Fabian Satya Rabani

Alam Butuh Bukti, Bukan Slogan

Eduaksi | 2026-10-19 10:40:14

Sekolah mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan melalui nasihat sederhana: Jangan membuang sampah sembarangan, hemat air, dan tanamlah pohon. Pesan tersebut penting, tetapi belum menjawab persoalan ekologis yang sesungguhnya. Ketika hutan terbakar dan permukiman terendam banjir, persoalannya tidak otomatis selesai dengan menambah pelajaran mencintai alam. Kita perlu memeriksa pengetahuan, kebijakan, perilaku, dan kesiapan masyarakat menghadapi risiko. Pendidikan ekologis seharusnya tidak menghasilkan anak yang sekadar peduli, melainkan generasi yang mampu membedakan dugaan, bukti, dan tanggung jawab.

Di sinilah pendidikan kewargaan menghadapi tantangan yang lebih rumit daripada pertentangan antara manusia dan alam. Bencana tidak selalu mempunyai satu penyebab yang mudah ditunjuk. Kebakaran hutan dan lahan dapat berkaitan dengan aktivitas manusia, kondisi vegetasi, cuaca kering, serta tata kelola lahan. Banjir dipengaruhi curah hujan, karakter daerah aliran sungai, perubahan tutupan lahan, dan kualitas infrastruktur. Faktor-faktor tersebut berinteraksi dengan tingkat keterpaparan serta kemampuan masyarakat menghadapi bahaya. Karena itu, menyimpulkan kerusakan ekologis hanya dari keberadaan kepentingan ekonomi berisiko mengganti penyelidikan dengan prasangka. Kritik yang tajam justru harus dimulai dengan pertanyaan yang dapat diuji.

Moralitas perlu bertemu metodologi. Pendidikan lingkungan tidak cukup membentuk warga yang berani memprotes. Warga juga membutuhkan kemampuan membaca peta, menilai data, memeriksa dokumen kebijakan, dan memahami ketidakpastian ilmiah. Dalam Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability (2022), Kelompok Kerja II Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) menjelaskan beragam risiko iklim melalui interaksi bahaya, keterpaparan, dan kerentanan. Kerangka ini membantu siswa memahami mengapa hujan ekstrem tidak menghasilkan dampak seragam di setiap tempat. Mereka dapat menyelidiki kondisi wilayah, bukan sekadar menyalahkan alam atau menuduh satu kelompok. Sikap kritis yang matang menghubungkan keberanian bertanya dengan disiplin memeriksa jawaban.

Tradisi eling dalam kebudayaan Jawa tetap relevan sebagai pintu masuk pendidikan ekologis. Kesadaran bahwa kehidupan manusia bergantung pada tatanan alam dapat menumbuhkan kerendahan hati. Akan tetapi, nilai budaya tidak perlu dipaksa menjadi teori ilmiah atau dianggap otomatis menghasilkan perilaku ramah lingkungan. Seseorang bisa mengagumi kearifan leluhur, tetapi tetap membuang limbah ke sungai. Sebaliknya, seseorang mungkin tidak mengenal istilah eling, tetapi disiplin menjaga lingkungan berdasarkan pengetahuan dan tanggung jawab. Tantangan pendidikan ialah mempertemukan warisan budaya dengan pengamatan, pengujian, dan tindakan nyata. Tradisi menyediakan pertanyaan moral, sedangkan ilmu membantu menguji akibat tindakan manusia.

Pemikiran Karl Marx juga dapat memperkaya pembacaan hubungan ekonomi dan lingkungan. Namun, menjadikan kapitalisme sebagai penjelasan utama setiap bencana justru mempersempit daya kritis. Kepentingan keuntungan memang dapat mendorong eksploitasi sumber daya, tetapi dampak ekologis juga dipengaruhi kelemahan administrasi, pilihan teknologi, ketimpangan kapasitas daerah, dan pelaksanaan aturan. Persoalan mendasarnya bukan sekadar apakah suatu kegiatan menghasilkan laba. Pertanyaan yang lebih tajam ialah apakah keuntungan tersebut sebanding dengan biaya ekologisnya, siapa yang menanggung risiko, dan siapa yang mempunyai kuasa menentukan keputusan. Analisis ekonomi-politik baru berguna ketika menghasilkan hipotesis yang dapat diperiksa, bukan vonis yang mendahului bukti.

