Adinda Putri Lestari
Ketika Negara Memberi Makan: Apakah Kepercayaan Publik Bisa Ikut Tumbuh?
Lainnnya | 2026-06-16 15:26:41
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia semakin aktif menghadirkan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang hadir dengan gagasan sederhana tetapi ambisi besar: memastikan generasi masa depan tumbuh dengan akses gizi yang lebih baik.
Secara tujuan, program ini memiliki nilai yang sulit untuk diperdebatkan.
Tidak banyak orang menolak gagasan bahwa anak-anak harus makan dengan layak.
Namun dalam ilmu sosial, pertanyaan tentang kebijakan publik tidak pernah berhenti pada niat baik.
Yang sering menentukan keberhasilan justru pertanyaan yang lebih sunyi:
Apakah masyarakat percaya?
Dalam perspektif antropologi hukum, hukum dan kebijakan tidak hanya bekerja melalui aturan, tetapi juga melalui penerimaan sosial.
Negara dapat memiliki anggaran.
Negara dapat memiliki kewenangan.
Negara dapat memiliki regulasi.
Tetapi apabila masyarakat tidak memiliki rasa percaya, maka kebijakan sering kali hanya selesai di dokumen dan laporan.
Kepercayaan adalah modal sosial yang sering tidak terlihat, tetapi menentukan.
Menariknya, masyarakat Indonesia memiliki hubungan yang cukup unik dengan program-program negara.
Di satu sisi, masyarakat berharap negara hadir lebih kuat.
Namun di sisi lain, masyarakat juga terbiasa mengawasi dengan curiga.
Setiap program besar sering disambut dengan dua respons sekaligus:
harapan dan keraguan.
Harapan agar benar-benar membantu.
Keraguan apakah pelaksanaannya akan sesuai tujuan.
Kondisi ini tidak selalu menunjukkan masyarakat anti terhadap pemerintah.
Bisa jadi justru menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar bahwa kebijakan publik tidak cukup dinilai dari slogan.
Dalam antropologi hukum, pengalaman sosial masa lalu memengaruhi cara masyarakat memahami kebijakan hari ini.
Masyarakat tidak datang sebagai ruang kosong.
Mereka membawa ingatan.
Mereka mengingat program yang berhasil.
Mereka juga mengingat program yang pernah menimbulkan persoalan.
Akibatnya, ketika negara menghadirkan MBG dalam skala besar, sebagian masyarakat tidak langsung bertanya soal menu atau jumlah penerima.
Sebagian justru mulai memikirkan:
Bagaimana pengawasannya?
Apakah kualitasnya sama di setiap daerah?
Apakah masyarakat bisa ikut mengontrol?
Pertanyaan-pertanyaan itu tidak selalu negatif.
Dalam negara demokrasi, pertanyaan seperti itu adalah bentuk partisipasi.
Sebab kebijakan publik yang sehat bukan kebijakan yang tidak dikritik.
Melainkan kebijakan yang cukup terbuka untuk diuji.
Di titik ini, MBG menghadapi tantangan yang menarik.
Program ini bukan hanya sedang mendistribusikan makanan.
Program ini juga sedang membangun hubungan antara negara dan masyarakat.
Jika pelaksanaannya transparan, tepat sasaran, dan mampu menunjukkan dampak nyata, maka kepercayaan publik dapat tumbuh.
Namun jika pelaksanaannya tertutup dan sulit diawasi, maka skeptisisme akan terus dipelihara.
Karena pada akhirnya, anak-anak memang membutuhkan makanan bergizi.
Tetapi masa depan negara membutuhkan sesuatu yang sama pentingnya:
warga yang percaya bahwa kebijakan publik dibuat untuk mereka, bukan sekadar atas nama mereka.
Dan mungkin di situlah ukuran keberhasilan yang sesungguhnya.
Bukan hanya berapa banyak yang menerima.
Tetapi berapa banyak yang percaya.
Oleh: Adinda Putri Lestari
Mahasiswa Hukum Pidana Islam UIN Raden Fatah Palembang
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
