Rut Sri Wahyuningsih
Urusan Kesejahteraan Manusia Cukupkah Bersilat Lidah
Politik | 2026-11-09 10:31:50
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menilai daya beli masyarakat Indonesia tidak melemah, melainkan mengalami pergeseran seiring perubahan pola konsumsi dan transformasi struktur perekonomian nasional (kompas, 8-11-2026).
Menurut Dradjad, meski sejumlah sektor usaha. Industri tradisional seperti tekstil, produk tekstil, dan alas kaki menghadapi tekanan, justru sektor lain menunjukkan pertumbuhan lebih tinggi. Seperti sektor telekomunikasi, transportasi, serta hotel dan restoran. Fenomena ini yang menyebabkan perubahan pola belanja rumah tangga, karenanya Dradjat meminta pelaku usaha perlu memahami perubahan tersebut agar dapat menyesuaikan strategi bisnis dan melakukan transformasi.
Pertumbuhan Ekonomi Naik, Mengapa Belum Sejahtera?
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2026 senilai 5,47 persen masih ditopang konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,04 persen, investasi 6,06 persen, dan konsumsi pemerintah 8,95 persen. Namun, ketahanan konsumsi agregat belum membuktikan daya beli pulih merata (kompas, 6-11-2026).
Kesimpulan tersebut harus diuji melalui upah riil dan konsumsi kelompok berpendapatan rendah dan menengah. Sementara itu, dari sisi penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi kuartal III-2026 belum menggeser dominasi pekerja informal yaitu sebesar 57,93 persen. Jumlah penduduk bekerja pada Agustus 2026 bertambah 1,44 juta orang dibandingkan setahun sebelumnya. Dengan sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan yang notabene menampung porsi pekerja terbesar.
Semestinya, pertumbuhan harus menghasilkan pekerjaan produktif, berupah layak, dan memiliki perlindungan sosial. Peneliti Center of Macroeconomics and Finance Development of Economics and Finance (Indef) Abdul Manap Pulungan menilai, daya beli masyarakat masih tertekan meskipun pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan. Salah satu indikasinya adalah menyusutnya rata-rata saldo tabungan masyarakat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Pertumbuhan ini belum mampu memberikan kekuatan bahkan menjamin tersedianya bahan makanan yang terjangkau padahal itu masuk dalam kebutuhan pokok.
Jadi bagaimana bisa pertumbuhan ekonomi dan adanya pergeseran pola konsumsi jika ndikator ekonomi sedang bergerak aktif dan daya beli kelompok masyarakat tertentu sedang meningkat hanya dari sisi pariwisata, hotel dan restoran? Sungguh bersilat lidah lebih mudah dilakukan oleh pejabat kita hari ini dibandingkan turun ke lapangan dan melihat secara langsung kondisi masyarakat. Fakta jelas, masyarakat bukan hanya terdiri dari kelas atas menengah, tapi juga rendah hingga miskin ekstrem.
Kapitalisme memang parah akut dalam mendefinisikan sejahtera. Para pengembannya sibuk mengotak-atik data agar terlihat lebih manusiawi. Padahal ini perkara nyawa manusia, bukan permainan angka atau kelihaian bersilat lidah menutupi kebodohan dan sikap abai terhadap nasib rakyat yang sesungguhnya.
Sektor yang dimaksud mengalami peningkatan, yaitu pariwisata, hotel dan restoran sejatinya pelakunya hanyalah orang-orang yang memiliki dana lebih (pendapatan diskresioner) untuk dibelanjakan pada hal-hal di luar kebutuhan pokok, seperti liburan, mudik, atau perjalanan dinas. Bahkan perilaku ini cenderung meningkat tajam di musim liburan Lebaran, Natal, Tahun Baru, atau libur sekolah bahkan “Harpitnas” atau Hari Kecepit Nasional, yaitu ada hari efektif di antara dua hari libur. Dan berapa persen jumlah mereka?
Perhitungan ini sangat naif, karena masyarakat bawah, bahkan kini banyak kelas menengah yang mengalami downgrade life style akibat tekanan ekonomi yang sangat berat. Dan jika mau jujur, sebenarnya kelas menengah ke bawah belum sejahtera, jika pun mereka hari ini bisa menikmati hidup itu sangat minimalis dan hanya untuk bisa bertahan hidup. Sebab, tak ada jaminan kepastian ekonomi, baik dari negara maupun global. Seseorang yang sudah memiliki pekerjaan tetap, masih terbilang belum aman secara finansial karena banyaknya pungutan dan tingginya biaya hidup.
Apalagi kebijakan terbaru BPS menyebutkan seseorang yang bekerja 1 jam baik untuk mendapatkan penghasilan atau tambahan penghasilan sudah terkatagori bekerja. Demikian pula, lowongan kerja di beberapa lembaga negara yang statusnya magang, secara angka memang angka pengangguran turun, tapi sekali lagi mereka samasekali belum sejahtera.
Karena merekah pihak yang paling rentan, mengahadapi tekanan ekonomi itu sendiri, masih berjuang memenuhi kebutuhan pokok (pangan, pendidikan, dan kesehatan) di tengah inflasi. Maka, indikator kesejahteraan semestinya ada pada pada menurunnya angka kemiskinan, stabilitas harga bahan pokok, dan ketersediaan lapangan kerja yang luas, upah yang layak dan jaminan negara terpenuhinya semua kebutuhan dasar tadi.
Islam Adalah Sistem yang Sempurna
Jika Kapitalisme sudah menunjukkan kepalsuannya. Maka semestinya kita berpaling pada sistem yang lebih sahih. Yaitu sistem Islam, yang dwahyukan kepada Rasûlullâh Saw.,sebagaimana firman Allah SWT. yang artinya,"Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.” (TQS Al-Hasyr:7).
Rasulullah begitu sampai di Madinah, dimana kekuasaan Islam telah nyata dalam sebuah negara, mempersaudarakan kaum Anshar dan Muhajirin, membuka pasar Anshar atau Suqul Anshar di Madinah. Pasar ini dibangun setelah beliau mendirikan Masjid Nabawi untuk membangun kemandirian ekonomi umat Islam dan sebagai tandingan atas dominasi pasar milik kaum Yahudi saat itu, yaitu Pasar Qainuqa.
Artinya, semua muamalah standarnya wajib syariah. Hal itu agar berkah. Hukum ditegakkan secara tegas agar setiap pelanggaran bisa diadili secara langsung seperti tindak curang dalam timbangan, mencampur barang basah dengan kering, memberi pinjaman dengan riba, menimbun barang dengan menunggu harganya naik, menguasai harta kepemilikan umum dan lain sebagainya.
Kebijakan itu dilanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin hingga Khalifah-Khalifah selanjutnya, dan pernah ada masa Khilafah Umar bin Abdul Aziz, meski kepemimpinannya hanya sekitar 2,5 tahun, namun tingkat kesejahteraan rakyat meningkat sangat tinggi melalui reformasi Baitulmal dan kebijakan antikorupsi. Akibatnya, para petugas zakat kesulitan mencari orang miskin atau mustahik yang mau menerima zakat, sehingga kisah ini sering diabadikan sebagai simbol kemakmuran negara. Wallahualam bissawab.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
