Nurbaeti
Kebijakan Halal Pemerintah Sudah Bagus, Tapi Kenapa UMKM Masih Bingung?
Ekonomi Syariah | 2026-11-10 07:22:36Tanggal 18 Oktober 2026 Kemarin, Indonesia resmi masuk babak baru: Wajib Halal berlaku. Untuk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dari usaha mikro dan kecil, sertifikat halal sudah wajib.
Di atas kertas, kebijakan pemerintah ini sudah sangat bagus. Bahkan bisa disebut paling progresif di dunia.
Pertama, dari sisi hukum, payungnya jelas. Ada UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, diperkuat PP No. 42 Tahun 2024. Tidak ada lagi abu-abu.
Kedua, dari sisi biaya, pemerintah tidak setengah-setengah. Untuk tahun 2026 saja, BPJPH membuka 1,35 juta kuota Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, berkali-kali menegaskan: "Untuk UMKM, gratis, tidak ada bayaran apa pun." Apalagi Kementerian UMKM, Himbara, dan PNM ikut menambah 50.000 sertifikat gratis lewat CSR.
Ketiga, dari sisi cara, pemerintah juga sudah humanis. Tidak ada menyapu. Tidak ada sanksi dadakan bagi yang tidak mau. Wamenko Perekonomian, Dradjad Wibowo, menegaskan penerapannya secara bertahap, disesuaikan dengan kesiapan pelaku usaha dan kesiapan sistem BPJPH sendiri.
Lalu kenapa di lapangan masih banyak UMKM yang bingung?
Dari percakapan saya dengan beberapa pelaku UMKM di Pasar Anyar, Bogor, minggu lalu, pola penjelasannya sama: mereka sudah mendengar Wajib Halal, tapi mereka mengira harus membayar Rp5 juta - Rp10 juta. Mereka tidak tahu kalau SEHATI itu gratis. Mereka juga tidak tahu kalau pendaftarannya cukup melalui SIHALAL di http://ptsp.halal.go.id, didampingi Pendamping Proses Produk Halal (P3H) yang jumlahnya sudah lebih dari 111 ribu orang di seluruh Indonesia.
Kasus ini menunjukkan masalah utama kebijakan halal kita hari ini bukan di aturannya, tapi di jembatan antara kebijakan dan pelaku usaha.
Ada 3 jembatan yang masih bolong :
1. Jembatan Informasi: Gratis Tapi Tidak Sampai
Kebijakan SEHATI itu luar biasa, tapi sosialisasinya kalah cepat dari hoaks. Banyak calo yang memanfaatkan ketakutan UMKM. Padahal syaratnya sederhana: punya NIB, omzet maksimal Rp15 miliar, produknya sederhana, dan didampingi P3H.
Pemerintah sudah punya 111 ribu pendamping. Tapi pendamping ini belum merata. Di kota besar mereka aktif, di pelosok mereka masih langka. Akibatnya, UMKM di desa masih mengandalkan kabar dari mulut ke mulut, bukan dari kanal resmi.
2. Jembatan Kelembagaan: Regulasi Kuat, Tapi Bikin Bingung
Ini yang paling sering salah dipahami. Perlu diluruskan: Yang wajib per 18 Oktober 2026 adalah untuk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dari usaha mikro dan kecil.
Sedangkan untuk kategori lain yang lebih kompleks seperti kosmetik, obat-obatan, dan suplemen kesehatan, pemerintah memberikan waktu penahapan lebih panjang hingga Oktober 2028. Ini bukan izin, tapi penyesuaian karena proses pengujiannya memang lebih rumit.
Perpanjangan ini memang manusiawi, tapi kalau tidak dijelaskan dengan bahasa sederhana, UMKM jadi bertanya-tanya: "Jadi saya harus urus sekarang atau nanti?" Ketidakpastian inilah yang membuat banyak pelaku usaha bertahan.
Yang dibutuhkan bukan lagi aturan baru, tapi satu suara yang konsisten dari pusat sampai ke KUA kecamatan.
3. Jembatan Ekonomi: Sertifikat Gratis, Tapi Biaya Produksi Tidak Gratis
Ini yang paling jarang diulas. Sertifikatnya memang gratis, tapi untuk bisa lulus sertifikasi, UMKM harus membenahi dapur produksinya: pisahkan alat, ganti bahan yang salah, perbaiki kemasan dan label, pisahkan gudang.
Semua itu butuh modal. Di dalam kebijakan halal harus nyambung dengan kebijakan keuangan. Dana ZISWAF dan pembiayaan syariah dari BMT, PNM, dan bank syariah seharusnya menjadi satu paket dengan SEHATI. Jangan sampai UMKM sudah dapat sertifikat gratis, tapi tidak punya modal untuk mempertahankan standar halalnya.
Apa yang Harus Dilakukan?
Dari evaluasi kebijakan ini, ada 3 pelajaran penting:
1. Membuat Pemerintah:
Jangan tambah aturan baru dulu. Perkuat yang sudah ada. Pastikan 1,35 juta kuota SEHATI benar-benar terserap, bukan hanya tersisa di atas kertas. Dan pastikan tidak ada lagi pungli Rp5 juta - Rp10 juta atas nama halal. Seperti kata Kepala BPJPH: "Kalau UKM ditagih, itu kejahatan."
2. Membuat UMKM:
Jangan takut Wajib Halal. Ini bukan hukuman, ini peluang. Produk bersertifikat halal itu harganya bisa lebih mahal, pasarnya lebih luas, dan bisa masuk ritel modern dan ekspor. Daftar sekarang lewat SIHALAL, mumpung masih gratis dan didampingi.
3. Buat Kita, Lulusan Ekonomi Syariah:
Inilah ladang pengabdian kita. Pemerintah sudah buka jalan. Tugas kita adalah jembatan menjadi: menjadi Pendamping Proses Produk Halal, menjadi pengelola ZISWAF produktif, menjadi konsultan halal bagi UMKM di sekitar kita.
Kesimpulannya, kebijakan pemerintah dalam mendorong industri halal sudah berada pada jalur yang benar: hukumnya kuat, biayanya gratis, penerapannya humanis.
Tinggal satu pekerjaan rumah terbesar: memastikan kebijakan yang bagus di Jakarta terasa manfaatnya sampai ke dapur UMKM di Bogor, di Sleman, dan di seluruh Indonesia.
Karena industri halal tidak akan maju hanya karena aturannya bagus. Ia akan maju jika UMKM-nya merasa dimudahkan, bukan ditakut-takuti.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
