Nailul Hikmi
Manajemen Bencana: Membangun Budaya Siaga, Bukan Sekadar Tanggap Darurat
Info Sehat | 2026-06-30 11:56:01Oleh: Nailul Hikmi, Azyyati Ridha Alfian
Indonesia sering disebut sebagai "laboratorium bencana" dunia. Letaknya yang berada di pertemuan tiga lempeng tektonik, memiliki ratusan gunung api aktif, garis pantai yang panjang, serta iklim tropis dengan curah hujan tinggi menjadikan negeri ini akrab dengan gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, letusan gunung api, hingga cuaca ekstrem. Dalam beberapa tahun terakhir, dampak perubahan iklim bahkan memperbesar frekuensi dan intensitas berbagai bencana hidrometeorologi.
Di tengah kenyataan tersebut, pertanyaan yang perlu kita ajukan bukan lagi apakah bencana akan terjadi, melainkan apakah kita sudah siap menghadapinya.
Selama ini, masyarakat cenderung memandang manajemen bencana sebatas kegiatan penyelamatan setelah musibah terjadi. Ketika banjir melanda, bantuan berdatangan. Saat gempa mengguncang, relawan bergerak dan logistik dikirimkan. Semua itu memang penting. Namun, sesungguhnya manajemen bencana dimulai jauh sebelum sirene darurat berbunyi.
Dalam perspektif kesehatan masyarakat, bencana bukan hanya menyebabkan kerusakan fisik, tetapi juga memengaruhi kesehatan masyarakat secara luas. Korban luka, penyebaran penyakit menular di pengungsian, gangguan kesehatan jiwa, kekurangan air bersih, buruknya sanitasi, hingga terganggunya pelayanan kesehatan merupakan rangkaian dampak yang harus diantisipasi sejak awal.
Oleh karena itu, manajemen bencana tidak boleh hanya berfokus pada fase tanggap darurat. Upaya mitigasi, kesiapsiagaan, respons, hingga pemulihan harus berjalan sebagai satu kesatuan yang saling mendukung.
Mitigasi merupakan fondasi utama. Masyarakat perlu memahami risiko yang ada di lingkungannya. Daerah rawan banjir memerlukan sistem drainase yang baik dan tata ruang yang memperhatikan daya dukung lingkungan. Wilayah rawan longsor membutuhkan pengelolaan lereng dan konservasi vegetasi. Kawasan pesisir harus memiliki jalur evakuasi yang jelas untuk menghadapi ancaman tsunami.
Sayangnya, budaya mitigasi masih belum menjadi kebiasaan. Kita sering lebih sibuk memperbaiki kerusakan setelah bencana daripada mencegah kerusakan sebelum bencana terjadi. Padahal setiap rupiah yang diinvestasikan untuk mitigasi dapat menghemat biaya pemulihan yang jauh lebih besar.
Kesiapsiagaan juga menjadi aspek yang tidak kalah penting. Masyarakat perlu mengetahui apa yang harus dilakukan ketika bencana datang. Latihan evakuasi, pendidikan kebencanaan di sekolah, penyediaan tas siaga, hingga pemahaman mengenai titik kumpul merupakan langkah sederhana yang dapat menyelamatkan banyak nyawa.
Di banyak negara, pendidikan kebencanaan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Anak-anak sejak usia dini diajarkan cara menyelamatkan diri saat gempa, kebakaran, atau banjir. Budaya kesiapsiagaan dibangun melalui latihan yang dilakukan secara berkala sehingga respons masyarakat menjadi lebih cepat dan terarah.
Indonesia sebenarnya memiliki modal sosial yang kuat berupa semangat gotong royong. Nilai ini menjadi kekuatan besar ketika bencana terjadi. Namun semangat tersebut perlu dipadukan dengan pengetahuan ilmiah, teknologi, dan sistem manajemen yang baik agar penanganan bencana menjadi lebih efektif.
Dalam era digital, teknologi memberikan peluang besar untuk memperkuat manajemen bencana. Sistem peringatan dini, pemantauan cuaca berbasis satelit, pemetaan wilayah rawan menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG), hingga aplikasi pelaporan kondisi lapangan dapat membantu pemerintah mengambil keputusan secara cepat dan tepat.
Namun secanggih apa pun teknologi yang dimiliki, keberhasilannya tetap bergantung pada kesiapan masyarakat dalam merespons informasi tersebut. Peringatan dini tidak akan efektif apabila masyarakat tidak memahami langkah yang harus dilakukan setelah menerima informasi.
Aspek lain yang sering terlupakan adalah pemulihan kesehatan masyarakat setelah bencana. Trauma psikologis, kehilangan mata pencaharian, rusaknya fasilitas kesehatan, serta menurunnya kualitas lingkungan dapat berdampak dalam jangka panjang. Karena itu, proses rehabilitasi dan rekonstruksi harus memperhatikan kesehatan fisik, mental, sosial, dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.
Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam memperkuat kapasitas kebencanaan melalui penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat. Hasil riset mengenai pemetaan risiko, perubahan iklim, komunikasi risiko, serta ketahanan masyarakat perlu diterjemahkan menjadi kebijakan dan program yang dapat diterapkan di lapangan.
Sebagai dosen kesehatan masyarakat, saya meyakini bahwa keberhasilan manajemen bencana tidak hanya ditentukan oleh kekuatan alat berat atau besarnya anggaran penanggulangan. Keberhasilan sesungguhnya lahir dari masyarakat yang memiliki pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan bertindak secara tepat ketika menghadapi ancaman.
Bencana memang tidak dapat dicegah sepenuhnya. Gempa bumi tidak dapat dihentikan, hujan tidak dapat dilarang turun, dan letusan gunung api tidak dapat dihindari. Namun jumlah korban, kerugian ekonomi, dan dampak kesehatan dapat ditekan apabila kita memiliki sistem manajemen bencana yang kuat.
Sudah saatnya paradigma kita berubah. Bencana bukan lagi urusan pemerintah semata, melainkan tanggung jawab bersama. Setiap keluarga perlu memiliki rencana evakuasi, setiap sekolah perlu mengajarkan kesiapsiagaan, setiap institusi perlu memiliki prosedur darurat, dan setiap warga perlu memahami bahwa keselamatan dimulai dari pengetahuan.
Pada akhirnya, bangsa yang tangguh bukanlah bangsa yang tidak pernah mengalami bencana, melainkan bangsa yang mampu belajar dari setiap peristiwa, memperkuat sistemnya, dan membangun budaya siaga sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Ketika kesiapsiagaan menjadi budaya, bencana tidak lagi selalu berakhir menjadi tragedi besar, tetapi menjadi ujian yang dapat dihadapi dengan lebih tenang, lebih cepat, dan lebih bijaksana.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
