Laras Asi
Strategi Pengurangan Emisi Karbon di Australia
Lainnnya | 2026-06-20 21:00:03Australia adalah salah satu negara yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim di dunia. Sebagai benua terluas kedua belas sekaligus negara dengan garis pantai terpanjang keenam di dunia, Australia menghadapi ancaman nyata berupa kenaikan suhu ekstrem, kekeringan berkepanjangan, banjir besar, hingga kebakaran hutan yang semakin tidak terkendali. Peristiwa "Black Summer" pada 2019–2020, di mana lebih dari 18 juta hektar lahan terbakar dan miliaran satwa liar musnah, menjadi bukti nyata betapa seriusnya krisis iklim yang melanda negara ini.
Di sisi lain, Australia merupakan salah satu penghasil emisi karbon per kapita tertinggi di antara negara-negara maju. Ketergantungan yang besar terhadap batu bara, gas alam, dan bahan bakar fosil lainnya baik untuk konsumsi dalam negeri maupun ekspor telah menempatkan Australia dalam posisi yang dilematis yaitu sebagai negara yang merasakan dampak perubahan iklim secara langsung, namun di saat yang sama masih sangat bergantung pada industri yang menjadi penyebab utama masalah tersebut.
Sejak penandatanganan Perjanjian Paris pada 2015, Australia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Namun, realisasinya masih jauh dari harapan komunitas internasional. Target yang ditetapkan dinilai terlalu lemah dan tidak sebanding dengan kapasitas ekonomi Australia. Situasi ini mendorong perlunya strategi yang lebih berani, terstruktur, dan menyeluruh untuk mendorong Australia menuju masa depan yang rendah karbon.
Menghentikan Subsidi Bahan Bakar Fosil Secara Bertahap dan Beralih ke Subsidi Energi Terbarukan
Salah satu hambatan terbesar dalam transisi energi Australia adalah masih besarnya dukungan finansial pemerintah terhadap industri bahan bakar fosil. Berdasarkan berbagai laporan independen, subsidi langsung maupun tidak langsung yang dinikmati sektor batu bara, minyak, dan gas di Australia mencapai miliaran dolar setiap tahunnya. Praktik ini bukan hanya kontraproduktif terhadap target iklim, tetapi juga menciptakan ketidakadilan pasar yang menghambat pertumbuhan energi terbarukan.
Penghapusan subsidi bahan bakar fosil secara bertahap (phased-out) dalam jangka waktu 5–10 tahun menjadi langkah yang cocok untuk pengurangan emisi karbon. Langkah ini harus dilakukan secara terencana agar tidak menimbulkan guncangan ekonomi, terutama bagi komunitas yang selama ini bergantung pada industri pertambangan. Paket transisi yang adil (just transition), termasuk program pelatihan ulang tenaga kerja dan diversifikasi ekonomi regional, harus menjadi bagian integral dari kebijakan ini.
Di sisi lain, anggaran yang selama ini dialokasikan untuk subsidi fosil perlu dialihkan secara signifikan ke sektor energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan hidrogen hijau. Australia memiliki potensi energi terbarukan yang luar biasa: sinar matahari yang melimpah sepanjang tahun dan angin kencang di wilayah pesisir menjadikan negara ini salah satu kandidat terkuat untuk menjadi eksportir energi bersih dunia. Dengan insentif fiskal yang tepat, Australia dapat mempercepat investasi swasta di sektor ini dan menciptakan lapangan kerja hijau (green jobs) dalam jumlah besar.
Memperkuat Target Nationally Determined Contributions (NDC) Australia
Dalam kerangka Perjanjian Paris, setiap negara diwajibkan menyampaikan Nationally Determined Contributions (NDC) yaitu komitmen nasional mereka dalam menurunkan emisi gas rumah kaca. Sayangnya, target NDC Australia saat ini masih dianggap tidak cukup ambisius oleh para ilmuwan iklim dan komunitas internasional. Komitmen yang ada belum sejalan dengan skenario pembatasan kenaikan suhu global di bawah 1,5°C yang menjadi ambang batas kritis dalam Perjanjian Paris.
Mendorong Pemerintah Australia untuk merevisi dan memperkuat target NDC-nya dengan menetapkan target pengurangan emisi yang lebih tinggi dan terukur, misalnya minimal 50–60% penurunan emisi dari level 2005 pada tahun 2030, serta mencapai net-zero emisi paling lambat tahun 2050 merupakan salah satu solusi untuk mengurangi emisi karbon.
Penguatan NDC tidak boleh berhenti di atas kertas. Pemerintah perlu membangun mekanisme pelaporan dan akuntabilitas yang transparan, melibatkan sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil dalam proses perencanaan, serta mengintegrasikan target iklim ke dalam kebijakan fiskal dan anggaran negara. Selain itu, Australia perlu lebih aktif berperan dalam diplomasi iklim global mendorong negara-negara berkembang di kawasan Pasifik yang paling rentan terdampak perubahan iklim untuk mendapatkan dukungan pendanaan dan teknologi yang memadai.
Kepercayaan internasional terhadap komitmen Australia dalam isu iklim juga berimplikasi pada hubungan dagang dan investasi. Semakin banyak mitra dagang dan investor global yang menjadikan rekam jejak iklim sebagai pertimbangan utama dalam kerja sama mereka. Dengan memperkuat NDC secara nyata, Australia tidak hanya menjalankan tanggung jawab globalnya, tetapi juga memposisikan diri sebagai pemimpin iklim di kawasan Asia-Pasifik.
Perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan, perubahan iklim adalah kenyataan yang sedang berlangsung dan semakin intensif setiap tahunnya. Australia berada di persimpangan yaitu terus bergantung pada ekonomi berbasis fosil yang memberikan keuntungan jangka pendek, atau berani melakukan transformasi menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.
Dua strategi di atas yaitu penghapusan bertahap subsidi bahan bakar fosil dan penguatan target NDC bukanlah pilihan yang mudah, tetapi merupakan langkah yang tidak bisa ditunda lebih lama. Dengan political will yang kuat, kebijakan yang tepat, dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, Australia memiliki semua modal yang dibutuhkan untuk menjadi contoh nyata bahwa pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan bisa berjalan beriringan.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
