June Cahyaningtyas
Perlawanan Iran terhadap Amerika Serikat, Kebangkitan Global South?
Politik | 2026-07-29 16:46:41Konflik di antara Iran dan Amerika Serikat telah disemai sejak dinas intelijen AS (CIA) bekerjasama dengan Inggris (MI6) melakukan kudeta di tahun 1953 terhadap Perdana Meteri (PM) Mohammad Mossadegh, yang tidak hanya menghentikan jalannya sistem pemerintahan parlementer dan proses demokrasi yang berlangsung di Iran pada masa itu, tapi juga mengantarkan Iran pada sistem politik kroni dan otoriter di bawah pemerintahan boneka Shah Reza Pahlevi. Kudeta itu dilakukan AS dan Inggris setelah PM Mossadegh menasionalisasi sumber daya minyak dan gas alam Iran. Di bawah sistem monarki sekuler Reza Pahlevi, Iran mengalami masa politik teror akibat keberadaan polisi rahasia SAVAK, yang mendapat dukungan pelatihan dan kerjasama operasional dari CIA dan Mossad (Israel).
Revolusi Iran 1979 berhasil menghentikan sistem monarki Reza Pahlevi yang otoriter dan menggantinya dengan Republik Islam Iran di bawah kepemimpinan Ruhullah Ayatullah Khomaini. Pemerintah AS melindungi keberadaan Reza Pahlevi bersama keluarga kerajaan yang melarikan diri dengan membawa asset Iran keluar negeri. Rakyat Iran menilai bahwa perlindungan politik yang diberikan Amerika Serikat terhadap Shah Reza Pahlevi sebagai bentuk campur tangan AS yang tidak berkesudahan terhadap Iran, hingga menimbulkan kemarahan di kalangan rakyat Iran dan mendorong terjadinya Krisis Penyanderaan Kedutaan Besar AS di Tehran.
Para penyandera, yang terdiri dari para mahasiswa Iran, menuntut agar Shah Reza Pahlevi dideportasi ke Iran untuk diadili. Mereka juga menuntut dihentikannya pembekuan aset kekayaan Iran di AS. Meskipun sandera staff Kedutaan AS telah dibebaskan, namun Pemerintah AS di bawah Presiden Jimmy Carter (Partai Demokrat) menolak mendeportasi Reza Pahlevi dan, alih-alih menghentikan pembekuan aset kekayaan Iran di AS, malah memulai kampanye embargo ekonomi atas Iran. Tidak hanya melemahkan nilai mata uang Iran, embargo juga menyebabkan terbatasnya kesempatan bagi rakyat Iran untuk bekerja dengan gaji yang layak, serta sulitnya mengakses obat-obatan, komponen suku cadang, dan perangkat lunak, yang diperlukan untuk pengembangan industri di dalam negeri.
Lebih dari embargo ekonomi, AS juga berupaya memerangi Iran melalui perang proxy, yang melibatkan Irak (di bawah Saddam Hussein) sebagai sekutu AS. Perang yang berlangsung selama 8 tahun (1980-1988) itu menyebabkan Iran maupun Irak porak poranda. Sementara AS, sebagai pihak yang memprovokasi perang, justru tidak merasakan dampak langsung dari perang tersebut. Hal itu dikarenakan sifat perang proxy memungkinkan AS untuk mengendalikan perang dari jauh. Alih-alih berperang langsung, AS memberikan Irak dukungan intelijen, pendanaan, dan material operasional di luar serdadu (manpower), sehingga menghindarkan AS dari resiko keamanan maupun biaya politik yang besar.
Penting untuk dilihat bagaimana AS memanfaatkan Irak sebagai ”sekutu” dalam perang melawan Iran, namun AS mengintervensi Irak [dan Libya] di tahun 2003 dengan tuduhan pengembangan senjata pemusnah massal. Klaim ini awalnya dituduhkan Benjamin Netanyahu (Partai Likud, Israel) dan diteruskan melalui narasi politik resmi Presiden George W. Bush, Jr. (Partai Republik, AS) tanpa didasarkan atas bukti pendukung.
