Dr. Zahlul Ikhsan
Membangun Kembali Kejayaan Pangan Indonesia
Lifestyle | 2026-06-15 17:50:56Empat dekade lalu, Indonesia pernah menjadi kebanggaan bersejarah. Pada tahun 1984, dunia mengetahui bahwa Indonesia telah berhasil mencapai swasembada beras. Bahkan, Indonesia diakui oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) karena mampu bertransformasi menjadi negara yang mandiri dalam pangan dari sebelumnya menjadi negara pengimpor beras. Hal ini bukan hanya persoalan kebanggaan nasional, melainkan juga bukti bahwa dengan kebijakan yang diperlukan serta dukungan teknologi dan komitmen para petani, kemandirian pangan bukanlah angan-angan belaka.
Namun, empat puluh tahun kemudian, kondisi yang kita hadapi saat ini menghadirkan cerita yang berbeda. Negara ini terus membutuhkan impor untuk memastikan beras nasional tetap terjangkau, meskipun populasi terus meningkat dan permintaan pangan terus naik. Impor beras Indonesia pada tahun 2024 melampaui 4,5 juta ton, meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, situasi ini menimbulkan pertanyaan yang sangat penting: mengapa negara yang memiliki begitu banyak sumber daya alam dan lahan pertanian yang sangat luas, serta anggaran ketahanan pangan yang lebih besar, namun tidak mampu sepenuhnya mengatasi ketergantungan pada impor?
Pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab secara sederhana. Ketahanan pangan merupakan persoalan multidimensi yang melibatkan aspek produksi, distribusi, infrastruktur, teknologi, sumber daya manusia, hingga tata kelola pemerintahan. Karena itu, upaya membangun kembali kejayaan pangan Indonesia memerlukan pembenahan yang menyeluruh dan berkelanjutan.
Salah satu paradoks terbesar yang dihadapi Indonesia adalah kenyataan bahwa negara agraris ini masih rentan terhadap gejolak pasokan pangan. Secara geografis, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Luas daratan mencapai sekitar 191 juta hektar, dengan beragam agroekosistem yang memungkinkan berbagai komoditas pangan tumbuh dengan baik. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dikonversi menjadi kekuatan produksi yang stabil dan berkelanjutan.
Perubahan iklim menjadi tantangan yang semakin nyata. Fenomena El Niño yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menyebabkan kekeringan di berbagai sentra produksi padi. Penurunan luas panen dan produktivitas berdampak langsung pada produksi nasional. Pada saat yang sama, alih fungsi lahan pertanian ke sektor nonpertanian terus berlangsung. Sawah-sawah produktif di berbagai daerah berubah menjadi kawasan perumahan, industri, maupun infrastruktur. Akibatnya, kapasitas produksi pangan nasional menghadapi tekanan yang semakin besar.
Pemerintah sebenarnya telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap sektor pangan. Anggaran ketahanan pangan tahun 2025 mencapai sekitar Rp144,6 triliun, angka yang sangat besar dalam sejarah pembangunan pertanian di Indonesia. Dana tersebut dialokasikan melalui berbagai kementerian dan lembaga yang menangani sektor pertanian, sumber daya air, perikanan, pembangunan desa, serta berbagai program pendukung lainnya.
Namun, besarnya anggaran tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pelaksanaan di lapangan. Salah satu persoalan klasik yang masih menjadi hambatan adalah lemahnya integrasi kebijakan antarinstansi. Program yang dijalankan sering kali berjalan sendiri-sendiri, sementara koordinasi lintas sektor belum optimal. Akibatnya, berbagai upaya yang dilakukan tidak menghasilkan dampak maksimal dalam meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani.
Dalam konteks ini, ketahanan pangan tidak cukup hanya dipahami sebagai persoalan anggaran. Yang lebih penting adalah bagaimana setiap rupiah yang dialokasikan dapat menghasilkan perubahan nyata dalam sistem pangan nasional. Efisiensi, koordinasi, dan tata kelola yang baik merupakan prasyarat utama untuk memastikan investasi besar tersebut memberikan hasil yang optimal.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menawarkan harapan baru. Masa depan pertanian Indonesia tidak lagi bergantung semata-mata pada perluasan lahan, melainkan pada kemampuan memanfaatkan inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.
Salah satu inovasi yang menarik perhatian dunia adalah pengembangan varietas padi toleran terhadap salinitas atau padi yang mampu tumbuh pada lahan berkadar garam tinggi. Teknologi ini sangat relevan bagi Indonesia. Sebagai negara kepulauan, sebagian besar wilayah Indonesia berada di kawasan pesisir yang rentan terhadap intrusi air laut. Banyak lahan pertanian mengalami penurunan produktivitas akibat meningkatnya kadar garam tanah.
Apabila teknologi varietas toleran terhadap salinitas dapat dikembangkan dan diadopsi secara luas, jutaan hektar lahan suboptimal berpotensi diubah menjadi kawasan produksi pangan yang lebih produktif. Indonesia juga memiliki lahan rawa, lahan pasang surut, dan lahan marginal lainnya yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Inovasi semacam ini dapat menjadi salah satu kunci untuk memperluas basis produksi pangan nasional tanpa harus membuka lahan baru secara besar-besaran.
