Azharia Official

    FOLLOW  

Kampanye dan Penjelasan Sistem Pemilu DPR, DPD, & DPRD.

Politik | Tuesday, 02 Nov 2021, 22:27 WIB

Kampanye dalam pemilu menjadi salah satu instrument penting bagicalon anggota DPR, DPD dan DPRD untuk pemenangan. Setiap pesertapemilu bisa dipastikan melakukan kampanye untuk mengenalkan visi dan misi kepada pemilih. Melalui kampanye peserta pemilu meyakinkan danmencoba menarik hati pemilih agar memilih yang bersangkutan. Karenaitu Pasal 77 UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRdan DPRD (Pemilu Legislatif) menyebutkan bahwa kampanye pemilumerupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakansecara bertanggungjawab.

Kampanye dikatakan sebagai pendidikan politik bisa diartikan sebagaimekanisme untuk mengenalkan, memberikan kesadaran dan pemahamanpolitik kepada pemilih. Diharapkan pemilih memiliki pemahaman dankesadaran politik. Tujuannya tak lain menjadikan pemilih mengenal calonwakil rakyat yang akan duduk sebagai anggota legislatif. Pemilih tidak lagisalah pilih karena mengenal lebih dulu wakilnya.

Pasal 1 ayat (26) mendefinisikan kampanye pemilu sebagai kegiatan peserta pemilu dan atau calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan program-programnya. Berdasarkan pengertian di atas, jelas bahwa kampanye ditujukan untuk menjembatani pemilih dengan kandidat untuk saling mengenal.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dijelaskan pelaksana, peserta, dan petugas kampanye dilarang memobilisasi Warga Negara Indonesia yang belum memenuhi syarat sebagai Pemilih. Yang dimaksud dengan Warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih menurut Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tersebut, dapat dilihat hak pilih dalam pemilihan umum bagi warga negara Indonesia adalah berumur 17 tahun. Oleh karena itu, di bawah umur 17 tahun masih dianggap belum layak untuk mengikuti aktifitas berpolitik dan masih dianggap sebagai anak yang harus hidup selayaknya anak-anak seperti bermain dan berkreasi sewajarnya tanpa harus dilibatkan dalam kegiatan pemilu atau politik yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak.

Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang di selenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau yang sering kita singkat dengan Luber Jurdil. Ya tentu adanya pemilu ini secara langsung membuat partai-partai politik saling bersaing melakukan komunikasi politik, salah satunya yaitu dengan cara berkampanye.

Kampanye dan pemilu ini bisa dibilang dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena apa ? Karena kampanye ini dilaksanakan partai politik untuk menarik dukungan masyarakat agar dapat memenangkan pemilu. Beberapa metode kampanye yang dapat dilakukan oleh partai politik biasanya seperti melakukan pertemuan terbatas, tatap muka dengan masyarakat sekitar,melakukan penyiaran melalui media masa dan penyebaran bahan kampanye.