Tri Wahyuni
MBG dan Daulat Rasa Kembulan
Sekapur Sirih | 2026-07-08 12:11:29
Sebagian dari kita tentu pernah mendengar istilah lama “makan tidak makan, yang penting kumpul” yang merupakan falsafah masyarakat Jawa dan saat ini sepertinya sudah tidak relevan dengan kondisi yang serba digital dan AI. Secara umum, makan merupakan kebutuhan dasar manusia yang tidak bisa dielakkan, lebih penting daripada hanya sekadar berkumpul—yang saat ini dapat dilakukan secara virtual—dengan orang-orang terdekat. Namun, saat ini pemerintah menjadikan makan bersama sebagai program utama pembangunan kualitas sumber daya manusia yang dikemas dengan istilah MBG (Makan Bergizi Gratis).
Sebagaimanai kita ketahui, saat ini program tersebut sudah dilaksanakandi semua wilayah di Indonesia dengan berbagai permasalahan yang menyertainya. Namun, dalam artikel ini, kita akan mencoba melihat “bentuk lain” dari penyajian MBG—yang saat ini menggunkan ompreng—berbasis budaya makan bersama di Indonesia. Tentu, kita juga pernah mendengar istilah liwetan, bukan? Di atas selembar daun pisang yang dibentangkan memanjang, nasi liwet hangat dihamparkan bersama urap, tahu, dan teri. Belasan tangan, tanpa sekat sosial, menjangkau wadah yang sama dengan suasana hangat dan riang. Dalam budaya Jawa dikenal istilah kembulan—sebuah ritus makan komunal—yang jamak ditemukan di pelataran sekaten atau rukun tetangga di wilayah Jawa. Kembulan dimaknai ‘makan bersama-sama dalam wadah yang sama‘ (https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/kembulan). Di wilayah lain di Nusantara ada istilah megibung (Bali) atau saprahan (Kalimantan Barat). Tradisi adiluhung tersebut tidak sekadar urusan mengisi perut, tetapi menjelma ruang sakral ketika ego dilebur dan kebersamaan dirajut. Namun sayangnya, ritus luhur warisan nenek moyang tersebut kian asing bagi generasi saat ini—yang dikenal dengan istilah Gen Alfa dan Gen Beta—di tengah dunia digital yang mendominasi bangku-bangku sekolah di tingkat dasar dan menengah di Indonesia saat ini.
Komitmen kebangsaan kita kini sedang diuji melalui implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di saat pemerintah sibuk merumuskan formula teknis—mulai dari menghitung kalori hingga menyusun rantai pasok logistik dapur umum atau SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi)—daulat rasa kembulan dapat dihadirkan sebagai solusi taktis sekaligus kultural. Ada satu pertanyaan yang terbesit, mengapa kita tidak mengadopsi format saprahan atau kembulan dalam penyajian MBG di sekolah? Format ini bukan sekadar cara makan, melainkan instrumen yang cukup apik untuk menyajikan menu yang bergizi sekaligus merakyat. Bayangkan sebuah ruang kelas tempat anak-anak belajar banyak hal, didesain dengan posisi duduk melingkar dalam kelompok kecil, menghadapi wadah nasi dan lauk-pauk yang sama. Di atas hamparan makanan itulah nilai-nilai budaya dan nasionalisme dikenalkan secara nyata. Melalui kebersamaan kembulan, anak-anak belajar tentang kesetaraan, gotong royong, dan rasa syukur sejak dini—mengubah kebijakan gizi menjadi gerakan kebudayaan yang mengakar. Mungkin tidak perlu setiap hari, tetapi disepakati dalam satu minggu dibuat desain semacam ini.
Dalam format tersebut, institusi pendidikan mewujud utuh sebagai apa yang disebut oleh Horace Mann—seorang filsuf pendidikan dari Franklin, Massachusetts, Amerika Serikat—sebagai the great equalizer atau ‘penyama kedudukan’. Di depan wadah kembulan, seluruh atribut kelas sosial orang tua menjadi manunggal. Tidak ada anak miskin atau anak kaya. Semua murid memiliki hak yang setara untuk mengecap rasa dan gizi dari nampan yang sama. Secara ilmiah, gagasan tersebut bersandar pada konsep komensalitas yang diulas oleh Claude Fischler (seorang sosiolog dan antropologi asal Prancis). Menurut Fischler, tindakan makan bersama dari satu wadah yang sama secara empiris mengikat kedekatan sosial dan meruntuhkan batasan hierarki individu. Lebih dari sekadar kedekatan, kembulan di sekolah Adalah laboratorium budi pekerti yang hidup. Pakar gastronomi dari UGM, Prof. Murdijati Gardjito, kerap mengingatkan bahwa makanan tradisional Indonesia selalu sarat akan nilai spiritualitas dan gotong royong. Melalui kembulan, anak-anak secara otomatis belajar adab Nusantara, yakni menahan diri untuk tidak serakah mengambil lauk paling banyak, tenggang rasa, tepa slira, mendahului teman di sebelahnya dan berkomunikasi degan santun di meja makan. Dari aspek praktis dan logistik, pendekatan komunal ini justru menawarkan efisiensi yang tinggi bagi ekosistem sekolah. Penyajian makanan dalam porsi besar jauh lebih hemat energi dan menekan biaya produksi ketimbang mengemasnya
Penyajian makanan dalam porsi besar jauh lebih hemat energi dan menekan biaya produksi ketimbang mengemasnya ke dalam ribuan ompreng yang sering menyibukkan para guru untuk menghitung dan mendistribusikannya pada para siswa. Langkah ini sekaligus menjadi jawaban atas ancaman ledakan limbah sampah plastik (yang digunakan untuk mengemas kudapan per omprengnya) yang menghantui program MBG nasional. Sampah organic berupa daun pisang dan semua sampah organic di SPPG dapat diproses lanjut menjadi pupuk organic cair atau kompos yang bermanfaat untuk pertanian. Lebih jauh, bahan baku komunal ini dapat dipasok langsung melalui sistem gotong royong agraria, yang membeli hasil bumi dari petani dan peternak tradisional di sekitar lingkungan SPPG atau sekolah. Dengan demikian, MBG tidak hanya menyehatkan siswa, tetapi juga menghidupkan lumbung ekonomi lokal.
