Akademisi UNJ,Ubedilah Badrun: Perlu Tata Ulang Regulasi Untuk Mencegah Kepentingan Oligarki

Image
Muhammad Daffa Riswandana
Politik | Saturday, 14 May 2022, 09:03 WIB
Foto Istimewa: Ubedila Badrun, Akademis Universitas Negri Jakarta.

Sejumlah Akademisi dan Aktivis mulai dari generasi 1970 sampai 1998 mengikuti Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia (KNRI) di gedung pandan Sari, Cibubur, Jakarta timur. Selasa,10/5/2022, kemarin.

Diantaranya membahas soal Praktik KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme), dan darurat Hukum yang menyebabkan Oligarki tumbuh subur di Indonesia.

Akademisi dari Universitas Negri Jakarta, Ubedilah Badrun mengatakan bahwa ditengah penderitaan rakyat, oligarki terus menerus diberi karpet merah tanpa melihat dampak yang terjadi pada rakyat.

"Oligarki sudah mengendalikan negara, pasalnya pemerintah membuat larangan Ekspor batu bara tetapi hanya bertahan beberapa hari saja yang kemudian larangan tersebut di cabut, sehingga hal ini menunjukan tidak adanya wibawa di pemerintahan juga kedaulatan rakyat," ungkapnya.

Lanjutnya, Tak hanya ituh bahkan sistem hukum kita juga sudah tidak berpihak terhadap rakyat, sebab pembuatan produk hukum saat ini dibuat ugal ugalan demi kepentingan oligarki.

"Maraknya situasi ini sangat berbahaya karna oligarki yang bersinggungan dengan kekuasaan atau penguasa dan mengintervensi secara luar biasa, akan menumbuhkan praktik korupsi kolusi nepotisme," katanya.

Dia juga mengatakan, praktik KKN akan memunculkan Pola pola baru dengan korupsinya, kolusinya juga nepotismenya, dimana ada "4 orang terkaya di Indonesia yang kekayaan nya sama dengan 100 juta penduduk indonesia". Maka oligarki harus di hilangkan di Indonesia karna ini akan sangat berbahaya.

"Hal ini perlu diatur untuk mencegah oligarki dalam menguasai negara, semisal melakukan tata ulang kebijakan atau regulasi yang di buat pemerintah yang berisikan kepentingan oligarki," tandasnya.

Tambahnya, semisal mengatur regulasi tentang, pejabat publik yang juga sekaligus pembisnis. Sebab ini akan memudahkan kepentingan pembisnis lewat kekuasaan yang dimilikinya.

"Sebagai orang yang pernah berjuang di tahun 1998, bahwa perjuangan kita bersama kawan - kawan belum usai karna pada saat itu agenda reformasi yang kita perjuangkan, TAP MPR Nomor XI/1998 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Demokratisasi serta Pemulihan Ekonomi," tutupnya.

Ikuti Ulasan-Ulasan Menarik Lainnya dari Penulis Klik di Sini
Image

Menulis adalah Memerdekakan fikiran

Jadi yang pertama untuk berkomentar

Artikel Lainnya

Image

WPF ke-8 di UMS, Tan Sri Lee Kim Sampaikan Topik Kebijaksanaan Timur Tengah dan Oriental

Image

Tepat Hari Guru Nasional 2022, MTsN 4 Bantul Antar Perpisahan 2 Guru Purna Tugas

Image

Wadek I FISIP Uhamka Ajarkan Manajement Event untuk Siswa SMKN 8

Image

DPR RI dan Pemerintah Mulai Bahas Revisi RUU KSDAHE

Image

Mengenal Tahapan Pencerdasan Akal yang Dibangun di Khoiru Ummah

Image

Menduplikasi Metode Pengajaran Rasulullah dengan Talaqqi Fikriyyan

Kontak Info

Jl. Warung Buncit Raya No 37 Jakarta Selatan 12510 ext

Phone: 021 780 3747

marketing@republika.co.id (Marketing)

× Image