Septi Nur Cahyati

Erupsi Semeru dan Cerminan Nilai Pancasila

LUMAJANG, Jawa Timur, Ketika jarum jam menunjukkan pukul 14.13 WIB pada Rabu,19 November 2025, Gunung Semeru kembali menunjukkan taringnya. Kolom abu setinggi 2.000 meter menjulang di atas puncak gunung tertinggi di Pulau Jawa itu, diiringi lontaran awan panas yang meluncur sejauh tujuh kilometer dari kawah. Dalam hitungan jam, kehidupan ribuan warga di kaki gunung berubah selamanya. Letusan dahsyat itu bukan yang pertama bagi Semeru. Terletak di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, gunung yang berdiri di busur vulkanik Sunda ini adalah salah satu gunung api paling aktif di Indonesia. Namun skala dampak erupsi kali ini menjadikannya sebagai bencana alam paling berdampak di Jawa Timur sepanjang tahun 2025 (Metro TV News, 2025).

(Sumber: Ilustrasi AI)

KRONOLOGI: DARI LETUSAN PERTAMA HINGGA RATUSAN KALI ERUPSI SUSULAN

Erupsi pertama tercatat pada Rabu, 19 November 2025, pukul 14.13 WIB. Kolom abu berwarna kelabu tebal setinggi sekitar 2.000 meter di atas puncak bergerak mengarah ke utara dan barat laut. Awan panas guguran menjangkau jarak hingga tujuh kilometer dari kawah. Menyusul letusan awal itu, Badan Geologi menaikkan status aktivitas vulkanik Gunung Semeru dari Level III (Siaga) menjadi Level IV (Awas) pada hari yang sama pukul 17.00 WIB, level tertinggi dalam sistem peringatan dini bencana vulkanik Indonesia. Erupsi susulan kembali mengguncang pada 25 November 2025, ketika Semeru meletus delapan kali hanya dalam rentang lima jam, dengan kolom abu mencapai ketinggian 700 hingga 1.000 meter di atas puncak. Status kemudian diturunkan ke Level III (Siaga) sejak 29 November 2025. Meski demikian, aktivitas gunung ini tidak berhenti. Sepanjang tahun 2026, MAGMA Indonesia mencatat Gunung Semeru sebagai gunung api paling banyak meletus di Indonesia dengan lebih dari 1.221 kali letusan, dan statusnya hingga kini masih berada di Level III (Siaga) (GoodStats, 2026).

DAMPAK: LUKA FISIK, EKONOMI, DAN PSIKOLOGIS YANG MEMBEKAS

Korban dan Pengungsi

Tiga desa di dua kecamatan Kabupaten Lumajang terdampak langsung: Desa Supit Urang dan Desa Oro-Oro Ombo di Kecamatan Pronojiwo, serta Desa Penanggal di Kecamatan Candipuro. Awan panas guguran yang meluncur hingga 13 kilometer dan banjir lahar yang menerjang kawasan permukiman memaksa ratusan warga meninggalkan rumah mereka. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur mencatat sedikitnya 346 warga mengungsi pada hari-hari pertama. Jumlah itu terus bertambah; berdasarkan data petugas gabungan hingga Minggu, 23 November 2025, total pengungsi mencapai 528 jiwa (IDN Times Jatim, 2025). Dari sisi korban luka, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat tiga warga mengalami luka bakar parah akibat paparan awan panas di sekitar Jembatan Curahkobokan dan Pronojiwo. Ketiganya harus menjalani perawatan intensif di RSUD Dr. Haryoto Lumajang (Amar & Pratiwi, 2025 dalam Kompas.com). Meski tidak ada korban jiwa yang jatuh, luka fisik itu menjadi pengingat betapa tipisnya jarak antara keselamatan dan bencana bagi masyarakat di lereng gunung api aktif.

