Digitalisasi Ekonomi: Membawa Kesejahteraan atau Justru Memperlebar Kesenjangan?
Edukasi | 2026-09-18 15:13:49
Perkembangan teknologi digital telah mengubah banyak hal dalam kehidupan masyarakat, termasuk cara orang bekerja, berbelanja, menjalankan usaha, hingga mengakses layanan keuangan. Kehadiran marketplace, pembayaran digital, perbankan digital, media sosial, dan berbagai platform berbasis teknologi membuat aktivitas ekonomi menjadi semakin cepat dan mudah.
Bagi sebagian orang, digitalisasi merupakan peluang besar. Seseorang yang sebelumnya hanya berjualan di lingkungan sekitar kini dapat menawarkan produknya kepada konsumen dari berbagai daerah. Pelaku UMKM dapat menerima pembayaran secara digital, mempromosikan produk melalui media sosial, dan memanfaatkan platform daring untuk memperluas pasar. Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, muncul pertanyaan yang tidak kalah penting: apakah digitalisasi ekonomi benar-benar membuat kesejahteraan semakin merata, atau justru menciptakan kesenjangan baru?
Pertanyaan ini penting karena perkembangan teknologi tidak otomatis memberikan manfaat yang sama kepada semua orang. Ada masyarakat yang memiliki perangkat, jaringan internet, kemampuan digital, modal, dan akses informasi yang cukup. Di sisi lain, masih ada kelompok yang tertinggal karena keterbatasan infrastruktur, keterampilan, maupun kemampuan ekonomi.
Digitalisasi dan Wajah Baru Perekonomian
Indonesia sedang mengalami transformasi digital yang cukup besar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa 72,78 persen penduduk Indonesia telah mengakses internet pada 2024, meningkat dari 69,21 persen pada 2023. BPS juga mencatat bahwa pada 2024 sebanyak 68,65 persen penduduk Indonesia memiliki telepon seluler. Data tersebut menunjukkan semakin luasnya penggunaan teknologi digital dalam kehidupan masyarakat.
Perkembangan tersebut memberikan ruang yang semakin besar bagi aktivitas ekonomi digital. Masyarakat tidak lagi harus bergantung sepenuhnya pada toko fisik. Promosi dapat dilakukan melalui media sosial, transaksi dapat dilakukan melalui pembayaran digital, dan produk dapat dipasarkan melalui berbagai platform daring.
Perubahan tersebut juga terlihat dalam sistem pembayaran. Bank Indonesia mencatat bahwa hingga Semester I 2025, QRIS telah menjangkau 57 juta pengguna dan 39,3 juta merchant. Dari jumlah merchant tersebut, 93,16 persen merupakan UMKM. Pada periode yang sama, transaksi QRIS mencapai 6,05 miliar transaksi dengan nilai Rp579 triliun. Volume transaksi pembayaran digital pada Triwulan III 2025 bahkan mencapai 12,99 miliar transaksi, tumbuh 38,08 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi bukan lagi sekadar persoalan teknologi, melainkan telah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi sehari-hari.
Ketika Akses Digital Tidak Dimiliki Semua Orang
Di sinilah persoalan kesenjangan digital mulai terlihat. Digitalisasi membutuhkan lebih dari sekadar jaringan internet. Masyarakat membutuhkan perangkat, kemampuan menggunakan teknologi, pengetahuan untuk memanfaatkan informasi, serta kemampuan mengubah teknologi menjadi sesuatu yang produktif. Dengan kata lain, memiliki akses internet tidak selalu berarti mampu mendapatkan manfaat ekonomi dari internet.
Fuady (2019) menunjukkan bahwa pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia masih mengalami ketimpangan antarwilayah. Manfaat perkembangan TIK juga cenderung lebih banyak dirasakan oleh tenaga kerja terampil dan kelompok berpendapatan tinggi dibandingkan tenaga kerja tidak terampil dan kelompok berpendapatan rendah. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa teknologi tidak bekerja dalam ruang yang kosong. Masyarakat yang sudah memiliki pendidikan, keterampilan, modal, dan akses informasi biasanya memiliki kemampuan lebih besar untuk memanfaatkan teknologi. Karena itu, persoalan digitalisasi bukan hanya tentang siapa yang terhubung dengan internet, tetapi juga tentang siapa yang mampu menggunakan koneksi tersebut untuk meningkatkan kesejahteraannya.
UMKM: Peluang Besar, Tantangan Tidak Kecil
Salah satu kelompok yang mendapatkan peluang besar dari digitalisasi adalah UMKM. Dulu, pelaku usaha kecil mungkin hanya mengandalkan pelanggan yang datang ke toko atau rekomendasi dari orang-orang di sekitarnya. Sekarang, pelaku UMKM dapat mempromosikan produk melalui media sosial, menerima pembayaran menggunakan QRIS, menjual produk melalui marketplace, dan membangun hubungan dengan konsumen secara langsung.