Kelemahan terbesar pendidikan lingkungan ialah jarak antara pengetahuan dan keputusan. UNESCO, melalui Education for Sustainable Development: A Roadmap (2020), menekankan pentingnya kebijakan, lingkungan belajar, kapasitas pendidik, keterlibatan pemuda, dan tindakan lokal. Kerangka tersebut menawarkan pendekatan lebih luas daripada kegiatan simbolis di sekolah. Siswa dapat memetakan titik genangan, mengukur timbulan sampah, mengamati kualitas air melalui metode yang aman, atau membandingkan perubahan tutupan lahan. Mereka kemudian menyusun laporan berdasarkan data dan mendiskusikan hasilnya bersama warga serta pemerintah setempat. Dengan cara ini, pembelajaran tidak berhenti pada hafalan tentang kerusakan alam. Sekolah menjadi tempat menguji apakah pengetahuan dapat memperbaiki keputusan bersama.

Gagasan itu membutuhkan inovasi yang lebih berani daripada lomba kebersihan tahunan. Setiap sekolah dapat membangun laboratorium kewargaan ekologis berbasis persoalan lokal. Siswa bekerja dalam kelompok untuk mengumpulkan data, memeriksa informasi digital, mewawancarai narasumber, dan menyusun rekomendasi. Guru mengajarkan cara membedakan korelasi dengan sebab-akibat serta mengidentifikasi informasi menyesatkan. Pemerintah daerah dapat menyediakan data terbuka, peta risiko, dan tanggapan tertulis atas rekomendasi siswa. Perguruan tinggi membantu memeriksa metode, sementara komunitas setempat menjelaskan pengalaman yang tidak selalu tercatat dalam dokumen resmi. Keberhasilan proyek diukur melalui mutu bukti, ketepatan analisis, dan tindak lanjutnya.

Meski demikian, jangan mengubah siswa menjadi pengganti lembaga pengawas atau petugas penanggulangan bencana. Anak-anak berhak belajar tanpa dibebani pekerjaan berbahaya maupun tanggung jawab yang semestinya dipikul orang dewasa. Pengamatan lapangan harus memperhatikan keselamatan, persetujuan, pendampingan, dan perlindungan data pribadi. Siswa tidak perlu mendatangi lokasi kebakaran atau memasuki kawasan banjir untuk membuktikan kepeduliannya. Data terbuka, simulasi, wawancara daring, dan pengamatan aman di lingkungan sekolah dapat menjadi sarana belajar. Pendidikan demokratis mengajarkan partisipasi sekaligus batas kewenangan. Keberanian bersuara tidak boleh dibayar dengan keselamatan anak.

Persoalan berikutnya ialah bagaimana memastikan kritik publik menghasilkan pertanggungjawaban. Dalam Environmental Rule of Law: First Global Report (2019), Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) menyoroti kesenjangan antara perkembangan hukum lingkungan dan lemahnya penegakan. Temuan tersebut mengingatkan kita bahwa keberadaan peraturan tidak otomatis menjamin perlindungan ekologis. Masyarakat membutuhkan informasi, lembaga yang berfungsi, pengawasan independen, dan mekanisme penanganan pengaduan. Karena itu, pelajaran kewargaan harus menjelaskan bagaimana izin diterbitkan, bagaimana dampak lingkungan dinilai, serta bagaimana keputusan dapat diperiksa. Siswa perlu memahami bahwa kritik yang bertanggung jawab menuntut transparansi, bukan sekadar mencari pihak yang pantas dipermalukan.

Di tingkat kebijakan, pemerintah perlu memperlakukan risiko ekologis sebagai persoalan lintas sektor. Tata ruang, pengelolaan hutan, drainase, perlindungan daerah aliran sungai, kesehatan masyarakat, dan pendidikan tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah daerah dapat menyusun dasbor risiko yang menggabungkan informasi cuaca, titik kebakaran, riwayat banjir, kondisi tutupan lahan, serta kelompok rentan. Data harus diperbarui, dapat dipahami publik, dan disertai penjelasan mengenai keterbatasannya. Anggaran pencegahan juga perlu dinilai berdasarkan hasil, bukan hanya jumlah kegiatan. Apakah kawasan rawan mendapat perlindungan memadai? Apakah peringatan dini menjangkau warga? Apakah pemulihan mengurangi risiko berulang? Pertanyaan tersebut mengubah kepedulian menjadi ukuran kinerja.

Pendidikan ekologis juga perlu menghindari anggapan bahwa semua warga memiliki pilihan yang sama. Keluarga miskin mungkin bergantung pada sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Warga yang tinggal di kawasan rawan belum tentu memiliki kemampuan finansial untuk pindah. Petani kecil pun tidak selalu menguasai keputusan yang menentukan penggunaan lahan. Karena itu, ajakan bertanggung jawab harus disertai perhatian terhadap alternatif ekonomi, akses informasi, dan perlindungan sosial. Kebijakan lingkungan yang mengabaikan keadilan dapat memindahkan beban konservasi kepada masyarakat yang paling lemah. Sebaliknya, kebijakan yang transparan dan partisipatif membuka peluang agar perlindungan alam berjalan bersama kesejahteraan.