Fabian Satya Rabani
Kesehatan Mental Gen Z dan Tanggung Jawab Negara di Era Kelelahan Digital
Gaya Hidup | 2026-10-13 13:22:03
Generasi Z tumbuh dalam dunia yang selalu terhubung. Informasi mengalir cepat melalui layar telepon genggam. Media sosial menghadirkan hiburan, pengetahuan, sekaligus tekanan sosial. Di tengah kemudahan tersebut, kelelahan digital menjadi persoalan yang semakin relevan. Kesehatan mental pun tidak lagi cukup dipandang sebagai urusan pribadi.
Tekanan anak muda datang dari berbagai arah. Mereka menghadapi tuntutan pendidikan, persaingan kerja, ketidakpastian ekonomi, dan standar keberhasilan di media sosial. Kehidupan orang lain terlihat sempurna melalui unggahan yang terkurasi. Perbandingan semacam ini dapat memengaruhi cara anak muda menilai dirinya sendiri. Ketika ruang digital terus menyita perhatian, waktu beristirahat dan berinteraksi langsung ikut terdesak.
Persoalan tersebut memiliki dimensi publik yang tidak bisa diabaikan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat satu dari tujuh anak berusia 10–19 tahun di dunia mengalami gangguan mental. Data itu menunjukkan besarnya tantangan kesehatan jiwa pada kelompok usia remaja. Di Indonesia, UNICEF juga menyoroti kesenjangan layanan, stigma, dan keterbatasan tenaga kesehatan sebagai tantangan kesehatan remaja. Karena itu, pembicaraan tentang kesehatan mental Gen Z perlu melampaui kampanye kesadaran individual.
Kelelahan Digital dan Persoalan Struktural
Kelelahan digital tidak semata-mata muncul karena seseorang terlalu lama menatap layar. Arus informasi tanpa jeda, tuntutan untuk selalu merespons, dan kekhawatiran tertinggal dapat menambah beban psikologis. Notifikasi terus berdatangan ketika seseorang belajar, bekerja, atau beristirahat. Batas antara ruang pribadi dan ruang publik pun semakin kabur. Namun, dampak teknologi tidak selalu negatif karena hasilnya bergantung pada pola penggunaan dan kondisi setiap individu.
WHO menegaskan bahwa lingkungan digital membawa peluang sekaligus risiko bagi kesehatan mental anak muda. Media digital dapat memperluas pertemanan dan memudahkan akses informasi kesehatan. Sebaliknya, perundungan siber, konten berbahaya, dan tekanan standar penampilan dapat memperburuk pengalaman pengguna. Hubungan antara penggunaan teknologi dan kesehatan mental juga tidak sederhana. Karena itu, menyalahkan media sosial sebagai penyebab tunggal tidak cukup menjelaskan persoalan.
Tekanan digital juga berkelindan dengan persoalan ekonomi dan pendidikan. Sebagian anak muda harus membagi perhatian antara kuliah, pekerjaan, dan tuntutan keluarga. Pekerja muda di sektor digital dapat menghadapi jadwal tidak menentu serta tuntutan respons cepat. Dalam situasi seperti itu, kelelahan mudah disalahartikan sebagai ketidakmampuan mengatur diri. Padahal, kondisi kerja, dukungan sosial, dan kepastian ekonomi turut membentuk kesejahteraan psikologis.
Persoalan tersebut membuat tanggung jawab negara menjadi penting. Negara tidak harus mengendalikan setiap aktivitas warga di internet. Namun, pemerintah memiliki kewajiban membangun lingkungan yang melindungi hak dan keselamatan masyarakat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengakui kesehatan jiwa sebagai bagian dari kesehatan secara menyeluruh. Pengakuan hukum itu perlu diterjemahkan menjadi layanan yang mudah dijangkau dan kebijakan yang dapat diukur hasilnya.
Langkah pertama ialah memperkuat layanan kesehatan mental di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Puskesmas, sekolah, dan perguruan tinggi dapat menjadi pintu awal untuk memperoleh informasi serta bantuan profesional. Layanan tersebut perlu didukung tenaga terlatih, mekanisme rujukan, dan perlindungan kerahasiaan. Biaya dan jarak tidak semestinya menjadi penghalang bagi anak muda yang membutuhkan bantuan. Pemerintah juga perlu mengurangi stigma agar konsultasi psikologis tidak dianggap sebagai tanda kelemahan.
Langkah berikutnya ialah membangun ruang digital yang lebih aman. Pemerintah perlu memastikan aturan perlindungan pengguna berjalan, termasuk terhadap anak dan remaja. Platform digital perlu lebih transparan mengenai rekomendasi konten, iklan tertarget, dan mekanisme pelaporan. Sekolah juga memerlukan pendidikan literasi digital yang membahas privasi, perundungan, serta cara menilai informasi. Kebijakan semacam ini harus melibatkan anak muda, bukan sekadar mengatur mereka dari kejauhan.
Di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan, perlindungan psikologis perlu masuk dalam kebijakan sehari-hari. Sekolah dapat mengevaluasi beban tugas dan menyediakan akses konseling yang memadai. Perusahaan perlu menghormati waktu istirahat serta membangun lingkungan kerja yang sehat. Pemerintah dapat mengukur keberhasilan melalui ketersediaan tenaga profesional, keterjangkauan layanan, dan waktu tunggu konsultasi. Data yang terbuka akan membantu masyarakat menilai apakah kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan.
Kesehatan mental Gen Z akhirnya menjadi ukuran penting kualitas pembangunan. Pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi kehilangan makna jika kesejahteraan manusia terabaikan. Negara tidak dapat menjanjikan kehidupan tanpa tekanan, tetapi dapat mengurangi hambatan yang memperberatnya. Tanggung jawab itu mencakup layanan kesehatan, perlindungan digital, pendidikan, dan kondisi kerja yang layak. Di era kelelahan digital, kemajuan Indonesia perlu diukur bukan hanya dari kecepatan koneksi, melainkan juga dari kemampuan warganya menjalani kehidupan yang sehat dan bermartabat.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
