M. Dhiaurrahman Alfatih
RUU Penyiaran dan Masa Depan Kebebasan Pers di Indonesia
Hukum | 2026-11-12 14:07:49
Tiga tahun lalu, Indonesia duduk di peringkat 108 dari 180 negara dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia versi Reporters Without Borders (RSF). Pada tahun 2026, kita ada di peringkat 129 (Dewan Pers, 2026). Artinya, turun sekitar 21 anak tangga dalam tiga tahun. Ini bukan soal gengsi di tabel peringkat. Ini soal seberapa leluasa wartawan mencari tahu apa yang terjadi, dan seberapa banyak kabar yang akhirnya sampai ke kita.
Di tengah tren itu, pada 8 September 2026 Rapat Paripurna DPR menetapkan RUU Perubahan Ketiga atas UU Penyiaran sebagai usul inisiatif DPR (Martaon, 2026). Dua bulan kemudian, 9 November, pemerintah membubuhkan paraf pada Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk memulai pembahasan bersama DPR (Antara, 2026). Kalau kamu pelajar yang rutin menonton YouTube, mendengar Podcast, atau punya akun yang sering mengunggah video, RUU ini bukan urusan "orang televisi" saja. Ini urusan kita semua.
UU Penyusunan yang berlaku sekarang adalah UU Nomor 32 Tahun 2002. Aturan itu lahir ketika orang masih menunggu jadwal sinetron di rumah, bukan mengakses TikTok di kamar kos. UU tersebut dirancang untuk televisi dan radio, yang memakai frekuensi, yaitu sumber daya terbatas milik publik. Bayangkan frekuensi seperti jalan raya: karena pemancaran terbatas, harus ada izin, rambu, dan petugas. Internet lebih mirip lapangan terbuka yang bisa dimasuki siapa saja.
Masalahnya, lapangan terbuka itu kini ramai dan uangnya besar. Menurut Dewan Pers, pada Juli 2026 sekitar 80 persen belanja iklan digital Indonesia mengalir ke Google, Meta, dan TikTok (IndoTelko, 2026). Televisi, radio, dan media online nasional berebut sisanya, sambil menanggung kewajiban yang tidak dibebankan pada platform: standar isi siaran, pajak, dan ketenagakerjaan. Wajar kalau pemerintah bicara soal persaingan yang adil.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menyatakan, “Negara hadir untuk melindungi, bukan untuk membungkam” (Antara, 2026). Menurutnya, yang hendak diatur adalah kanal yang sudah menyerupai televisi: punya redaksi, jadwal tayang, dan monetisasi besar. Akun pribadi, vlog keluarga, dan kreator UMKM disebut tidak serta-merta dianggap sebagai kegiatan Penerbitan. Pemerintah juga menyoroti perlindungan anak melalui verifikasi usia dan transparansi algoritma. Ia sendiri mengakui bahwa paraf DIM tidak berarti semua isu selesai (Antara, 2026).
Argumen ini masuk akal, terutama soal anak-anak yang kini menonton dari genggaman, bukan lagi di ruang keluarga. Tetapi kata "serta-merta" menyisakan ruang abu-abu. Kalau di siniar kampus kamu mulai dibiayai sponsor, apakah dia sudah "profesional"? Garis itu harus tertulis jelas di pasal, bukan hanya diucapkan di acara pemaparan. Di dalam hukum yang baik dibedakan dari janji yang baik.
Pers Indonesia punya aturan sendiri, yaitu UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. UU ini menyatakan bahwa pers nasional tidak boleh disensor, dibredel, atau dilarang menyebarkan (Pasal 4 ayat 2). UU yang sama menugaskan Dewan Pers, lembaga independen, untuk antara lain menangani pembelaan pemberitaan melalui mekanisme kode etik dan hak jawab.
