zidni dhiya
KASUS MELANDAI, SEKOLAH DIBUKA KEMBALI
Politik | 2021-09-29 04:59:42
Bagaimana rasanya membersamai pendidikan anak saat pandemi? Mungkin sebagian orangtua merasa nyaman dengan sistem online atau daring, karena anak bisa terlindungi dari paparan virus Covid-19. Namun sebagian besar orangtua justru resah dengan diberlakukannya pendidikan secara daring. Sebab segudang kendala menyelimuti pendidikan daring, mulai dari kendala perangkat, tidak adanya akses internet hingga aktifitas belajar yang tak mudah dipahami oleh anak. Sehingga ketika kasus Covid-19 melandai, masyarakat menyambut baik rencana pemerintah dalam membuka kembali sekolah secara tatap muka. Meski dengan berbagai syarat dan ketentuan.
Pandemi belum sepenuhnya berakhir, simpang siur pemberitaan tentang klaster sekolah menjadikan orangtua was-was kembali. Namun pemerintah melalui Mendikbudristek Nadiem Makarim menegaskan sekolah tetap akan dibuka dan tidak akan diberhentikan.
Apa yang dikhawatirkan?
Barangkali istilah bagaikan makan buah simalakama sesuai dengan keadaan saat ini, sekolah daring membuat orangtua pusing, berdampak loss learning, sedangkan sekolah tatap muka khawatir anak-anak terpapar kembali dengan Covid-19. Bukan hanya anak-anak, guru dan semua staf pendidikan juga berada dalam dilema.
Jika saja pemerintah dengan sigap menangani pandemi ini sedari awal, serta menyiapkan sarana dan prasarana penunjang prokes secara optimal, mungkin orangtua tidak akan secemas saat ini. Jika sekolah negeri memiliki dana cukup untuk pengadaan standar prokes, maka sekolah swasta yang juga terimbas ekonomi dimasa pandemi ini banyak yang tak mampu memenuhi semua kelayakan standar prokes bagi sekolah. Ini yang menjadi kendala.
Lantas bagaimana?
Dibukanya kembali sekolah merupakan salah satu kegembiraan tersendiri bagi anak dan orangtua. Namun semua itu perlu beberapa catatan;
Pertama, pembelajaran di sekolah memang selayaknya berlangsung secara tatap muka. Agar guru mampu mengetahui kondisi dan respon siswa dalam belajar. Anak mampu memahami pelajaran sebab mendapat penjelasan secara langsung dan berkonsentrasi dalam ruang kelas.
Kedua, setelah kasus dalam masa pandemi melandai, serta rencana dibukanya sekolah tatap muka kembali, pemerintah tak cukup hanya menghimbau sekolah agar menjalankan prokes sesuai standar. Oleh karena itu diperlukan adanya satgas khusus untuk memantau terlaksananya prokes dalam sekolah tatap muka secara optimal. Sehingga prokes berjalan baik dan orangtua tenang melepas anak bersekolah.
Ketiga, kelayakan sekolah tatap muka dengan standar prokes akan bisa diwujudkan apabila Negara mampu menyediakan fasilitas serta biaya agar semua sekolah dapat dibuka dengan berstandar prokes pandemic.
Lantas, dari mana Negara membiayai semua itu?
Beruntung kita berada dalam Negara yang kaya, dimasa pandemi saja Negara masih mampu menjalankan proyek ibukota baru, jika pemerintah mau sedikit berempati dengan pendidikan, maka untuk sementara dana alokasi beberapa infrastruktur bisa dialihkan untuk dana pendidikan yang memang dibutuhkan segera.
Disisi lain, meski pandemi Negara juga ternyata tidak mengurangi gaji dan anggaran anggota dewannya, bahkan beberapa pejabat justru kekayaannya semakin meningkat dimasa pandemi ini. Sekali lagi, jika pemerintah mau sedikit berempati dengan dunia pendidikan kita, maka masih banyak cara guna mendanai sekolah agar menjadi sekolah yang berstandar prokes secara memadai.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