Kerusakan Infrastruktur

Sekitar 200 unit rumah mengalami kerusakan, dengan 21 di antaranya dinyatakan rusak berat, sebagian besar terkonsentrasi di Dusun Sumbersari, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo (Anshory, 2025; Laksono, 2025 dalam Kompas.com). Satu fasilitas pendidikan, satu fasilitas kesehatan, dan satu gardu PLN juga rusak berat. SDN 2 Supiturang, yang sebelumnya menjadi tempat belajar puluhan siswa, tersapu material vulkanik dan tidak lagi dapat difungsikan; pemerintah kemudian mendirikan sekolah darurat agar proses belajar-mengajar tetap dapat berlangsung (Anshory, 2025 dalam Kompas.com).

Kerugian Ekonomi

Dampak ekonomi yang ditanggung warga tidak kalah berat. Lahan pertanian seluas 204,63 hektare rusak akibat timbunan abu dan material vulkanik (Anshory, 2025 dalam Kompas.com). Komoditas unggulan seperti cabai, tomat, kentang, padi, salak, hingga kopi yang nyaris memasuki masa panen harus mengalami gagal total (Huda & Hartik, 2025 dalam Surabaya Kompas). Selain itu, 143 ekor hewan ternak, terdiri dari 4 ekor sapi dan 139 ekor kambing domba, ditemukan mati dan harus dibakar guna mencegah penyebaran bakteri (Huda & Hartik, 2025 dalam Surabaya Kompas). Bagi petani di lereng Semeru, angka-angka itu bukan sekadar statistik. Salah seorang petani, Muhammad Hamid, mengungkapkan bahwa sejak erupsi 2021 hingga 2025, keluarganya hanya berhasil panen tiga kali dan itupun tidak cukup untuk menutup lebih dari sekadar modal (Huda & Hartik, 2025 dalam Surabaya Kompas). Kisah Muhammad Hamid mencerminkan nasib ribuan petani lain yang kini harus memulai dari awal.

Trauma Psikologis dan Enggannya Warga Kembali

Dampak psikologis bencana ini tidak bisa diabaikan. Hingga hari terakhir masa tanggap darurat pada 2 Desember 2025, jumlah pengungsi di SMPN 2 Pronojiwo masih tercatat 319 jiwa (Huda & Ramadhan, 2025b dalam Surabaya Kompas). Kepala BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, mengakui banyak warga yang enggan kembali ke hunian tetap Bumi Semeru Damai (BSD) di Desa Sumbermujur. Alasannya beragam: mulai dari trauma terhadap aktivitas vulkanik yang belum sepenuhnya berhenti, hingga hilangnya sumber penghasilan yang membuat mereka tidak sanggup memenuhi kebutuhan sehari-hari di tempat tinggal baru (Huda & Ramadhan, 2025a dalam Surabaya Kompas).

RESPONS PEMERINTAH: TANGGAP DARURAT DAN PERLINDUNGAN WARGA

Pemerintah Kabupaten Lumajang bergerak cepat dengan menetapkan status tanggap darurat selama tujuh hari sejak 19 November 2025. Ketika dampak erupsi dinilai masih signifikan, Bupati Lumajang Indah Amperawati memperpanjang status tersebut hingga 2 Desember 2025 melalui Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/610/KEP/427.12/2025 (Huda & Gonsaga AE, 2025 dalam Surabaya Kompas). Perpanjangan ini bukan sekadar prosedur administratif, melainkan bentuk komitmen bahwa penanganan darurat harus tetap dilakukan secara cepat, tepat, dan terpadu selama ancaman masih ada.

Di tingkat pusat,BNPB mendampingi BPBD dalam penanganan darurat, mulai dari manajemen logistik di pos- pos lapangan Pronojiwo dan Candipuro, hingga pemetaan wilayah terdampak menggunakan pesawat nirawak (Anshory, 2025 dalam Kompas.com). Kementerian Sosial mengirimkan bantuan logistik senilai Rp463 juta dari gudang induk Bekasi, mencakup 300 matras, 300 terpal, 300 selimut, 200 boks masker medis, 1.000 makanan siap saji, dan 200 paket sembako. Perlindungan terhadap kelompok rentan; anak, balita, lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas, menjadi prioritas utama yang ditegaskan langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Wiryono & Carina, 2025 dalam Kompas Nasional).