Menurut singkat media atas draf RUU Penyiaran, KPI akan diberi tugas menyelesaikan penyelesaian jurnalistik di bidang Penerbitan (Pasal 8A ayat 1 huruf q), dan penanganan aduan siaran jurnalistik juga diatur dalam Pasal 42 dan 51E (Sukmaningrum, 2026). Kekhawatiran serupa sebenarnya sudah muncul sejak draf 2024. Saat itu anggota Dewan Pers Atmaji Sapto Anggoro menyebut ketentuan semacam ini sebagai bukti tumpang tindih dengan UU Pers (Attar, 2024).
Perumpamaannya seperti pertandingan sepak bola. Wasit yang dipilih bersama oleh pemain dan pelatih akan dipercaya kedua kubu. Wasit yang ditunjuk pihak lain, apalagi pihak yang berkepentingan, akan terus curiga, seadil apa pun keputusannya. Anggota Dewan Pers dipilih unsur organisasi pers, sedangkan anggota KPI dipilih DPR (Sukmaningrum, 2026). Perbedaan asal-usul ini penting karena menyangkut kemerdekaan.
Bayangkan sebuah stasiun televisi menyiarkan liputan penyimpangan dana desa, lalu pihak yang diberitakan keberatan. Hari ini, ukurannya adalah kode etik jurnalistik. Jika suasananya berpindah ke lembaga lain, ukuran yang dipakai bisa berubah menjadi standar isi siaran. Dua ukuran itu tidak identik. Yang pertama menilai apakah wartawan bekerja dengan baik; yang kedua menilai apakah tayangan pantas.
Penting dicatat, Dewan Pers tidak anti-RUU. Pada tahun 2024 mereka menegaskan tidak pernah menolak revisi karena memang diperlukan, yang diminta adalah pasal-pasal yang bertentangan dengan independensi pers dibuang atau diperbaiki (“Dewan Pers minta DPR cabut pasal”, 2024). Bagi kita sebagai pembaca, ini penting: kalau wasit berganti, aturan main bagi semua yang memberitakan ikut berganti, dan kita tidak akan pernah melihat langsung dampaknya di layar.
Sebagian ketentuan yang paling banyak disampaikan ada di Pasal 50B ayat 2. Menurut ringkasan media, huruf c dilarang menyampaikan eksklusif jurnalistik investigasi, huruf d dan f melarang konten yang memuat "perilaku atau gaya hidup negatif" dan "unsur mistis" tanpa definisi tegas, dan huruf k melarang konten berisi berita bohong, fitnah, penghinaan, serta pencemaran nama baik, termasuk terhadap pejabat atau lembaga negara (Sukmaningrum, 2026). Karena liputan penyiaran yang mencakup platform digital, larangan semacam ini berpotensi menjangkau streamer, YouTuber, dan podcaster. Kritik terhadap larangan investigasi sendiri bukanlah hal baru. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sudah menyerukan “di luar nalar” pada draf 2024 (Zaman, 2024).
Istilah "pasal karet" artinya pasal yang bunyinya terlalu lentur, sehingga bisa ditarik ke mana saja oleh yang berkuasa. Siapa yang menentukan sebuah cerita rakyat "mistis" atau sebuah gaya hidup "negatif"? Tanpa definisi, definisi siapa yang menentukan siapa yang memegang palu, bukan oleh teks.
Untuk melihat mengapa ini serius, lihat kondisi lapangan hari ini. AJI mencatat 89 kasus kekerasan terhadap jurnalis dan media sepanjang tahun 2025, naik dari 73 kasus pada tahun 2024. Pelaku kekerasan fisik terbanyak adalah aparat kepolisian (21 kasus), dan serangan digital mencapai 29 kasus (AJI, 2026). Yang lebih berkesan, AJI menyebut semua kasus yang mereka laporkan ke polisi sepanjang tahun 2025 terhenti di tahap penyelidikan (Rohman, 2026).
Bayangkan seorang jurnalis daerah yang menyajikan liputan mendalam tentang penambangan ilegal yang merusak sungai dekat kampusmu. Ia sudah tahu bahwa risiko kekerasan nyata dan pelakunya jarang diproses. Sekarang tambahkan pasal yang membuat liputan itu sendiri bisa dianggap pelanggaran. Menurut kamu, berapa banyak redaksi yang tetap berani menayangkan? Inilah yang disebut swasensor: pers tidak dibredel, ia hanya berhenti sendiri karena takut. Kerugiannya tidak kelihatan, karena berita yang tidak terbit tidak pernah kita beritahukan pernah ada.
