Komunitas Ujung Pena
Pejabat Kaya Raya, Rakyat Sengsara
Politik | 2021-09-20 16:46:13Oleh: Ninis Ummu Harun (Aktivis Muslimah)
" Bahagia diatas penderitaan orang lain ", Sepertinya ini ungkapan yang cocok menanggapi fakta bahwa pejabat di negeri ini harta kekayaannya semakin bertambah saat pandemi. Disaat rakyat berjibaku mencari sesuap nasi di tengah kemiskinan, justru pejabat negara yang notabene pengurus rakyat malah bertambah kekayaannya.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan, laporan kenaikan kekayaan pejabat tercatat setelah pihaknya melakukan analisis terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pada periode 2019-2020. Beliau mengatakan "Kita amati juga selama pandemi, setahun terakhir ini, secara umum penyelenggara negara 70,3 persen hartanya bertambah," kata Pahala dalam webinar LHKPN di YouTube KPK, Selasa (7/9). (CNN Indonesia.com).
Mirisnya, tidak hanya berasal dari lembaga legislatif yang bertambah kekayaannya selama pandemi Covid 19, . Namun juga ada dari lembaga eksekutif dalam Kabinet Indonesia Maju, di bawah naungan Presiden Joko Widodo. (Merdeka.com).
Lantas, dimana "sense of krisis" para pejabat ini? Apa sebenarnya yang menyebabkan hilangnya kepekaan para pejabat ini? Pejabat negara yang seharusnya prihatin dengan kondisi rakyatnya malah menumpuk harta kekayaan, apalagi jika harta itu didapatkan dari harta yang menjadi hak rakyat pastinya sangat menyakitkan.
Padahal, jumlah rakyat miskin juga makin bertambah, hal itu juga disampaikan oleh Ketua Umum DPN Bintang Muda Indonesia (BMI) Farkhan Evendi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang. Jumlah ini hanya menurun tipis 0,01 juta orang dibanding September 2020. Namun, jika dibandingkan pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin naik 1,12 juta orang. (Tirto.id).
Pejabat Kapitalistik Buah Sistem Kapitalis
Fenomena bertambahnya kekayaan para pejabat di tengah kesulitan rakyat bukanlah ulah oknum semata yang bisa dihitung dengan jari. Namun ini adalah problem sistemik yang sudah menggejala, pasalnya ini terjadi hampir di berbagai jenjang jabatan. Para pejabat berlomba-lomba memperkaya diri "mumpung" memiliki jabatan, ini ciri khas sistem pemerintahan kapitalis demokrasi. Katanya sistem ini menjanjikan akan memberikan keadilan dan melahirkan aparatur negara yang mewakili aspirasi rakyat? Nyatanya, itu semua hanyalah janji manis demi meraup suara rakyat saja, justru setelah menjabat lupa akan janji-janjinya. Slogan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat hanyalah "mantra" untuk menghipnotis rakyat. Sejatinya rakyat yang mana yang diperjuangkan? Karena rakyat selama ini merasa tidak pernah diperjuangkan hak-haknya. Inilah bukti bahwa sistem kapitalis menumbuh suburkan segelintir elit pejabat dan oligarki untuk memperkaya dirinya, disaat yang sama rakyat berjuang sendiri untuk bertahan hidup. Belum lagi sistem ini melahirkan pejabat-pejabat yang korup dan tidak dihukum dengan hukuman yang berat. Sehingga wajar rakyat bertanya-tanya dari mana pejabat itu menaikkan harta kekayaannya? Karena jika hanya mengandalkan gaji dan tunjangan tentunya tidak signifikan kenaikannya. Selain itu, sistem ini juga menghilangkan rasa kepedulian terhadap rakyatnya.
Keteladanan Pemimpin Dalam Islam
Jabatan dalam Islam adalah amanah yang kelak akan dipertanggung jawabkan dihadapan kelak di Yaumul Hisab, hal ini yang membuat pemimpin dalam Islam sangat berhati-hati menjalankan amanah itu. Sebagaimana Nabi SAW bersabda: " Kepala negara adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus. " (HR al-Bukhari).
Teladan kepemimpinan yang amanah pernah dicontohkan dalam sistem Islam (Khilafah). Di masa Khalifah Umar bin Khattab pernah terjadi paceklik, jika sebelumnya beliau makan roti, lemak dan susu. Namun, pada masa paceklik ini beliau hanya makan minyak dan cuka. Beliau hanya mengisap-isap minyak dan tidak pernah kenyang dengan makanan tersebut. Akibatnya, warna kulit beliau menjadi hitam. Tubuhnya pun menjadi kurus. Banyak yang khawatir beliau akan jatuh sakit dan lemah. Kondisi ini berlangsung selama 9 bulan.
Selain itu Khalifah Umar ra. selalu mengontrol kondisi rakyatnya makin menderita di Madinah, beliau mengirim surat kepada Gubernur di Irak, Abu Musa al-Asyâári ra, Gubernur Mesir âAmru bin al-âAsh ra. Kedua gubernur ini segera mengirimkan bantuan ke Madinah dalam jumlah besar. Terdiri dari makanan dan bahan pokok berupa gandum. Keteladanan pemimpin seperti ini mustahil kita temui dalam sistem kapitalis yang memandang hubungan negara dan rakyat sebatas penjual dan pembeli. Sehingga wajar bukan pelayanan tulus yang diberikan ke rakyatnya dan sibuk memperkaya diri.
Luar biasa keteladanan di masa kepemimpinan Islam, pejabat negara menjalankan amanahnya dengan baik dan di dukung sistem yang baik yakni Islam dengan kebijakan mengaudit harta sebelum dan sesudah menjabat apabila ditemukan ketidakwajaran akan diberikan sanksi yang tegas. Islam menjaga para pejabat pemerintahan dan masyarakat memperoleh harta dengan jalan yang diperbolehkan oleh syariah saja.
Wallahu A'lam Bi Showab
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