Namun, digitalisasi juga menghadirkan tantangan baru. Persaingan menjadi semakin terbuka. Ketika semua pelaku usaha dapat berjualan secara daring, konsumen juga memiliki lebih banyak pilihan. Pelaku usaha yang memiliki kemampuan membuat konten, memahami pemasaran digital, membaca data konsumen, mengelola iklan, dan menjaga reputasi di internet tentu memiliki peluang lebih besar untuk berkembang. Sebaliknya, pelaku usaha yang hanya menggunakan teknologi sebagai alat pembayaran tanpa memahami cara memanfaatkannya untuk mengembangkan bisnis mungkin belum mendapatkan manfaat maksimal dari digitalisasi. Karena itu, digitalisasi UMKM seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan, "Apakah UMKM sudah menggunakan teknologi?" Pertanyaan yang lebih penting adalah, "Apakah teknologi tersebut benar-benar membantu meningkatkan produktivitas dan pendapatan UMKM?"
Fintech: Mempermudah Akses atau Mendorong Konsumtivisme?
Transformasi digital juga membawa perubahan besar dalam sektor keuangan. Perbankan digital, dompet elektronik, QRIS, dan berbagai layanan fintech memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi. Di satu sisi, kondisi tersebut dapat meningkatkan inklusi keuangan. Namun, kemudahan tersebut juga harus diikuti dengan literasi keuangan. Kemudahan mendapatkan layanan keuangan tidak selalu berarti masyarakat semakin sehat secara finansial. Ketika akses terhadap kredit digital, pembayaran instan, dan berbagai layanan keuangan semakin mudah, terdapat risiko masyarakat menjadi lebih konsumtif apabila tidak memiliki kemampuan mengelola keuangan dengan baik. Dalam konteks ekonomi syariah, hal ini menjadi semakin penting. Kemudahan teknologi seharusnya tetap diiringi dengan prinsip keadilan, transparansi, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap masyarakat dari praktik yang merugikan.
Ketimpangan Digital Bukan Hanya Soal Internet
Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesiapan masyarakat dalam menghadapi transformasi digital. Salah satu indikatornya dapat dilihat melalui Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2025. Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat bahwa IMDI 2025 berada pada angka 44,53, meningkat 1,19 poin dibandingkan tahun sebelumnya. IMDI mengukur kondisi masyarakat digital melalui empat pilar, yaitu Infrastruktur dan Ekosistem, Keterampilan Digital, Pemberdayaan, serta Pekerjaan. Menariknya, pilar Infrastruktur dan Ekosistem memperoleh nilai tertinggi, yaitu 53,06, sedangkan pilar Pemberdayaan menjadi yang terendah dengan nilai 34,32.
Laporan tersebut menunjukkan bahwa meskipun infrastruktur dan ekosistem digital semakin berkembang, pemanfaatannya untuk kegiatan produktif dan peningkatan ekonomi masyarakat masih perlu diperkuat. Membangun jaringan internet memang penting, tetapi membangun jaringan saja tidak cukup. Masyarakat juga harus memiliki kemampuan untuk memanfaatkan teknologi secara produktif. Pelaku usaha perlu memahami pemasaran digital. Pekerja perlu meningkatkan keterampilan. Masyarakat perlu memahami keamanan digital dan literasi keuangan. Dengan demikian, pembangunan digital harus bergerak dari sekadar connectivity menuju capability.
Jadi, Apakah Digitalisasi Memperlebar Kesenjangan?
Pertanyaan ini tidak memiliki jawaban sederhana. Penelitian Patria dan Erumban (2020) terhadap provinsi-provinsi di Indonesia menemukan hubungan berbentuk U terbalik antara adopsi teknologi informasi dan komunikasi dengan ketimpangan pendapatan. Pada tingkat adopsi yang masih rendah, peningkatan penggunaan teknologi dapat meningkatkan ketimpangan. Namun, setelah mencapai titik tertentu, peningkatan adopsi teknologi justru dapat membantu menurunkan ketimpangan. Temuan tersebut menarik karena menunjukkan bahwa teknologi bukanlah penyebab tunggal ketimpangan. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana teknologi didistribusikan, siapa yang dapat menggunakannya, dan bagaimana masyarakat memperoleh manfaat darinya.
Hal ini juga sejalan dengan penelitian Adiningsih, Setiaji, dan Ardiansyah (2019), yang menemukan bahwa perkembangan ekonomi berbasis digital di Indonesia masih lebih maju di wilayah Jawa-Bali dibandingkan wilayah lainnya. Perbedaan tersebut berkaitan dengan kondisi infrastruktur, sumber daya manusia, dan dukungan kebijakan. Namun, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa ekonomi digital memiliki potensi menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan apabila didukung oleh infrastruktur dan kebijakan yang memadai. Dengan demikian, digitalisasi dapat menjadi dua hal sekaligus: peluang untuk mengurangi kesenjangan atau faktor yang justru memperkuat kesenjangan.
