Clock Magic Wand Quran Compass Menu
Image Dhaka Satyya

Makan Bergizi Gratis di Tengah Bayang-Bayang Korupsi: Mampukah Program Ini Mendapatkan Kepercayaan Rakyat?

Politik | 2026-06-16 17:07:29
opini oleh : M. DHAKA SATYA, Mahasiswa Fakultas syari'ah & Hukum, UIN Raden Fatah Palembang.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sekaligus menekan angka stunting yang masih menjadi persoalan nasional. Secara normatif, program ini merupakan langkah positif karena menunjukkan komitmen negara dalam memenuhi hak masyarakat, khususnya anak-anak, untuk memperoleh asupan gizi yang layak. Namun, di tengah antusiasme masyarakat, muncul pula keraguan yang tidak dapat diabaikan, yaitu apakah program ini mampu berjalan secara efektif dan bebas dari praktik korupsi yang selama ini kerap membayangi berbagai program pemerintah.

Keraguan tersebut bukan tanpa alasan. Dalam beberapa dekade terakhir, masyarakat Indonesia telah menyaksikan berbagai kasus penyalahgunaan anggaran yang melibatkan dana publik. Kondisi ini secara perlahan membentuk sikap skeptis masyarakat terhadap setiap program yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar. Akibatnya, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh tujuan yang baik, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses pelaksanaannya.

Dalam perspektif antropologi hukum, hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan peraturan tertulis, melainkan juga sebagai bagian dari kehidupan sosial yang dipengaruhi oleh budaya, nilai, dan perilaku masyarakat. Suatu kebijakan akan berjalan efektif apabila memperoleh legitimasi sosial dari masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat harus percaya bahwa program tersebut benar-benar dilaksanakan untuk kepentingan umum, bukan sekadar menjadi sarana kepentingan kelompok tertentu.

Program MBG menghadapi tantangan besar dalam membangun legitimasi tersebut. Besarnya anggaran yang dialokasikan membuka peluang terjadinya penyimpangan apabila tidak disertai sistem pengawasan yang kuat. Praktik mark-up harga bahan makanan, pengurangan kualitas makanan, hingga penyalahgunaan dana distribusi merupakan risiko yang sering menjadi perhatian publik. Jika hal-hal tersebut terjadi, maka tujuan mulia program untuk meningkatkan kualitas gizi anak bangsa dapat terancam gagal.

Dari sudut pandang antropologi hukum, masalah korupsi tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga menyangkut budaya hukum masyarakat. Ketika praktik penyalahgunaan wewenang dianggap biasa atau ketika pengawasan sosial lemah, maka peluang terjadinya korupsi menjadi semakin besar. Oleh karena itu, keberhasilan MBG tidak cukup hanya mengandalkan regulasi dan ancaman sanksi pidana. Diperlukan budaya integritas yang kuat di setiap tingkat pelaksanaan program, mulai dari perencanaan, pengadaan, distribusi, hingga evaluasi.

Selain itu, transparansi menjadi faktor yang sangat penting. Masyarakat harus diberikan akses terhadap informasi mengenai penggunaan anggaran, mekanisme distribusi, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program. Keterbukaan informasi dapat menjadi instrumen kontrol sosial yang efektif untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Semakin terbuka suatu program, semakin besar pula peluang masyarakat untuk memberikan dukungan dan pengawasan.

Di sisi lain, tidak adil jika program MBG langsung dipandang negatif hanya karena adanya kekhawatiran terhadap korupsi. Program ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesehatan anak-anak Indonesia, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Oleh sebab itu, yang perlu dilakukan bukanlah menolak programnya, melainkan memastikan bahwa pelaksanaannya berjalan secara akuntabel dan sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan.

Pada akhirnya, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang dibagikan atau besarnya anggaran yang terserap. Keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika masyarakat merasakan manfaat nyata sekaligus memiliki keyakinan bahwa program tersebut dikelola secara jujur dan bertanggung jawab. Dalam konteks antropologi hukum, kepercayaan publik merupakan modal sosial yang sangat berharga. Tanpa kepercayaan, kebijakan sebesar apa pun akan sulit mencapai tujuan yang diharapkan. Sebaliknya, dengan kepercayaan yang kuat, Program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi langkah penting dalam membangun generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan sejahtera.

Disclaimer

Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.

Copyright © 2022 Retizen.id All Right Reserved

× Image