara langsung oleh rakyat sedangkan lembaga eksekutif hanya merupakan badan pekerja bagi lembaga perwakilan.

Konsep-konsep yang ada tentang nilai moral dan etika dalam administrasi publik memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Konsep-konsep administrasi publik dirumuskan atau dirancang untuk memberikan kemudahan atau untuk ditetapkan dalam kehidupan bernegara.

Ikuti Ulasan-Ulasan Menarik Lainnya dari Penulis Klik di Sini
Image

Birokrasi di Negara Demokrasi

Jadi yang pertama untuk berkomentar

Artikel Lainnya

Image

Layanan Eazy Passport Kantor Imigrasi Cilacap bersama KSPPS Mitra Sejahtera Mandiri Kebumen

Image

Tak Lupa Jasa Pendahulu, Kemenkumham Jateng Beranjangsana ke para Purna Bakti

Image

Kemenkumham Jateng Gelar Rapat Koordinasi tentang Pengesahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

Image

Sosialisasi M Paspor Kantor Imigrasi Cilacap Di Tiga Kecamatan Di Kabupaten Banyumas

Image

Tekad KLHK Bangun Hutan Tropis Lewat Indonesia's FOLU Net Sink 2030

Image

Buka Pertandingan Futsal Bulutangkis HDKD ke-77, Kakanwil Pesan Utamakan Sportivitas

Kontak Info

Jl. Warung Buncit Raya No 37 Jakarta Selatan 12510 ext

Phone: 021 780 3747

marketing@republika.co.id (Marketing)

Ikuti

Image
Image
Image
× Image