Adil juga untuk menyebut sisi pemerintah. Mereka menyatakan tidak bermaksud mengatur akun pribadi dan menyatakan DIM memegang prinsip menjaga kebebasan berekspresi (Antara, 2026). Teks DIM sendiri belum saya temukan dalam bentuk lengkap, dan isi draf bisa berubah selama pembahasan. Oleh karena itu, kebiasaan terbaik adalah membaca naskah resminya, bukan hanya ringkasan.
RUU ini tidak masuk ke dalam tubuh yang sehat. Skor kebebasan pers Indonesia versi RSF pada 2025 adalah 44,13 dari 100, peringkat 127, dan kategori "sulit" (Alfathi, 2025). Setahun kemudian peringkat kita turun lagi ke 129 (Dewan Pers, 2026). Dewan Pers sendiri mempunyai indeks yang berbeda: Indeks Kebebasan Pers versi Dewan Pers 2025 sebesar 69,44, sedikit naik dari 69,36 tahun sebelumnya (Dewan Pers, 2026). Ibarat dua termometer dengan skala berbeda, angkanya tidak bisa dibandingkan secara langsung, tetapi keduanya menunjukkan bahwa kondisinya belum bisa disebut sehat.
Tekanan juga datang dari dompet. AJI mencatat lebih dari 800 pekerja media terkena pemutusan hubungan kerja sejak 2024 hingga Juli 2025 (SWA, 2025). Redaksi yang menyusut mempunyai lebih sedikit tenaga untuk liputan mendalam dan lebih sedikit keberanian untuk menghadapi risiko hukum. Ketika uang iklan menipis dan ancaman pasal bertambah, liputan yang menggigit adalah hal pertama yang dikorbankan.
Buat kita yang bukan wartawan, ini relevan karena kita adalah pembaca dan pemilih. Mahasiswa hukum, misalnya, akan terbiasa menggunakan berita investigasi sebagai bahan kajian atau kebijakan. Kalau pasokan berita semacam itu menyusut, diskusi publik kita ikut turun.
Perdebatan ini sering dibingkai sebagai pertarungan dua kubu, yaitu yang mendukung regulasi melawan yang membela kebebasan. Menurut saya, bingkai itu berputar. Hampir semua pihak sepakat UU Penyuaraan perlu diperbarui, termasuk Dewan Pers. Yang sebenarnya diperdebatkan adalah tiga pertanyaan teknis yang berdampak besar, siapa wasitnya, di mana garisnya, dan siapa yang diajak bicara.
Pertanyaan ketiga punya dasar hukum yang kuat. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menekankan pentingnya partisipasi yang bermakna dalam pembentukan undang-undang, yaitu hak untuk didengar, dipertimbangkan, dan mendapat penjelasan. Prinsip itu kemudian masuk ke UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jadi “masukan publik” bukan sekedar basa-basi, melainkan syarat sahnya proses. Pembahasan antara DPR dan pemerintah baru dimulai, sehingga masih ada waktu bagi organisasi pers, akademisi, pencipta, dan pelajar untuk ikut menguji pasal demi pasal.
Satu hal yang sering terlupa, yaitu kebebasan pers bukan hak istimewa wartawan. UUD 1945 Pasal 28F menjamin hak setiap orang untuk mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi. Pers hanyalah perpanjangan tangan dari hak itu. Jadi kalau kita ingin tahu seberapa sehat aturan penyiaran yang baru, ujiannya sederhana, setelah aturan itu berlaku, apakah kita masih bisa mengetahui hal-hal yang tidak ingin diketahui orang berkuasa? Kalau penjelasannya masih ya, aturannya cukup baik. Kalau tidak, kita baru sadar setelah semua terlambat.
Catatan: tulisan ini disusun berdasarkan informasi per 12 November 2026. Pembahasan RUU masih berjalan dan isi pasal dapat berubah.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