Namun, teknologi saja tidak cukup. Tantangan yang tidak kalah penting adalah regenerasi petani. Data menunjukkan bahwa rata-rata usia petani di Indonesia terus meningkat. Sementara itu, minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian masih relatif rendah. Banyak anak muda memandang pertanian sebagai pekerjaan yang berat, kurang bergengsi, dan tidak menjanjikan masa depan yang cerah.
Pandangan tersebut harus diubah. Pertanian modern sesungguhnya menawarkan peluang yang sangat besar bagi generasi muda. Digitalisasi, kecerdasan buatan, Internet of Things, drone, sensor otomatis, dan pertanian presisi telah mengubah wajah sektor pertanian di berbagai negara. Pertanian tidak lagi identik dengan pekerjaan manual semata, melainkan telah berkembang menjadi sektor berbasis teknologi yang membutuhkan kreativitas, inovasi, dan kemampuan manajerial.
Karena itu, pembangunan pertanian masa depan harus mampu menciptakan ekosistem yang menarik bagi generasi milenial dan Gen Z. Mereka harus ditempatkan sebagai aktor utama dalam transformasi pertanian nasional. Tanpa regenerasi yang memadai, berbagai investasi dalam teknologi dan infrastruktur berisiko kehilangan sumber daya manusia untuk mengoperasikannya.
Selain teknologi dan sumber daya manusia, ketersediaan air tetap menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan pertanian. Dalam satu dekade terakhir, pembangunan bendungan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah. Puluhan bendungan baru dibangun untuk meningkatkan pasokan air irigasi dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
Langkah tersebut patut diapresiasi. Akan tetapi, pembangunan bendungan tidak boleh dipandang sebagai tujuan akhir. Keberhasilan sesungguhnya terletak pada kemampuan mendistribusikan air secara merata hingga ke lahan petani. Di berbagai daerah, persoalan jaringan irigasi yang rusak, saluran distribusi yang tidak memadai, serta ketimpangan akses air masih menjadi kendala utama.
Tidak sedikit petani yang berada di sekitar bendungan tetapi tetap mengalami kesulitan memperoleh air. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara terpadu, mulai dari bendungan, jaringan irigasi primer, sekunder, hingga tersier. Air yang tersimpan dalam bendungan tidak akan memberikan manfaat apabila tidak mengalir ke lahan yang membutuhkannya.
Di atas semua itu, keberhasilan pembangunan pangan pada akhirnya bergantung pada kesejahteraan petani. Petani merupakan aktor utama yang menentukan keberlanjutan produksi pangan nasional. Namun, ironisnya, mereka sering kali menjadi kelompok yang paling rentan secara ekonomi.
Kebijakan pangan nasional selama ini sering dihadapkan pada dilema antara menjaga harga pangan tetap terjangkau bagi konsumen dan memberikan keuntungan yang layak bagi petani. Ketika harga gabah terlalu rendah, petani kehilangan insentif untuk meningkatkan produksi. Sebaliknya, ketika harga pangan meningkat terlalu tinggi, masyarakat menghadapi tekanan pada daya beli dan inflasi.
Karena itu, kebijakan pangan harus mampu menciptakan keseimbangan yang adil. Ketahanan pangan tidak boleh dibangun di atas pengorbanan petani. Sebaliknya, kesejahteraan petani harus menjadi fondasi utama dalam seluruh strategi pembangunan pangan nasional. Negara-negara yang berhasil menjaga ketahanan pangannya umumnya memiliki sistem perlindungan yang kuat bagi petani, baik melalui kebijakan harga, subsidi yang tepat sasaran, akses pembiayaan, maupun jaminan pasar.
Indonesia saat ini berada pada titik yang menentukan. Kita memiliki sumber daya alam yang melimpah, dukungan anggaran yang besar, kemajuan teknologi yang semakin pesat, serta peluang untuk mengembangkan generasi baru petani yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Semua modal tersebut memberikan optimisme bahwa kejayaan pangan Indonesia dapat dibangun kembali.
Namun, keberhasilan tidak akan lahir dari pembangunan yang parsial. Diperlukan sinergi yang kuat antara kebijakan, teknologi, infrastruktur, penelitian, pendidikan, dan pemberdayaan petani. Ketahanan pangan bukan sekadar soal meningkatkan produksi beras, melainkan membangun sistem pangan nasional yang tangguh, berkelanjutan, dan berkeadilan.
Empat puluh tahun setelah keberhasilan swasembada beras pada 1984, Indonesia kembali dihadapkan pada pilihan sejarah. Apakah kita akan terus bergantung pada impor saat menghadapi tekanan produksi, ataukah berani melakukan transformasi besar untuk membangun kedaulatan pangan yang sesungguhnya? Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan bukan hanya masa depan sektor pertanian, tetapi juga masa depan bangsa Indonesia.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
