Chusnul Lestari
Rupiah Anjlok: Apa yang akan Menjadi Pilar Kekuatan Negara?
Info Terkini | 2026-06-28 18:43:27
Belakangan ini, pergerakan nilai tukar rupiah di tengah ketidakstabilan ekonomi global kembali menjadi perhatian masyarakat. Melemahnya rupiah diiringi dengan munculnya kekhawatiran masyarakat yang tidak jauh dari naiknya harga barang, biaya hidup, dan kenyamanan kondisi ekonomi di masa depan. Sebagian besar orang mungkin menganggap kenaikan kurs ini terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun pada kenyataannya, perubahan ekonomi global dapat dirasakan langsung pada kehidupan masyarakat dan kemampuan negara dalam menjalankan berbagai program publik.
Di tengah situasi seperti ini, perhatian masyarakat sering terhenti pada satu pertanyaan: bagaimana cara menjaga rupiah agar tetap stabil? Dan sering melupakan pertanyaan lain yang tidak kalah penting untuk dipikirkan, yaitu seberapa siap negara mempertahankan pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat ketika tekanan ekonomi terus datang secara berulang.
Jawaban dari pertanyaan tersebut mengarah pada ketahanan fiskal. Sederhananya, ketahanan fiskal merupakan bagian dari kecakapan negara untuk menjaga kondisi pembiayaannya agar tetap mampu menjalankan fungsi publik dengan baik meskipun keadaan ekonomi global sedang tidak stabil. Ketahanan ini menjadi fondasi penting karena berkaitan langsung dengan pembiayaan pendidikan, layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, hingga berbagai program sosial yang dibutuhkan masyarakat.
Dalam hal ini, penerimaan negara memiliki hal yang sangat penting. Satu di antara sumber penerimaan yang paling berkelanjutan berasal dari pajak. Namun saat ini tantangan yang dihadapi bukan lagi sekedar bagaimana cara meningkatkan penerimaan pajak, melainkan bagaimana cara membangun sistem penerimaan yang kuat, berkelanjutan, dan adil di tengah reformasi ekonomi yang berlangsung semakin cepat.
Perluasan dasar pajak menjadi salah satu langkah konkrit yang dapat dilakukan dalam upaya menjawab pertanyaan di atas. Sayangnya, istilah ini sering disalahpahami sebagai upaya menaikkan tarif sehingga membuat masyarakat membayar pajak lebih banyak. Padahal, esensi dasar pajak itu sendiri tidak berarti menambah beban masyarakat. Gagasan utamanya adalah memperluas cakupan aktivitas ekonomi yang tercatat dan terintegrasi dalam sistem perpajakan sehingga kontribusi terhadap penerimaan negara dapat berlangsung secara lebih merata dan berkeadilan.
Tidak hanya berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak yang terdaftar, perluasan dasar pajak juga mencakup upaya pembangunan sistem yang mampu menjangkau aktivitas ekonomi secara lebih luas dan akurat. Langkah ini dapat dilakukan melalui peningkatan integrasi data, penguatan administrasi perpajakan, hingga penyesuaian kebijakan terhadap munculnya model bisnis dan sumber pendapatan baru yang semakin berkembang. Dengan sistem yang mencatat aktivitas ekonomi secara lebih baik, potensi penerimaan negara dapat diperoleh dari kontribusi yang lebih merata, bukan membebani kelompok tertentu yang selama ini telah patuh. Dalam kurun waktu yang lebih panjang, pendekatan ini juga dapat meningkatkan kepatuhan sukarela karena masyarakat melihat adanya sistem yang lebih adil dan setara.
Perubahan pola ekonomi saat ini juga membuat langkah ini semakin relevan. Aktivitas ekonomi berkembang pesat melalui berbagai bentuk dan sektor baru yang terus bermunculan. Seiring perkembangan tersebut, sistem perpajakan juga harus mampu mengikuti perubahan tersebut agar penerimaan negara tidak hanya bertumpu pada kelompok yang selama ini patuh membayar pajak.
Coba kita analogikan negara adalah sebuah kelas dan pajak yang merupakan iuran kas kelas. Bayangkan sebuah iuran kas kelas yang selama ini sebagian besar diberikan oleh orang yang sama. Ketika kebutuhan kelas meningkat, solusi yang adil bukan meminta kelompok tersebut membayar lebih banyak, tetapi memastikan lebih banyak anggota kelas ikut berkontribusi sesuai kapasitasnya. Prinsip serupa juga dapat diterapkan dalam sistem perpajakan.
Pentingnya perluasan basis pajak sebagai strategi menuju Indonesia dengan ketahanan fiskal yang kuat. Tujuannya tidak sekadar meningkatkan angka penerimaan negara, tetapi juga menciptakan sistem yang sehat dan berkelanjutan. Dengan basis pajak yang meluas, negara akan memiliki ruang fiskal yang lebih besar dan kuat untuk tetap membiayai kebutuhan masyarakat tanpa memberikan tekanan yang tidak adil kepada kelompok yang selama ini telah memenuhi kewajiban perpajakannya.
Namun, cakupan dasar pajak sangat perlu diimbangi dengan kepercayaan masyarakat. Sistem pajak yang baik tidak hanya mengandalkan kemampuan memungut pajak, tetapi juga harus mampu menghadirkan rasa keadilan. Masyarakat pun perlu melihat bahwa kontribusi yang diberikan benar-benar akan kembali dalam bentuk layanan publik yang berkualitas dan pembangunan yang nyata.
Pada akhirnya, melemahnya rupiah dan berbagai gejolak ekonomi global menjadi pengingat bahwa kekuatan ekonomi tidak hanya dibangun melalui respon jangka pendek. Stabilitas nilai tukar rupiah memang penting, tetapi kemampuan negara untuk terus membiayai kebutuhan masyarakat merupakan fondasi yang tidak kalah penting. Dalam kondisi dunia yang semakin sulit, perluasan basis pajak tidak berarti meminta masyarakat membayar lebih banyak. Melainkan tentang memperkuat fondasi penerimaan negara agar Indonesia menjadi lebih kuat, adil, dan siap menghadapi tantangan di masa depan.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
