Ahmad Dhiya Saputra

Fungsi Partai Politik terhadap Legitimasi

Politik | 2021-10-27 22:40:46

Dilema yang dihadapi sistem kepartaian belum berjalan secara maksimal baik fungsi yang dimiliki oleh partai politik terhadap negara maupun fungsi partai politik terhadap masyarakat. Fungsi partai politik terhadap negara diantaranya membangun pemerintahan yang efektif dalam partisipasi politik terhadap pemerintahan yang berkuasa. Sedangkan fungsi partai politik terhadap masyarakat diantaranya memperjuangkan kepentingan, aspirasi, nilai-nilai pada rakyat serta menyampaikan perlindungan yang safety.

Kebanyakan partai politik pada waktu ini belum sepenuhnya memberikan pendidikan politik dan melakukan pengkaderan rekrutmen politik yang efektif untuk membentuk keder-kader pemimpin yang memiliki kemampuan pada bidang politik. Sistem kepartaian yang ada juga masih menghadapi derajat kesisteman yang rendah dan kurang mengakar pada rakyat, struktur organisasi partai yang tak stabil tak mengacu pada AD/ART, serta gambaran partai di mata publik yg masih cukup buruk. Selain itu, partai politik yang terdapat di umumnya cenderung menunjuk di tipe partai politik kharismatik serta klientelistik ketimbang partai programatik.

Lemahnya pelembagaan partai politik pada Indonesia, belum keluar terutama pada pola partai kader. Partai politik cenderung membentuk partai massa yang mempunyai aktivitas hanya menjelang pemilu, menganut sistem keanggotaan yang amat longgar, belum memiliki sistem seleksi serta rekrutmen keanggotaan yang memadai. Kelemahan yang mencolok dari partai politik yg berorientasi pada massa kurang intensif dan efektif. Sepanjang tahun sebagian besar tempat kerja partai hampir tidak mempunyai rencana aktivitas yg berarti. Hal ini ditandai dengan tidak dimilikinya planning kerja partai yang bersifat jangka panjang, menegah serta jangka pendek.

Partai politik semestinya merupakan grup yang terorganisir dengan anggota-anggotanya serta mempunyai visi, misi, program dan tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik melalui kekuasaan politik yang memperjuangkan kepentingan masyarakat. Sebagai akibatnya, partai politik tak mempunyai acara yang jelas dalam melakukan pendidikan politik, melakukan artikulasi dan agregasi kepentingan kepada masyarakat. Partai politik semacam ini hanya berorientasi di perolehan dukungan suara pada daerah pemilihannya dalam rangka memperoleh kekuasaan tanpa memperhatikan kepentingan serta pemenuhan hak konstituen. Hal ini yg membentuk partai gagal dalam menyebarkan dan mempertahankan agama pada masyarakat. Dalam kondisi krisis kepercayaan rakyat terhadap partai politik berakibat pada penurunan dukungan masyarakat terhadap perolehan suara. Hal ini bisa mengakibatkan putusnya harapan bagi kader serta pengurus partai.

Bertolak belakang dengan asal sistem rekrutmen dan ketidakjelasan kinerja orientasi partai, pemenuhan hak dan kewajiban yg terabaikan, serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan partai yang kurang responsif dan inovatif. Sehingga menyebabkan sejumlah problematik dan pertarungan yang tak jarang tidak selesai oleh internal partai. Tidak adanya kesadaran para pengurus untuk segera menyelesaikan konflik yang dimana masing-masing hanya mau menang sendiri. Faktor lain yg mengakibatkan lemahnya pelembagaan sistem kepartaian ialah belum adanya pengaturan yang dapat dijadikan pedoman untuk membekukan kepengurusan partai politik, baik bagi kepengurusan taraf sentra, taraf provinsi, maupun tingkat kabupaten/kota.