Tidak hanya Irak dan Libya yang menjadi target AS. Pasca peristiwa 11 September 2001, AS juga memobilisasi dukungan negara-negara di PBB untuk menekan Iran melalui kombinasi diplomasi multilateral, tekanan politik, negosiasi keamanan, serta penggunaan pengaruh ekonomi dan keuangan global. Upaya mobilisasi itu dilakukan dengan menggunakan narasi ancaman keamanan regional terkait program nuklir yang dikembangkan Iran untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri pasca embargo ekonomi. Untuk mendukung maksud dan tujuannya, AS menjadikan Iran sebagai obyek inspeksi rutin yang dilakukan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA). AS bahkan mengintervensi hasil laporan IAEA agar IAEA melaporkan adanya indikasi pengayaan uranium untuk tujuan persenjataan. Padahal, bila dibandingkan dengan Israel yang menolak meratifikasi Konvensi Non-Proliferasi Nuklir (NPT) dan mengembangkan senjata nuklir untuk persenjataan tanpa melalui pengawasan NPT, Iran adalah negara anggota NPT yang tunduk pada skema pengawasan NPT.
Bahkan, tidak berhenti pada isu nuklir, AS juga menekan Iran melalui isu gender dan HAM, yang selalu dibingkai sebagai masalah diskriminasi perempuan dan kelompok minoritas non-Muslim di bawah syariah Islam. Upaya ini secara strategis ditujukan untuk mendiskreditkan Islam. Media massa mainstream dan komentator politik AS menyebarkan narasi terjadinya persekusi oleh pemerintah Iran terhadap perempuan Muslim yang tidak berhijab maupun kelompok minoritas yang ingin mempraktikkan agama di luar Islam. Sama seperti narasi senjata pemusnah massal yang menjadi cikal intervensi AS atas Irak, narasi ini tidak lebih dari propaganda untuk mengintervensi Iran. Faktanya, banyak perempuan Iran yang bebas beraktivitas di ruang publik tanpa mengenakan hijab. Sementara para perempuan yang berjihab pun tidak dihalang-halangi dari kesempatan berkiprah di ruang publik. Gereja dan sinagog juga berdiri di Iran dengan aman bagi para pemeluk Kristen dan Yahudi.
Dalam menghadapi sejumlah tekanan tersebut, Iran mengembangkan strategi yang berorientasi pada kemandirian nasional dan kerjasama di antara negara-negara Global South. Selain memperkuat industri pertahanan domestik, Iran memperluas hubungan ekonomi dengan negara-negara non-Barat, serta membangun kerja sama strategis dengan berbagai kekuatan baru di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Meskipun sanksi internasional memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian Iran, negara tersebut berhasil membangun ketahanan ekonomi politiknya dengan mengolah faktor struktural (sumber daya alam, ukuran pasar, warisan industrialisasi) dan faktor kebijakan (restrukturisasi industri, substitusi impor, diversifikasi perdagangan, serta pengembangan kapasitas domestik) sebagai respons terhadap sanksi. Kondisi ini menjadikan Iran muncul sebagai kekuatan alternatif dari Global South.
Istilah Global South tidak berkaitan sama sekali dengan identitas lokasi geografis negara-negara di dunia, melainkan merujuk pada kelompok negara berkembang dengan pengalaman penjajahan Eropa dan beban kolonialitas yang tinggi; mengalami dampak ketimpangan pembangunan, namun memiliki aspirasi keadilan dan kesetaraan dalam sistem internasional. Secara sejarah, kehadiran resmi Global South dalam politik internasional kerap dikaitkan dengan penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Peristiwa itu dirayakan sebagai kulminasi dari kesadaran untuk mencapai kemandirian ekonomi politik negara-negara korban penjajahan untuk menentukan arah kedaulatan bangsanya melalui solidaritas dan kerjasama negara-negara pasca penjajahan. Sejarah dan semangat KAA 1955 mengilhami lahirnya ideologi non-blok di dunia, yang esensinya mewujud dalam rupa anti-penjajahan dan kemandirian. Inilah inti dari gagasan Global South.
Wacana Global South kembali mengemuka pasca 7 Oktober 2023, yang mempertontonkan dengan jelas bagaimana kekuatan fasisme berupaya mencengkeram dunia melalui kebijakan genosida Israel di Palestina, yang diikuti dengan serangan Israel pada wilayah-wilayah di sekitarnya, termasuk Suriah dan Lebanon. Didukung secara militer, ekonomi, dan politik oleh AS dan 3 negara utama Eropa (Inggris, Jerman, Perancis), di samping dukungan politik dari Komisi Eropa, Israel terus mendapatkan impunitas atas pelanggaran hukum internasional yang dilakukannya.
