Muhammad Farhan Nugraha

Kekuasaan dalam Ilmu Politik

Politik | 2021-11-01 19:21:26

Nama : Muhammad Farhan Nugraha

NPM : 20210110400069

ARTIKEL ILMU POLITIK

KEKUASAAN

Seperti yang diketahui bahwa pembagian kekuasaan menurut tingkat dinamakan pembagian kekuasaan secara vertikal yang artinya pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan atau juga bisa disebut dengan pembagian kekuasaan secara teritorial. Dalam hal ini dapat kita saksikan dengan adanya negara kesatuan yang disentralisir (negara kesatuan dengan desentralisasi) atau antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian suatu negara federal. Dalam buku “modern state” yang ditulis oleh Mac Iver dituliskan bahwa pembagian kekuasaan secara vertikal ini telah melahirkan bentuk negara kesatuan, federal, dan serikat.

Kemudian pembagian kekuasaan menurut dasar fungsi dalam pemerintahan dinamakan pembagian kekuasaan secara horizontal yang artinya menunjukkan pembedaan fungsi fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang dikenal dengan sebutan Trias Politika atau pembagian kekuasaan (divison of powers). Dengan berkembangnya waktu, pembagian kekuasaan secara horizontal bertambah yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif, konstitutif, eksaminatif, dan monoter.

Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kekuasaan bersifat korup atau disebut juga dengan power tends to corrupct.

Kekuasaan dapat dikatakan melekat pada jabatan ataupun pada diri orang tersebut. Yang maksudnya adalah :

1. Position Power, kekuasaan yang melekat pada posisi seseorang dalam sebuah organisasi

Contoh: menjadi ketua BEM dalam lingkungan Universitas

2. Personal Power, kekuasaan yang berada pada pribadi orang tersebut sebagai hubungan sosialnya.

Contoh: Mahkamah Agung (MA) yang bertugas mempertahankan pelaksanaan undang-undang.