Stefani Medina Putri
Kurikulum Merdeka Sebagai Jembatan Kebebasan Belajar atau Sebaliknya
Eduaksi | 2025-11-26 15:04:30
Kurikulum merdeka sebagai jembatan kebebasan belajar atau sebaliknya. Kurikulum merdeka yang mulai diterapkan di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) sejak tahun ajaran 2024/2025 merupakan langkah besar dalam transformasi pendidikan nasional. Menghilangkan sistem penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa, kurikulum ini menghadirkan kebebasan kepada siswa untuk menetapkan pilihan pelajaran sesuai minat siswa. Tujuannya untuk membentuk generasi yang mandiri, dan kreatif, dan adaptif dengan perubahan. Namun, semangat kebebasan belajar di kurikulum ini pun memiliki tantangan yang cukup besar bagi pihak sekolah di seluruh Indonesia.
Salah satu tantangan yang dihadapi adalah kebingungan siswa dalam memilih mata pelajaran. Sebagian besar siswa dituntun dan didampingi dengan sistem yang kurang sehingga siswa banyak yang kesulitan memilih kombinasi pelajaran yang sesuai dengan rencana karier atau minat. Dengan sistem yang lama, penjurusan memberikan struktur yang membantu siswa fokus pada bidang tertentu. Sekarang, dengan pilihan yang lebih fleksibel, siswa justru dihadapkan pada dilema akademik yang kompleks.
Selain itu, sumber daya sekolah yang terbatas menjadi hambatan besar untuk menerapkan Kurikulum Merdeka. Misalnya, beberapa sekolah tidak memiliki cukup guru untuk mata pelajaran tertentu, menyebabkan kurangnya siswa untuk mengajar mata pelajaran yang dipilih siswa. Kesimpangan ini meningkatkan perbedaan kualitas pendidikan antara sekolah biasa dan sekolah unggulan. Untuk memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, pemerintah harus memastikan bahwa semua siswa memiliki akses yang sama ke pendidikan, fasilitas pembelajaran, dan teknologi.
Kesiapan guru juga menjadi tantangan penting dalam perubahan pendekatan pembelajaran yang awalnya bersistem teacher centered menjadi student centered. Perubahan ini membutuhkan kompetensi pedagogik yang lebih tinggi. Guru dituntut untuk bisa memaparkan pembelajaran berbasis proyek, asesmen formatif dan sumatif, serta variasi cara belajar mengajar. Namun, banyak guru belum mendapatkan pelatihan yang memadai, sehingga kesenjangan antara kebijakan yang diberikan dan aksi nyata yang diterapkan di sekolah malah berbanding terbalik. Minimnya kemampuan teknologi di kalangan guru juga menjadi salah satu masalah utama, di mana sebagian besar masih belum mahir menggunakan perangkat digital untuk mendukung pembelajaran berbasis digital. Tanpa pelatihan intensif yang berkelanjutan, guru akan mengalami kesulitan menjalankan peran barunya sebagai fasilitator pembelajaran. Kurikulum Merdeka juga meminta keterlibatan aktif orang tua saat mereka menemani anak-anak mereka dalam memilih mata pelajaran dan merancang jalur pendidikan mereka. Sayangnya, upaya pemerintah telah terbatas dalam skala, menghasilkan rendahnya kesadaran masyarakat tentang kurikulum ini. Hal ini menyebabkan berkurangnya dukungan di lingkungan sekitar untuk pendekatan belajar yang lebih fleksibel dan mandiri. Di sisi lain, kemungkinan ketidaksesuaian antara mata pelajaran yang dipilih dan kebutuhan pasar kerja atau institusi pendidikan tinggi adalah ancaman nyata. Siswa yang memilih dengan sembarangan, tanpa bimbingan, berisiko terjebak di jurusan kuliah yang tidak sejalan dengan kompetensi yang akan mereka kembangkan, yang mungkin tidak diminta oleh pasar tenaga kerja atau relevan dengan pasar yang mereka tuju.
Untuk mewujudkan potensi Kurikulum Merdeka, pemerintah perlu mengevaluasi implementasi Kurikulum Merdeka secara keseluruhan. Evaluasi dilakukan terhadap kesiapan sekolah, kompetensi guru, efektivitas sosialisasi, dan dampak yang dihasilkan pada capaian belajar peserta didik. Pemerintah harus memastikan seluruh sekolah, termasuk yang berada di daerah tertinggal, memiliki akses dan kesempatan yang sama terhadap semua sumber daya pembelajaran. Di samping itu, pemerintah perlu memperkuat sistem pendampingan akademik. Di sekolah, konselor perlu terlibat secara aktif dan ditambah jumlahnya agar mampu mendampingi siswa dalam pengambilan keputusan secara akademik, terutama dalam pemilihan mata pelajaran.
Akan tetapi jika dapat dioptimalkan secara konsisten oleh semua pihak, kurikulum merdeka memiliki potensi besar dalam menciptakan ekosistem pendidikan di sekolah yang lebih relevan serta inklusif dan berorientasi pada masa yang akan mendatang. Kurikulum Merdeka adalah perubahan besar dalam program pendidikan di Indonesia, bukan sekadar perubahan dokumen yang hanya disahkan semata. Oleh karena itu, penerapannya harus melibatkan pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat sehingga dapat menjadi sebuah program yang dapat menyukseskan generasi muda. Tanpa evaluasi berkelanjutan, semangat merdeka belajar bisa berubah menjadi beban belajar bagi para siswa. Transformasi pendidikan seharusnya dilakukan secara bertahap lebih inklusif dan adil untuk menciptakan generasi pembelajar unggul, yang siap menghadapi tantangan global.
Daftar Pustaka
Arifin, Z. (2023) Implementasi dan Tantangan Kurikulum Merdeka di SMA: Strategi Pengajaran Berpusat pada Siswa. Jurnal Pendidikan, 5(2), pp. 45–56. https://ejournal.unimudasorong.ac.id/index.php/jurnalpendidikan/article/download/155/105/1288
Suryana, D. (2023) Kurikulum Merdeka: Telaah Potensi dan Tantangan Implementatif dalam Mewujudkan Pendidikan Fleksibel di Indonesia. Jurnal Pendidikan Indonesia, 7(3), pp. 112–124. https://jurnal.penerbitwidina.com/index.php/JPI/article/download/1530/1275
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