Ketimpangan Ekonomi Indonesia: Sebuah Pengingat
Pembahasan mengenai digitalisasi juga perlu ditempatkan dalam konteks ketimpangan ekonomi secara umum. BPS mencatat bahwa Gini Ratio Indonesia pada Maret 2026 sebesar 0,368. Angka tersebut naik 0,005 poin dibandingkan September 2025 yang sebesar 0,363, tetapi masih lebih rendah 0,007 poin dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 0,375. Data tersebut tidak dapat digunakan untuk mengatakan bahwa digitalisasi menyebabkan naik atau turunnya ketimpangan. Gini Ratio dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti pendapatan, kesempatan kerja, pendidikan, struktur ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Namun, data tersebut tetap penting sebagai pengingat bahwa perkembangan teknologi dan pertumbuhan ekonomi harus berjalan bersama dengan agenda pemerataan.
Mereka yang Mampu Beradaptasi Akan Berlari Lebih Cepat
Pada akhirnya, digitalisasi menciptakan semacam perlombaan. Mereka yang memiliki akses, keterampilan, modal, dan kemampuan beradaptasi akan memiliki peluang untuk bergerak lebih cepat. Seorang pelaku usaha yang mampu menggunakan media sosial, marketplace, pembayaran digital, dan analisis data konsumen dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Seorang pekerja yang memiliki keterampilan digital juga memiliki peluang untuk memasuki jenis pekerjaan baru yang sebelumnya tidak tersedia. Sebaliknya, mereka yang tidak memiliki akses atau keterampilan dapat semakin tertinggal.
Penelitian Muharrar dan Wulandari (2025) menegaskan bahwa transformasi digital di wilayah perkotaan Indonesia dapat mereproduksi ketimpangan sosial ekonomi melalui perbedaan akses, pemanfaatan, dan hasil ekonomi yang diperoleh dari teknologi digital. Sementara itu, Pratama, Ramadhani, dan Santoso (2026) menunjukkan bahwa ketimpangan dalam ekonomi digital tidak hanya berkaitan dengan akses teknologi, tetapi juga keterampilan, pola penggunaan, dan kemampuan individu maupun kelompok untuk memperoleh manfaat dari peluang ekonomi digital. Artinya, kesenjangan digital pada akhirnya bukan sekadar persoalan "siapa yang punya internet", tetapi juga "siapa yang mampu mendapatkan manfaat dari internet."
Digitalisasi Harus Berorientasi pada Manusia
Pada akhirnya, pertanyaan "digitalisasi membawa kesejahteraan atau memperlebar kesenjangan?" seharusnya tidak dijawab dengan memilih salah satunya. Digitalisasi dapat membawa kesejahteraan sekaligus berpotensi memperlebar kesenjangan. Semuanya bergantung pada bagaimana proses tersebut dikelola. Jika pembangunan digital hanya berfokus pada kecepatan adopsi teknologi, kita mungkin akan melihat angka pengguna internet dan transaksi digital terus meningkat. Tetapi jika masyarakat tidak dibekali kemampuan untuk memanfaatkannya, kesenjangan baru dapat muncul. Sebaliknya, jika transformasi digital dibarengi dengan pemerataan infrastruktur, peningkatan literasi digital, pendidikan, akses pembiayaan, perlindungan konsumen, dan penguatan UMKM, teknologi dapat menjadi instrumen untuk memperluas kesempatan ekonomi.
Penelitian terbaru mengenai digitalisasi dan kemiskinan di Indonesia juga memberikan gambaran yang menarik. Chang dan Octavia (2026) menemukan bahwa dari variabel digital yang mereka teliti, infrastruktur digital memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sementara P2P lending dan keterampilan digital tidak menunjukkan pengaruh signifikan secara parsial. Temuan ini semakin menegaskan pentingnya pemerataan infrastruktur sebagai fondasi transformasi digital yang inklusif.
Karena itu, ukuran keberhasilan digitalisasi tidak seharusnya hanya dilihat dari seberapa cepat teknologi berkembang, tetapi juga dari seberapa banyak masyarakat yang benar-benar memperoleh manfaat dari perkembangan tersebut. Digitalisasi yang baik bukanlah digitalisasi yang membuat sebagian orang berlari semakin cepat sementara sebagian lainnya tertinggal. Digitalisasi yang baik adalah digitalisasi yang membuat lebih banyak orang mampu ikut berlari. Pada akhirnya, teknologi hanyalah alat. Ia tidak secara otomatis menciptakan keadilan maupun ketimpangan. Yang menentukan adalah bagaimana akses, kemampuan, kesempatan, dan manfaat dari teknologi tersebut didistribusikan. Jika digitalisasi dibangun dengan orientasi pada manusia, maka teknologi tidak hanya akan menjadi simbol kemajuan ekonomi, tetapi juga dapat menjadi jalan menuju kesejahteraan yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Oleh: Firman Friansya Hamid_Mahasiswa Institut SEBI
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