Tidak hanya itu, penggunaan istilah biblikal yang digunakan seorang atheis Polandia yang mengubah namanya menjadi Benjamin Netanyahu pada tanggal 29 Oktober 2023 untuk menghasut publik melakukan ethnic cleansing terhadap bangsa Palestina, yang diikuti penggunaan istilah yang sama oleh Donald Trump ketika hendak melakukan serangan militer ke Iran pada tanggal 28 Februari 2026 yang menewaskan lebih dari 165 orang, termasuk 110 siswa di Sekolah Minab menjadi tontonan publik yang memuakkan. Seakan-akan tidak cukup dengan semua kedzaliman ini adalah penculikan Presiden Venezuela dan pembunuhan Pemimpin Tertinggi Iran oleh AS yang melanggar kedaulatan. Dunia lelah dengan polah para elit politik yang senang mempermainkan nasib orang demi mencapai kepentingannya.
Karena itulah, perlawanan Iran terhadap agresi Israel dan AS, serta dukungan yang Iran berikan terhadap Lebanon dalam paket kesepakatan gencatan senjata yang diperjuangkannya, tampil sebagai model kebangkitan kembali dari gagasan Global South di masa kini. Tentu saja, pengakuan itu tidak terjadi tiba-tiba, melainkan lahir dari pengakuan atas kemampuan kemandirian Iran di bawah tekanan embargo ekonomi, sikap politik Iran terhadap perjuangan kemerdekaan melawan kolonialisme, serta solidaritas Iran pada negara-negara yang menjadi obyek embargo ekonomi AS. Semua ini menunjukkan independensi Iran di hadapan AS dan orkestrasi kekuasaan yang diperagakannya atas institusi dunia.
Tampilnya Iran sebagai kekuatan alternatif dari Global Selatan telah menarik perhatian dunia. Kondisi ini terjadi setelah PBB gagal menjalankan peran krusialnya dalam mengembalikan keamanan setelah Israel terang-terangan melakukan genosida atas bangsa Palestina selama lebih dari 2 tahun dan setelah AS memberikan dukungan diplomatik (diplomatic cover) atas seluruh kejahatan Israel di Dewan Keamanan PBB. Masyarakat dunia sudah teramat jenuh dan muak menyaksikan bagaimana segelintir kelompok elit memanipulasi kebenaran serta memobilisasi instrumen politik dan hukum untuk menutupi kejahatan kemanusiaan yang dilakukannya.
Indonesia seharusnya bercermin pada Iran. Sebagai penerus warisan sejarah Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955, politik luar negeri Indonesia seharusnya bisa menunjukkan keberpihakan yang jelas dalam menghadapi isu kolonialisme. Namun, landasan politik luar negeri bebas aktif yang digariskan para pendiri bangsa ini malah dicemari dengan kepentingan ekonomi politik pragmatis dari lingkaran kekuasaan yang jauh dari kata bertanggungjawab. Dengan praktik kebijakan yang elitis dan model birokrasi rente, pemerintah tidak pantas mengklaim diri sebagai representasi dari negara-negara Global South, apalagi sampai menggunakan narasi anti-kolonialisme dalam pidato-pidato yang dilakukannya. Malu.
Selain Iran, ada Kuba dan Yaman, yang sama-sama mengambil sikap terhadap kesewenang-wenangan kekuasaan global. Sama seperti Iran, kedua negara ini juga mengalami embargo dan menjadi obyek propaganda hitam. Pasca 7 Oktober 2023, sejumlah negara mencoba bangkit menemukan kedaulatannya kembali, seperti Afrika Selatan, Kolombia, Venezuela, dan Malaysia. Negara-negara ini mengambil sikap: mereka memperjuangkan sistem internasional yang lebih multipolar, alih-alih tunduk menyerah ataupun komplisit pada kesewenang-wenangan kekuasaan. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia mau dibawa kemana?
The Children of Minab: Inside the School Bombing That Killed 167 Students - Femena, Rights Peace Inclusion" />
June Cahyaningtyas
Dosen, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP UPN Veteran Yogyakarta
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
