Clock Magic Wand Quran Compass Menu
Image Devy Wulansari

Kabut Asap Karhutla Membawa Petaka

Agama | 2026-10-16 13:35:11

 

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) diIndonesia telah menjadi bencana tahunan yang berulang bagai siklus tanpa ujung. Sepanjang 2026, bencana ini kembali menjadi sorotan dan meluas, yang paling masif diluar pulau jawa seperti Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Papua, Maluku, NTB, NTT, hingga merembet ke Pulau Jawa.

Indeks kualitas udara sejumlah wilayah diSumatera dan Kalimantan akibat karhutla dilaporkan pada fase membahayakan yang berdampak pada kesehatan warga secara serius. Kondisi tersebut bagi kelompok rentan yang punya penyakit bawaan seperti asma menjadi sangat berbahaya. Kasus-kasus warga kehilangan nyawa diduga akibat asap terus bermunculan. Pengemudi ojol di Sumsel dan guru di Kalsel diduga tiba2 sesak nafas dan akhirnya meninggal.

Dampak buruk terhadap manusia dirasakan paling krusial. Asap karhutla mengandung partikulat halus, terutama PM2.5, yang dapat masuk jauh ke dalam paru-paru. Akibat jangka pendeknya ISPA, sesak napas, asma memburuk, iritasi mata, iritasi tenggorokan, sakit kepala dan gangguan aktivitas sehari-hari. Namun dampak jangka panjang jauh lebih mengkhawatirkan. Paparan polusi udara meningkatkan resiko penyakit kardovaskular, paru kronis, kanker paru dan gangguan perkembangan anak. Data Kementrian Kesehatan mencatat akibat karhutla, ada 400.000 kasus infeksi pernapasan tiap minggu pada minggu ke 27-31 tahun 2026. Total 15,7 juta orang terdampak ISPA sejak januari 2026, lebih banyak 200.000 kasus dari tahun lalu.

*Akar Masalah*

Karhutla bukan sekadar masalah teknis atau bencana alam biasa. Karhutla adalah potret nyata dari kegagalan sistemik yang berakar pada akidah sekulerisme(sebagaimana dijelaskan dalam kitab Nidhom Islam fil Islam karya syech taqiyuddin An Nabhani) adalah pandangan yang memisahkan aturan agama dari kehidupan. Pemisahan ini melahirkan standar ganda. Agama hanya berlaku diruang privat yang mengatur hubungan individu dengan penciptanya saja, sementara diruang publik dan bisnis, standar yang digunakan adalah manfaat dan keuntungan. Hilangnya aspek agama inilah yang menjadi rahim bagi lahirnya sistem ekonomi yang rakus dan sistem politik yang transaksional.

Ekonomi kapitalisme diatas pilar kebebasan kepemilikan dan maksimalisasi profit dengan modal sekecil-kecilnya. Dalam kacamata kapitalisme, hutan tidak dilihat sebagai ekosistem penopang kehidupan, melainkan sekadar “komoditas” dan lahan potensial untuk industri monokultural berskala raksasa(seperti kelapa sawit dan Hutan Tanam Industri). Dalam masalah karhutla, kapitalisme memandang bhwa membuka lahan perawan dengan menggunakan alat berat dan bahan kimia membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Sebaliknya, metode slash and burn (tebang dan bakar) adalah cara paling murah,cepat dan abunya dapat menetralkan keasaman tanah gambut. Motif kapital inilah yang mendorong korporasi-korporasi besar mengambil jalan pintas dengan membakar lahan.

*Back To Islam*

Kesehatan adalah hak dasar yang wajib dijamin oleh negara. Terlebih dalam kondisi darurat karhutla, penanganan kesehatan harus menjadi prioritas. Syariat Islam menetapkan negara sebagai rain dan junnah, pelaksanaannya harus maksimal. Sebagaimana hadits berikut:

“Imam (Khalifah) adalah rain (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.”(HR al-Bukhari).

Dalam hadits tersebut jelas bahwa para Khalifah, sebagai para pemimpin yang diserahi wewenang untuk mengurus kemaslahatan rakyat, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT kelak pada hari kiamat, apakah mereka telah mengurusnya dengan baik atau tidak.

Maka kerusakan multidimensi akibat kapitalisme tidak dapat dituntaskan melalui solusi tambal sulam. Hutan dan lingkungan hidup memerlukan paradigma tata kelola syariah yang menundukkan kebijakan ekonomi pada halal-haram dan pencegahan kerusakan (fasad).

Disclaimer

Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.

Berita Terkait

Copyright © 2022 Retizen.id All Right Reserved

× Image