Nadiya Afifah Afra Salsabila
Program MBG: Penambahan Beban Guru Menjadi Petugas Logistik?
Edukasi | 2026-07-04 21:13:50
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan suatu langkah strategis nasional yang memiliki tujuan mulia untuk mengentaskan stunting dan meningkatkan fokus kognitif siswa di sekolah. Melalui pemenuhan gizi yang seimbang, diharapkan anak-anak sebagai generasi muda masa depan Indonesia dapat tumbuh menjadi sumber daya manusia yang unggul dan memiliki daya saing global. Namun demikian, implementasi dari program ini di lapangan sering kali mengabaikan kesiapan kapasitas manajerial sekolah, khususnya mengenai beban kerja nyata yang ditanggung oleh guru. Alih-alih berfokus pada persiapan perangkat ajar dan cara mengajar dengan inovasi metode pembelajaran, para guru justru dipaksa untuk memikul tanggungjawab logistik baru yang sangat menyita waktu. Tugas mereka bertambah mulai dari mendata jumlah siswa setiap hari, mengawasi jalannya distribusi makanan, menakar kelayakan porsi, hingga pelaporan administratif harian yang diserahkan ke dinas terkait.
Secara manajerial dan sosiologi kerja, penambahan beban non-pedagogis yang datang bertubi-tubi ini memicu terjadinya role overload (kelebihan peran) pada diri guru. Berdasarkan teori efikasi profesi, ketika waktu seorang profesional habis untuk mengurusi hal-hal teknis operasional di luar kompetensi intinya, produktivitas utama mereka di bidang akademik akan menurun drastis. Waktu istirahat atau jeda yang seharusnya digunakan untuk menyiapkan strategi mengajar ataupun mengevaluasi hasil belajar kini habis tersita. Mereka justru harus sibuk memastikan kepatuhan sanitasi, mengatur antrean siswa supaya tertib saat mengonsumsi makanan, hingga mengelola sampah makanan supaya tidak mengotori lingkungan sekolah dan menimbulkan bau tak sedap.
Lebih lanjut, keterlibatan aktif guru dalam urusan teknis operasional program MBG berisiko besar mengaburkan fungsi utama guru sebagai fasilitator intelektual dan moral di sekolah. Di sekolah-sekolah negeri atau swasta yang terdapat ketimpangan antara jumlah guru dengan murid, beban tersebut terasa berlipat ganda beratnya. Kelelahan fisik akibat mengurusi logistik makanan sebelum dan sesudah jam istirahat berpotensi menurunkan energi guru saat kembali mengajar di kelas. Akibatnya, suasana pembelajaran di kelas kurang bersemangat, interaksi antara guru dengan murid menjadi pasif, dan siswa akan kehilangan kesempatan mendapatkan perhatian terbaik dari gurunya yang sudah terlanjur lelah.
Jika dilihat secara mendalam dari perspektif psikologi industri dan organisasi, akumulasi beban kerja yang terus menumpuk berpotensi besar memicu kejenuhan kerja (burnout) di kalangan pendidik. Guru dituntut membagi fokus kognitif mereka antara menyusun rencana pembelajaran dengan memantau kecukupan porsi makanan siswa setiap harinya. Ketika seorang pendidik kelelahan mental akibat tuntutan dari peran ganda ini, kemampuan regulasi emosi di ruang kelas akan menjadi tidak stabil. Dampak besar yang paling mengkhawatirkan dari fenomena ini adalah menurunnya tingkat empati dan kesabaran guru dalam membimbing peserta didik, sebuah kondisi yang justru bertolak belakang dengan cita-cita besar pemerintah untuk mewujudkan lingkungan di sekolah yang ramah, aman, dan menyenangkan.
Dampak buruk lain yang sering kali luput yaitu hilangnya waktu refleksi profesional guru. Dalam dunia pendidikan modern, seorang guru yang baik membutuhkan waktu khusus setelah jam mengajar untuk merenungkan strategi pembelajaran yang berhasil maupun tidak di kelas pada hari itu. Refleksi ini sangat penting untuk memperbaiki mutu pengajaran pada esok hari. Namun, ketika ruang guru berubah fungsi menjadi posko logistik makanan harian, evaluasi mandiri ini otomatis akan terputus. Guru bertransformasi dari seorang pemikir instruksional menjadi seorang pelaksana teknis makanan. Jika fenomena ini terus dibairkan, mutu pendidikan di tingkat nasional akan dipertaruhkan demi sebuah program yang seharusnya bisa dikelola oleh pihak ketiga.
Oleh karena itu, dibutuhkan solusi strategis mengenai masalah tersebut. Solusi dari persoalan ini yaitu adanya pemisahan yang tegas antara pendidik dan tim operasional program. Pemerintah daerah bersama dinas terkait wajib memfasilitasi pembentukan komite logistik khusus atau memberdayakan paguyuban orang tua murid untuk mengelola ditribusi MBG di sekolah. Tim khusus ini harus diberikan insentif yang terpisah supaya dapat bekerja secara profesional tanpa mengganggu ekosistem pembelajaran. Guru harus dikembalikan pada fungsinya atau perannya sebagai fasilitator akademik dan sebagai pendidik karakter bangsa bukan dijadikan petugas administrasi program pemenuhan gizi.
Referensi:
1. Robbins, S., Judge, T. A. (2019). Organizational Behavior (18th ed.). New York: Pearson.
2. Maslach, C., Leiter, P. (2016). Understanding the Burnout Experience: Recent Research and Its Implications for Psychiatry. World Psychiatry, 15(2), 103-111.
3. Badan Gizi nasional. (2026). Panduan Pelaksanaan Teknis Program Makan Bergizi Gratis di Satuan Pendidikan. Jakarta: BGN.
4. Setiawan, B. (2025). Distraksi Administrasi Non-Mengajar Terhadap Performa Guru. Jurnal Manajemen Pendidikan Indonesia, 14(1), 45-59.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
