Asap Tak Kunjung Padam, Pemimpin Kemana?
Politik | 2026-11-06 04:34:36
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi persoalan serius di Indonesia. Setiap tahun, masyarakat harus menghadapi ancaman yang sama, hutan terbakar, udara tercemar asap, aktivitas terganggu, dan kesehatan terancam. Namun, berulangnya bencana ini seolah belum cukup menjadi alasan untuk membenahi persoalan hingga ke akar penyebabnya.
Pada 19 Oktober 2026, pemerintah menyatakan masih sanggup menangani karhutla sehingga belum menetapkannya sebagai bencana nasional. Pernyataan tersebut patut dipertanyakan ketika dampak kebakaran terus meluas dan dirasakan masyarakat di berbagai wilayah.
Data perkembangan terbaru menunjukkan situasi yang belum sepenuhnya terkendali. BNPB melaporkan terdapat 1.468 titik panas di enam provinsi pada 5 November 2026. Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan jumlah tertinggi, yakni 821 titik. Pada saat yang sama, terdapat 2.645 hektare lahan yang masih dalam penanganan. Sementara itu, laporan BNPB yang dikutip NU Online mencatat luas lahan terbakar mencapai 3.194,06 hektare hingga 4 November 2026, tersebar di 11 provinsi.
Dampaknya bukan hanya kerusakan lingkungan. Asap karhutla juga menjadi ancaman nyata bagi kesehatan masyarakat. BNPB menyampaikan bahwa berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 21 Oktober 2026, akumulasi kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di wilayah terdampak telah mencapai 333.470 kasus. Sebanyak 75.172 kasus di antaranya dialami anak usia 0–5 tahun.
Angka-angka tersebut semestinya tidak sekadar menjadi laporan statistik. Di baliknya ada masyarakat yang kesulitan bernapas, anak-anak yang rentan terpapar asap, warga yang aktivitasnya terganggu, serta petugas yang harus berjibaku memadamkan api. Lantas, sampai kapan persoalan ini terus berulang?
Ketika Kepemimpinan Kehilangan Orientasi
Karhutla memang dapat dipengaruhi faktor alam, seperti cuaca kering dan kondisi lahan gambut. Namun, menjelaskan kebakaran hanya dari sisi cuaca tidaklah cukup. Perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola hutan dan lahan, pengawasan, pemberian izin, pencegahan pembakaran, serta penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab.
Di sinilah persoalan kepemimpinan dan arah kebijakan negara perlu dipertanyakan. Ketika keselamatan rakyat berhadapan dengan kepentingan ekonomi, siapa yang seharusnya menjadi prioritas?
Dalam sistem kapitalisme sekuler, orientasi pembangunan kerap bertumpu pada pertumbuhan ekonomi dan keuntungan. Pengelolaan sumber daya alam pun rentan diarahkan untuk memenuhi kepentingan pemilik modal. Hutan dan lahan yang semestinya dijaga demi kemaslahatan masyarakat dapat berubah menjadi komoditas ekonomi yang dieksploitasi.
Ketika kepentingan bisnis lebih dominan daripada perlindungan lingkungan dan keselamatan warga, pengawasan berisiko melemah dan kerusakan ekologis terus berulang. Negara memang hadir melalui berbagai program penanganan, tetapi penanganan setelah kebakaran terjadi tidak boleh menggantikan kewajiban mencegah kerusakan sejak awal.
Pemimpin tidak cukup hanya menyatakan mampu menangani bencana. Ukuran keberhasilan kepemimpinan semestinya terlihat dari sejauh mana rakyat terlindungi dan persoalan mendasar dapat dicegah agar tidak terus berulang.
Islam Memandang Kepemimpinan sebagai Amanah
Islam memiliki pandangan mendasar tentang kepemimpinan. Seorang pemimpin bukan sekadar pemegang kekuasaan, melainkan pengurus urusan rakyat yang kelak dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt.
Rasulullah saw. bersabda:
“Al-imāmu rā‘in wa huwa mas’ūlun ‘an ra‘iyyatihi.”
Artinya: “Seorang pemimpin adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Hadis ini menegaskan bahwa kepemimpinan merupakan amanah, bukan sarana untuk memperoleh keuntungan atau mempertahankan kekuasaan. Pemimpin wajib memastikan kebutuhan dan keselamatan masyarakat terlindungi, termasuk dari ancaman bencana ekologis.
