Annisa Zahrah

URGENSI ETIKA DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Edukasi | 2022-07-04 07:40:34

Kehidupan bersosial manusia tidak lepas dari yang namanya etika. Adanya etika untuk menilai perbuatan manusia terkait benar atau salah, baik atau buruk. Menurut Hanekom (1984) Etika mengevaluasi perilaku dengan beberapa kriteria absolut dan menempatkan kriteria nilai negative atau positif atasnya. Menurut Uhr (1988) inti dari etika adalah keadilan, yang mana orang yang jujur-adil adalah orang yang perilakunya mencerminkan semua kualitas etis tersebut. Kinerja pemangku jabatan pemerintah dapat dinilai buruk bisa saja disebabkan karena etika yang jauh dari ruang publik, padahal etika yang menjadi control bagi kekuasaan tersebut yang mana jika etika itu tidak ada maka akan menyebabkan “abuse of power” serta penyimpangan-penyimpangan lainnya seperti korupsi, pemberian layanan yang sesuai standar, tidak tercapainya efisiensi serta efektifitas kebijakan, maraknya praktik Mal-administrasi yang didasari pada pembuat keputusan yang hanya mementingkan diri sendiri maupun kelompok tertentu.

Implementasi etika dalam sektor publik berbeda dengan sektor swasta. Hal tersebut dilihat dari aspek filosofisnya yakni sektor publik mementingkan nilai etika kepemimpinan dan kepemerintahan dalam pelayanan publik dalam lingkungan publiik yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Masyarakat juga memiliki control terhadap etika sektor publik dengan syarat memiliki informasi agar dapat mengejar moral dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Pentingnya tanggung jawab seorang pemimpin dalam menjaga kepercayaan publik untuk membangun lingkungan yang diwarnai kepercayaan, kejujuran, dan sebagainya. Adanya beberapa factor terkait tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah termasuk budaya, politik, dan ekonomi. Terdapat dua elemen kunci kepercayaan publik yaitu semangat transparansi dan budaya tanggung jawab pemerintah kepada publik. Hal tersebut dinilai penting karena ketika pemerintah mendapatkan kepercayaan publik maka pemerintah mampu meyelesaikan tugas serta tanggung jawab utama pemerintah sehingga terciptanya masyarakat yang ideal.

Upaya pemerintah dalam membangun legitimasi dan kepercayaan publik yang disadari sebagai sebuah keharusan dalam menerapan etika dalam pembangunan kehidupan publik yang lebih baik dengan alasan bahwa etika sebagai ilmu tindakan manusia yang mengatur hubungan antar manusia dengan alasan berbuat demikian, etika menegaskan bahwa manusia memiliki keunikannya masing-masing, etika yang memiliki fungsi strategi sosial untuk mengembangkan kehidupan manusia melalui pelestarian ekosistem manusiawi dengan memperkuat nilai-nilai positif. Dalam konteks penyelenggaraan di lingkup publik perilaku beretika memiliki standar yang tinggi dibanding sekedar etika pribadi maupun lingkup swasta diakrenakan pemerintah memiliki wewenang dengan menuntut ketaatan individu serta mewajibkan masyarakat untuk berperilaku sesuai yang diinginkan pemerintah seperti; memungut pajak. Yang tentunya diperlukan juga sikap kejujuran dan integritas dari pemerintahnya sendiri. Maka demikian, etika dalam tata kelola pemerintahan diangga sangat penting karena sikap pemerintah akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat dengan menjaga sistem administrasi yang terus membangun bangsa yang partisipatif dan legitimet.