Nurbaeti

Aturannya Sudah Ada, Insentifnya Mana? PR Besar Industri Halal Indonesia

Ekonomi Syariah | 2026-11-12 07:36:10

Pernah nggak sih kalian merasa, urus sesuatu yang wajib itu rasanya kayak disuruh lari, tapi sepatunya nggak dikasih?

Itu yang saya rasakan saat melihat perjalanan industri halal kita. Aturannya sudah lari kencang, tapi insentifnya masih jalan di tempat.

Coba lihat. Pemerintah sudah mempunyai UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Turunannya ada PP No. 42 Tahun 2024, lalu diubah lagi menjadi PP No. 40 Tahun 2026 pada 14 Oktober 2026 kemarin.

Di aturan terbaru itu, kewajiban halal untuk UMKM dan produk kosmetik, suplemen, hingga pakaian diperpanjang hingga 17 Oktober 2028. Alasannya klasik: ekosistem belum siap.

Pertanyaannya, kalau ekosistemnya belum siap dari tahun 2014 sampai 2026, kapan siapnya?

Regulasi Kita Sudah Banyak, Tapi Bikin Bingung

Sejujurnya, regulasi kita itu tidak kurang, tapi kebanyakan dan mudah berubah.

Pengusaha menengah-besar sudah wajib halal sejak 18 Oktober 2024. UMKM diundur dari 2024 hingga 2026, lalu diundur lagi ke 2028. Produk impor juga diundur ke 18 Oktober 2028 sambil menunggu saling pengakuan sertifikat.

Buat pengusaha, ini bikin pusing. Hari ini disuruh siap-siap, besok diundur. Akhirnya banyak yang mikir, “Ah, nanti aja deh, toh pasti diundur lagi.”

Padahal di sisi lain, jumlah pelaku industri halal kita sudah 2,87 juta perusahaan. 99% di antaranya adalah usaha kecil dan mikro. Kalau mereka semua bingung, siapa yang mau jalan?

Regulasi yang baik itu bukan yang paling galak, tapi paling jelas dan konsisten. Kalau tanggalnya berubah terus, yang terjadi bukan terjadi, tapi tertunda secara massal.

Insentif: Janji Manis yang Belum Nyata

Nah, ini masalah keduanya. Kalau regulasi itu tongkat, insentif itu wortelnya. Sayangnya, wortel kita masih kecil.

Menteri Keuangan pernah bilang, pemerintah sudah memberikan insentif pajak untuk industri halal. Tapi coba tanya ke UMKM di Cikande atau Sidoarjo, berapa banyak yang sudah benar-benar terasa?

Yang paling nyata baru di atas kertas: rencana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industri Halal. Kalau jadi KEK, investor bisa mendapatkan _tax holiday_, PPN dan PPnBM tidak dipungut, dan penangguhan bea masuk.

Contohnya KEK Industri Halal Sidoarjo. Luasnya 796,65 hektare, target investasinya Rp97,8 triliun sampai 2054 dan ditargetkan menyerap 300 ribu tenaga kerja. Kedengarannya wow banget.

Namun sampai saat ini, investor masih menunggu. Kenapa? Karena status KEK-nya belum benar-benar pasti. Investor itu seperti kita beli rumah, kalau sertifikatnya belum jelas, mana yang berani bayar DP?

Saat ini baru ada 4 Kawasan Industri Halal yang difasilitasi Kemenperin: Modern Halal Valley Cikande, Safe n Lock Sidoarjo, Bintan Inti Halal Hub, dan Jababeka Halal Industrial Park. Empat kawasan untuk negara sebesar Indonesia? Jelas kurang.

Malaysia bisa jadi nomor 1 bukan karena aturannya paling banyak, tapi karena insentifnya jelas dari awal. Investor masuk, langsung tahu dapat apa. Di kita, investor masuk, masih harus tanya-tanya dulu.

Yang Harus Diubah: 3 Usulan Konkret

Menurut saya, kalau mau industri halal kita naik kelas, regulasi dan insentif harus dibenahi bareng-bareng:

1. Berhenti Mengundur, Mulai Memudahkan

Perpanjangan sampai 2028 itu harus jadi perpanjangan terakhir. Jangan dipakai buat santai, tapi dipakai buat beresin sistem. Buat satu pintu di aplikasi SIHALAL yang benar-benar mudah. Jangan sampai UMKM harus bolak-balik ke 3 kantor cuma buat 1 sertifikat.

2. Insentif Harus Turun ke UMKM, Bukan Cuma ke Investor Besar

Tax holiday itu bagus untuk investor Rp97 triliun. Tapi UMKM butuh yang lebih sederhana: gratis biaya sertifikasi yang benar-benar sampai, bukan hanya kuota 1,35 juta yang ditolak. Dan potongan pajak 50% buat UMKM kuliner halal yang sudah digitalisasi, seperti yang pernah berjanji, harus benar-benar disosialisasikan.

3. Jadikan Kawasan Industri Halal Sebagai KEK Beneran

Jangan cuma jadi label. Kalau Sidoarjo, Cikande, Bintan, dan Jababeka sudah ditetapkan jadi KEK, investor tidak perlu ragu lagi. Kasih kepastian hukum dulu, investasi baru datang sendiri.

Kita punya peta jalan yang bagus melalui Permenperin No. 40 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Pengembangan Industri Halal 2025-2029. Tinggal eksekusinya yang harus dikawal.

Pelajaran dari semua ini sederhana:

Regulasi tanpa insentif hanya akan melahirkan ketakutan. Insentif tanpa regulasi yang jelas hanya akan merepotkan.

Industri halal Indonesia tidak memerlukan aturan baru. Yang kita perlukan adalah aturan yang konsisten dan insentif yang benar-benar sampai pelaku usaha, bukan hanya berhenti berbicara dan seminar.

Kalau pemerintah berani memberi kepastian, pengusaha pasti berani berinvestasi. Dan jika itu terjadi, mimpi menjadi pusat halal dunia bukan lagi sekedar wacana di atas kertas.

Gimana menurut kalian? Lebih setuju aturan halal diperketat atau insentifnya yang diperbesar?