Dalam perspektif Islam, negara harus hadir secara sungguh-sungguh dalam pencegahan dan penanganan karhutla. Negara tidak boleh menunggu api meluas atau korban berjatuhan untuk bertindak. Upaya pencegahan, pengawasan, pemadaman, pemulihan lingkungan, pelayanan kesehatan, hingga penegakan hukum harus dilakukan secara terpadu.
Kepemimpinan yang berlandaskan ketakwaan juga akan menempatkan hukum Allah sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan. Dengan demikian, kebijakan tidak semata-mata ditentukan oleh pertimbangan keuntungan ekonomi, tetapi oleh prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab terhadap seluruh rakyat.
Menjaga Hutan, Menutup Pintu Eksploitasi
Islam tidak hanya memberikan tuntunan tentang kepemimpinan, tetapi juga memiliki aturan dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam sistem ekonomi Islam, kepemilikan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara.
Sumber daya yang termasuk kepemilikan umum tidak boleh dikuasai secara sewenang-wenang oleh individu atau korporasi. Rasulullah saw. bersabda:
“Al-muslimūna syurakā’u fī tsalātsin: fil-mā’i wal-kala’i wan-nār.”
Artinya: “Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud).
Hadis ini menjadi salah satu landasan pembahasan kepemilikan umum dalam Islam. Pengelolaan sumber daya alam yang menjadi kepemilikan umum harus ditujukan bagi kemaslahatan masyarakat, bukan menjadi alat untuk memperkaya segelintir pihak.
Namun, perlu dipahami bahwa tidak setiap bidang tanah atau kawasan hutan otomatis berstatus kepemilikan umum. Penetapannya harus merujuk pada ketentuan syariat mengenai jenis dan karakter sumber daya tersebut. Prinsipnya, negara tidak boleh membiarkan sumber daya yang menjadi hak publik dimonopoli atau dieksploitasi hingga merugikan masyarakat.
Negara juga bertanggung jawab mengelola sumber daya alam sesuai ketentuan syariat, menjaga kelestarian lingkungan, serta mencegah tindakan yang menimbulkan kerusakan. Pihak yang terbukti melakukan pembakaran atau pelanggaran harus ditindak secara adil tanpa memandang kekuatan ekonomi maupun kedudukannya.
Lebih jauh, penerapan sistem Islam secara menyeluruh akan menempatkan pengelolaan sumber daya alam dalam kerangka hukum Islam, bukan semata-mata logika pasar dan keuntungan. Dengan tata kelola yang benar, pengawasan yang kuat, serta kepemimpinan yang amanah, pintu-pintu kerusakan dapat dicegah sejak awal.
Jangan Biarkan Rakyat Terus Menjadi Korban
Karhutla bukan sekadar persoalan api yang harus dipadamkan. Ia juga menjadi peringatan tentang bagaimana negara mengelola alam, menetapkan kebijakan, dan menjalankan tanggung jawab terhadap rakyat.
Selama persoalan hanya diselesaikan melalui pemadaman ketika kebakaran terjadi, sementara tata kelola yang membuka ruang eksploitasi tidak dibenahi, ancaman serupa akan terus berulang. Rakyat kembali menjadi pihak yang menanggung akibatnya, sedangkan kerusakan lingkungan semakin sulit dipulihkan.
Islam menawarkan paradigma yang berbeda: kepemimpinan sebagai amanah, pengelolaan sumber daya alam berdasarkan ketentuan syariat, dan negara sebagai pengurus yang wajib melindungi rakyat. Karena itu, diperlukan perubahan mendasar dalam cara pandang dan sistem pengelolaan kehidupan, bukan sekadar pergantian program penanganan bencana.
Jangan sampai asap terus mengepung permukiman, anak-anak terus menjadi korban, dan hutan terus kehilangan daya dukungnya, sementara persoalan mendasar tak kunjung diselesaikan. Sebab, tugas pemimpin bukan sekadar memastikan bahwa negara masih sanggup memadamkan api, melainkan memastikan rakyat terlindungi dan bencana yang sama tidak terus berulang.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