Tim gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI/Polri, Tagana, Kampung Siaga Bencana (KSB), serta berbagai relawan mengintensifkan evakuasi dari zona rawan ke titik aman seperti Balai Desa Oro-Oro Ombo, Balai Desa Penanggal, dan SDN 02 Supiturang. Dua dapur umum lapangan diaktifkan di Balai Desa Sumberurip dan Kecamatan Candipuro dengan kapasitas produksi 1.300 porsi per hari, disalurkan dua kali sehari untuk seluruh pengungsi (Huda & Ramadhan, 2025c; Wiryono & Carina, 2025).

SOLIDARITAS MASYARAKAT: GOTONG ROYONG DI TENGAH KEDARURATAN

Di tengah situasi darurat, solidaritas masyarakat tampil sebagai pilar penting yang melengkapi upaya pemerintah. Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Lumajang, bersama gabungan relawan PMI dari PMI Jember, PMI Kabupaten Malang, PMI Kota Malang, dan PMI Kota Surabaya, bergerak memberikan layanan kesehatan, distribusi bahan pokok, dan suplai air bersih. Sejak awal tanggap darurat, PMI telah menyalurkan 3.900 liter air bersih ke berbagai lokasi terdampak, termasuk Dusun Kampung Renteng yang melayani kebutuhan 164 jiwa (Huda & Ramadhan, 2025c; Tempo.co, 2025).

Universitas Brawijaya melalui Emergency Medical Team (EMT UB) merespons dengan mengirimkan tim respon cepat ke Pronojiwo pada malam hari setelah erupsi. Tim yang terdiri dari dokter, mahasiswa kedokteran, anggota Emergency Respond Team, dan Korps Suka Rela UB membawa ambulans, obat-obatan, bahan makanan, serta kebutuhan khusus anak dan perempuan. Mereka juga mengandalkan platform pemantauan berbasis peta digital yang sebelumnya digunakan saat erupsi 2021 (Tempo.co, 2025). Keterlibatan perguruan tinggi ini membuktikan bahwa respons kebencanaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, dunia akademik pun memiliki peran nyata.

Berbagai organisasi kemanusiaan seperti Human Initiative dan lembaga filantropi lainnya turut membuka posko bantuan dan penggalangan dana untuk memenuhi kebutuhan air bersih, hygiene kit, masker, dan makanan siap saji bagi para penyintas (Tempo.co, 2025). Operasi pembersihan lingkungan dilakukan secara bersama antara TNI, Polri, relawan, dan warga setempat guna memastikan area terdampak kembali aman dan layak huni (Huda & Ramadhan, 2025c dalam Surabaya Kompas).

BENCANA KEMANUSIAAN, DAN NILAI-NILAI PANCASILA: REFLEKSI KEBANGSAAN

Erupsi Gunung Semeru November 2025 bukan sekadar peristiwa geologis. Ia adalah cermin yang memantulkan nilai-nilai terdalam bangsa Indonesia, nilai-nilai yang terangkum dalam Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.

Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

Dalam situasi bencana, dimensi keimanan masyarakat Indonesia menampakkan dirinya secara nyata. Doa bersama lintas agama digelar di posko-posko pengungsian sebagai wujud penyerahan diri kepada Yang Maha Kuasa sekaligus penguatan batin para penyintas. Para relawan dari berbagai latar belakang keagamaan berangkat ke lokasi bencana dengan semangat yang sama: melayani sesama atas nama kemanusiaan yang bersumber dari nilai-nilai ketuhanan. Bencana, dalam pandangan masyarakat religius, seringkali menjadi pengingat akan kekuatan Ilahi yang melampaui batas kemampuan manusia dan sekaligus menjadi panggilan untuk saling menolong sebagai ibadah.

Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kedua Pancasila menemukan wujud konkretnya dalam penanganan erupsi Semeru. Perlindungan khusus terhadap kelompok rentan anak-anak, ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas yang ditegaskan oleh Menteri Sosial sebagai prioritas utama adalah bentuk nyata dari prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ini mengharuskan bahwa setiap manusia, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau kondisi fisiknya, berhak mendapatkan perlindungan, pertolongan, dan pemenuhan kebutuhan dasar (Wiryono & Carina, 2025).

Ketika tim medis EMT Universitas Brawijaya berangkat tengah malam menuju Pronojiwo membawa obat-obatan, ketika relawan PMI dari Surabaya dan Malang meninggalkan rutinitas mereka untuk menyalurkan air bersih ke dusun-dusun terpencil, dan ketika BNPB mengoperasikan drone untuk memetakan wilayah terdampak demi memastikan tidak ada seorang pun yang terlewat dari jangkauan bantuan semuanya adalah manifestasi dari sila kedua: pengakuan atas harkat dan martabat setiap manusia tanpa terkecuali.

Tiga warga yang menderita luka bakar parah mendapat perawatan intensif di fasilitas kesehatan pemerintah. Anak-anak yang kehilangan sekolah mereka mendapatkan kelas darurat agar hak mereka atas pendidikan tidak terputus. Ini bukan kebijakan biasa ini adalah perwujudan dari nilai kemanusiaan yang beradab.

Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

Erupsi Semeru memperlihatkan wajah persatuan Indonesia yang paling otentik. Ketika relawan PMI dari Jember, Malang, dan Surabaya bergerak tanpa diminta menuju Lumajang; ketika mahasiswa Universitas Brawijaya berangkat tengah malam menembus gelap; ketika warga setempat saling membuka pintu rumah mereka untuk menampung tetangga yang kehilangan tempat tinggal, semua itu adalah Persatuan Indonesia dalam bentuknya yang paling hidup dan nyata. Perbedaan asal daerah, latar belakang, dan status sosial tidak menjadi penghalang untuk saling bahu-membahu. Gotong royong semangat yang menjadi identitas budaya Indonesia kembali terbukti sebagai kekuatan yang tidak dimiliki oleh bangsa mana pun di dunia dengan cara yang sama. Bencana Semeru menyatukan Indonesia bukan melalui seruan politik, melainkan melalui tindakan nyata di lapangan (Tempo.co, 2025).

Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Proses pengambilan keputusan dalam penanganan bencana Semeru menampilkan nilai sila keempat secara konkret. Perpanjangan status tanggap darurat oleh Bupati Lumajang hingga 2 Desember 2025 diputuskan berdasarkan asesmen lapangan yang melibatkan berbagai pihak: BPBD, BNPB, aparat desa, dan tim kesehatan. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/610/KEP/427.12/2025 bukan diambil secara sepihak, melainkan merupakan hasil koordinasi lintas lembaga yang mencerminkan semangat musyawarah dalam menghadapi situasi kritis (Huda & Gonsaga AE, 2025 dalam Surabaya Kompas). Di tingkat komunitas, Kampung Siaga Bencana (KSB) yang dilibatkan dalam proses evakuasi merupakan contoh nyata bahwa partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan kebencanaan bukan sekadar slogan. Warga yang memahami kondisi lingkungan mereka sendiri menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar objek dari kebijakan.

Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima menuntut bahwa tidak seorang pun boleh ditinggalkan dalam situasi krisis. Upaya pemerintah untuk memastikan distribusi bantuan menjangkau seluruh warga terdampak, dari logistik senilai Rp463 juta, layanan kesehatan gratis, hingga pendidikan darurat bagi anak-anak adalah perwujudan dari keadilan sosial yang tidak diskriminatif. Namun, keadilan sosial yang sesungguhnya belum selesai ketika masa tanggap darurat berakhir. Tantangan nyata justru terletak pada fase pemulihan jangka panjang: membangun kembali rumah yang hancur, mengembalikan kesuburan lahan pertanian yang tertimbun material vulkanik, menyediakan lapangan kerja bagi warga yang kehilangan mata pencaharian, serta memulihkan kesehatan mental para penyintas yang masih dihantui trauma. Selama warga BSD masih enggan kembali ke hunian mereka karena alasan ekonomi dan trauma psikologis, selama itulah tanggung jawab negara terhadap keadilan sosial belum terpenuhi (Huda & Ramadhan, 2025a dalam Surabaya Kompas).

TANGGUNG JAWAB YANG BELUM SELESAI

Erupsi Gunung Semeru November 2025 sekali lagi mengingatkan bahwa bencana alam tidak memilih korban. Ia menimpa siapa saja, petani yang menunggu panen, anak-anak yang sedang belajar di sekolah, hingga lansia yang bergantung pada bantuan keluarga. Dalam situasi seperti inilah nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan diuji secara nyata. Respons kolektif yang ditunjukkan oleh pemerintah, relawan, perguruan tinggi, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat luas dalam penanganan erupsi ini merupakan cerminan hidup dari kelima sila Pancasila: keimanan yang menggerakkan solidaritas, kemanusiaan yang menjangkau setiap individu tanpa terkecuali, persatuan yang melampaui batas daerah dan golongan, kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan, dan komitmen untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh warga yang terdampak.

Masa tanggap darurat boleh berakhir. Tetapi tanggung jawab kemanusiaan dan kebangsaan terhadap warga terdampak Semeru belum selesai. Dan mungkin tidak akan pernah selesai selama Semeru masih berdiri dan aktivitasnya terus berlangsung, begitu pula komitmen kita sebagai bangsa untuk hadir bagi sesama.

DATA DAN FAKTA KUNCI ERUPSI GUNUNG SEMERU NOVEMBER 2025

• Letusan pertama: Rabu, 19 November 2025, pukul 14.13 WIB

• Status tertinggi: Level IV (Awas), pukul 17.00 WIB pada hari yang sama

• Kolom abu: setinggi 2.000 meter di atas puncak

• Jangkauan awan panas: hingga 13 kilometer dari kawah

• Total pengungsi: 528 jiwa (per 23 November 2025)

• Pengungsi tersisa pada akhir tanggap darurat: 319 jiwa

• Rumah terdampak: ±200 unit; 21 rusak berat

• Lahan pertanian rusak: 204,63 hektare

• Ternak mati: 143 ekor (4 sapi, 139 kambing/domba)

• Warga luka bakar parah: 3 orang

• Nilai bantuan Kemensos: Rp463 juta

• Kapasitas dapur umum: 1.300 porsi/hari

• Airbersih PMI: 3.900 liter tersalurkan

• Erupsi susulan 25 November 2025: 8 kali letusan dalam 5 jam

• Total letusan sepanjang 2026: lebih dari 1.221 kali (MAGMA Indonesia)

Berita Terkait

Strategi Aktualisasi Nilai Pancasila Melalui Konten Dakwah Kreatif Gen Z

Ketika Pancasila Berhenti di Loket Layanan Publik

Antara Hak dan Anggaran: Refleksi Kritis atas Pemerataan Akses Pendidikan di Indonesia

Terpopuler di

Korupsi dalam Perspektif Epidemiologi: Ketika Perilaku Menular

Alamat dan Usia Menentukan Sekolah: Apakah SPMB Mewujudkan Kesetaraan?

Hak Memilih Bukan Hanya Urusan Pemilu

Refleksi Epidemiologi atas Meninggalnya Lima Calon Manajer Koperasi

Menjadi Muslim Minoritas di Negeri Non-Muslim: Bagaimana Fikih Mengaturnya?

Pentingnya Komunikasi Organisasi dalam Membangun Kerja Sama Tim yang Efektif