Namun, implementasi di lapangan hari ini membentur tembok realitas baru, beban administrarif guru. Laporan uji coba di berbagai daerah menunjukkan para pendidik tersebut disibukkan oleh urusan logistik—mulai dari mendata, membagikan ompreng MBG hingga membersihkan ruang kelas—yang berujung pada tergerusnya fokus dan waktu mengajar mereka. Guru yang memegang mandat utama mencerdaskan kehidupan bangsa, beralih peran menjadi distributor logistik. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kekhawatiran ini bukanlah isapan jempol semata. Kritik mengenai beban ganda para pendidik telah mencuat ke permukaan secara formal, salah satunya melalui sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang mengkritisi bahwa dalam berbagai skema uji coba, peran guru tereduksi sebatas menjadi pembagi ompreng makanan. Beban tersebut kian berlapis seiring terbitnya instruksi dinas di berbagai daerah—seperti yang diterapkan di Semarang dan Solo—yang mewajibkan guru bertindak sebagai tim food tester atau pencicip pertama demi mendeteksi kelayakan dan keamanan makanan sebelum dibagikan untuk mencegah risiko keracunan massal. Rentetan tugas tambahan non-akademik ini—mulai dari melakukan skrining higienitas, mengawasi pembagian wadah, hingga memastikan ruang kelas kembali bersih—secara perlahan menyita waktu krusial guru yang seharusnya dialokasikan untuk persiapan materi ajar, refleksi kelas, dan interaksi pedagogis substantif dengan siswa. Peran guru kini bergeser; dari yang semula memegang mandat utama untuk mencerdaskan bangsa, kini harus menyambi sebagai pelaksana teknis konsumsi MBG di lapangan.
Sebagai solusi dari kebuntuan tersebut, konsep manajemen pendidikan partisipatif menawarkan jalan keluar yang selaras dengan spirit kembulan. Distribusi makanan tidak boleh dibebankan pada pundak para guru, melainkan dikembalikan kepada komunitas melalui pembentukan Komite Pangan Sekolah yang melibatkan paguyuban orang tua murid secara bergilir. Pola ini linier dengan pemikiran sosiolog kelembagaan Elinor Ostrom mengenai pengelolaan sumber daya berbasis komunitas (common-pool resources). Di Indonesia, konsep Ostrom ini sejatinya telah hidup berabad-abad dalam bentuk kearifan lokal seperti Sayan di Sumatra atau Sambatan di Jawa—sebuah sistem sosial di mana masyarakat bergerak sukarela tanpa upah demi kepentingan domestik tetangganya. Dengan mengonversi energi sosial sambatan ini ke dalam ekosistem sekolah, pemenuhan gizi anak beralih menjadi tanggung jawab kolektif lingkungan.
Melalui pembagian tugas distribusi kepada komunitas orang tua dan mengaktifkan peran aktif siswa dalam menata hidangan makannya sendiri (sesuai pakem gotong royong tradisi saprahan), guru dibebaskan dari jerat birokrasi logistik. Guru tetap memegang kendali penuh di mimbar akademik untuk mendidik, sementara ruang makan dikelola secara mandiri oleh ekosistem sekolah yang berdaya.
Program MBG tidak boleh berhenti di tenggorokan dan menguap menjadi sekadar angka statistik penurunan stunting di atas kertas. Kebijakan raksasa ini harus berani melangkah lebih jauh menjadi sebuah proyek kebudayaan. Melalui kedaulatan tradisi kembulan yang dihidupkan di ruang-ruang kelas, kita tidak hanya sedang mengenyangkan fisik generasi masa depan dengan kalori dan protein. Lebih dari itu, kita sedang menyuapi sanubari mereka dengan gizi kemanusiaan, tenggang rasa, dan nilai kesetaraan. Karena pada akhirnya, republik ini dirajut bukan oleh mereka yang kenyang sendiri-sendiri, melainkan oleh mereka yang mau duduk melingkar dan berbagi wadah.
Tabik!
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
