Nurbaeti
Punya 240 Juta Muslim, Kok Indonesia Masih Kalah Soal Halal dari Malaysia?
Ekonomi Syariah | 2026-11-11 07:18:13Pernah gak sih kalian bingung pas beli jajanan di minimarket? Labelnya ada banyak banget.
Ada halal, ada BPOM, ada lagi yang lain. Saya sampai mikir, ini sebenarnya yang jamin halalnya siapa?
Pertanyaan sepele itu yang bikin saya mikir lebih jauh soal industri halal kita.
Kita ini negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Ada lebih dari 240 juta Muslim di Indonesia. Secara logika, kita harusnya menjadi raja industri halal dunia. Nyatanya? Kita malah turun peringkat.
Di laporan _State of the Global Islamic Economy 2025/2026_, Indonesia turun dari peringkat 3 ke peringkat 4. Kita disalip Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Padahal pasar halal global itu gede banget, mencapai US$2,6 triliun pada tahun 2024.
Kok bisa?
Pemerintah Sudah Niat, Tapi Caranya Masih Kaku
Sejujurnya, pemerintah sudah berusaha. Ada BPJPH, ada program sertifikasi halal gratis SEHATI dengan kuota 1,35 juta untuk UMKM di tahun 2026. Kewajiban halal untuk UMKM juga diperpanjang sampai 17 Oktober 2028 biar nggak memberatkan.
Tapi masalahnya, pemerintah masih jadi "satpam", bukan "teman". Swasta masih dianggap sebagai objek yang harus diatur, bukan mitra yang diajak kerja sama.
Contohnya begini. Kalau UMKM mau urus sertifikasi lewat jalur reguler, mereka harus bayar Rp300.000 ke BPJPH, belum termasuk biaya LPH yang dihitung per kasus. Buat kita mungkin kecil, tapi buat ibu-ibu penjual keripik di Bogor yang omzetnya pas-pasan, itu berat.
Akhirnya banyak yang milih nggak urus sama sekali. Padahal nilai rantai halal kita itu sudah Rp1.524 triliun, nyumbang 24,8% ke PDB nasional. Kebayang kalau semua UMKM ikut masuk?
Swasta Harus Diajak, Bukan Cuma Disuruh
Malaysia bisa jadi nomor 1 terus bukan karena aturannya paling galak. Tapi karena ekosistemnya nyambung dari hulu ke hilir.
Di kita, swasta harus dikasih 3 peran:
1. Jadi Bapak Asuh UMKM
Perusahaan gede kayak Wardah atau Indofood jangan cuma mengurus sertifikasi produknya sendiri. Cobain bantu juga pemasok UMKM-nya. Kalau 1 perusahaan gede bina 1.000 UMKM, masalah sertifikasi bisa kelar tanpa menunggu anggaran negara terus.
2. Jadi Tukang Inovasi
Kita itu nomor 1 dunia dalam fashion sederhana! Itu bukan karena program pemerintah, tapi karena desainer dan merek lokal yang kreatif. Harusnya semangat yang sama juga ada di kosmetik dan farmasi halal. Di dua sektor itu kita masih peringkat 4, masih kalah dari Malaysia dan Singapura.
3. Jadi Ujung Tombak Ekspor
Ekspor halal kita memang naik, jadi US$63,4 miliar pada tahun 2025. Tapi isinya masih didominasi kelapa sawit. Pemerintah sudah buka jalan lewat 92 persetujuan pengakuan halal dengan 24 negara. Tinggal swasta yang harus berani mengisi kontainernya dengan produk yang lebih beragam.
Terus Harus Gimana?
Menurut saya, kolaborasi itu jangan cuma jadi MoU dan foto bersama. Harus ada yang nyata:
Pertama, bikin Satu Data Halal. Biar konsumen tinggal scan barcode, langsung ketahuan halal atau nggak, siapa yang audit, bahan bakunya dari mana.
Kedua, bikin Subsidi Silang. Perusahaan gede yang membantu biayain sertifikasi UMKM di rantai pasoknya, dikasih insentif pajak. Menang-menang.
Ketiga, Kawasan Industri Halal jangan hanya jadi gedung kosong. Libatkan swasta dari awal biar masuk itu industri yang benaran siap ekspor.
Kita punya semua modalnya: orangnya banyak, budayanya halal, sumber dayanya berlimpah. Yang kurang cuma satu: keinginan buat jalan bareng.
Kalau pemerintah mau turun jadi mitra dan swasta mau naik kelas dari sekedar patuh jadi peduli, jadi pusat halal dunia itu bukan lagi mimpi. Itu hanya soal waktu.
Gimana menurut kalian? Setuju nggak kalau sertifikasi halal itu harus dipermudah, bukan dipersulit?
#Retizen #OpiniRetizen #HalalIndonesia
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
