Khoirunnisa Awalia Putri
Demokrasi Tanpa Keadilan: Tantangan Oligarki dan Ketimpangan
Politik | 2026-06-15 17:48:16
Demokrasi di Indonesia sering disebut sebagai salah satu demokrasi terbesar di dunia. Namun, kalau dilihat lebih dekat, demokrasi kita masih punya banyak tantangan. Sejak awal 1990-an, terutama menjelang jatuhnya Orde Baru pada 1998, tuntutan untuk demokratisasi makin kuat karena masyarakat mulai ingin kebebasan politik, persaingan yang lebih adil, dan pemerintah yang lebih bertanggung jawab. Setelah Reformasi, Indonesia memang mengalami banyak perubahan positif, seperti pemilu yang lebih terbuka, kebebasan pers, dan keterlibatan masyarakat sipil yang lebih besar. Tetapi di saat yang sama, demokrasi juga menghadapi masalah baru, terutama ketika uang dan kekuasaan mulai saling memengaruhi secara kuat.
Demokrasi Sejak 1990-an
Kalau dilihat dari sejarahnya, gerakan demokratisasi di Indonesia tidak muncul tiba-tiba. Pada pertengahan 1990-an, tuntutan demokrasi mulai menguat karena banyak orang merasa sistem politik saat itu terlalu tertutup dan terlalu dikuasai elite. Setelah Soeharto jatuh pada 1998, Indonesia masuk ke era Reformasi. International IDEA mencatat bahwa jatuhnya Soeharto membuka peluang besar untuk perubahan mendasar dalam politik, sosial, dan ekonomi. Dalam masa ini, Indonesia mulai membangun sistem yang lebih terbuka, termasuk reformasi konstitusi, desentralisasi, dan penguatan masyarakat sipil.
Namun, demokrasi tidak hanya soal pemilu. Demokrasi juga soal apakah rakyat benar-benar punya pengaruh dalam keputusan penting negara. Di sinilah masalah mulai terlihat. Banyak orang bisa memilih, tetapi tidak semua punya akses yang sama untuk memengaruhi kebijakan. Karena itu, sejak 1990-an sampai sekarang, demokrasi Indonesia sering dipuji secara prosedural, tetapi dikritik secara substansial. Artinya, aturan demokrasi berjalan, tetapi hasilnya belum selalu adil bagi semua orang.
Pendekatan Ekonomi Politik
Pendekatan ekonomi politik melihat bahwa politik dan ekonomi saling memengaruhi. Dalam konteks Indonesia, ini berarti kekuasaan politik sering berkaitan dengan kepemilikan modal, jaringan bisnis, dan kepentingan elite. Richard Robinson dikenal sebagai salah satu tokoh penting yang meletakkan analisis ekonomi politik di pusat kajian politik Indonesia. Ia menunjukkan bahwa perkembangan kapital dan kelas sosial sangat menentukan arah politik Indonesia modern.
Gagasan ini kemudian dikembangkan oleh Richard Robinson dan Vedi R. Hadiz. Dalam karya mereka menjelaskan bahwa demokrasi Indonesia pasca-Reformasi tidak sepenuhnya membebaskan rakyat dari dominasi elite lama. Justru, kekuasaan banyak direorganisasi melalui jaringan baru yang memadukan politik, bisnis, dan kepentingan kelompok kaya. Artinya, demokrasi tetap berjalan, tetapi hasilnya sering lebih menguntungkan elite dibanding masyarakat luas.
Demokrasi dan Keadilan Ekonomi
Kalau demokrasi ingin kuat, ia tidak cukup hanya memberi kebebasan memilih. Demokrasi juga harus menghasilkan keadilan ekonomi. International IDEA menekankan bahwa demokratisasi di Indonesia harus dipahami bersama dengan perubahan sosial-ekonomi, bukan dipisahkan. Hal ini penting karena ketimpangan ekonomi bisa membuat partisipasi politik menjadi tidak setara. Orang yang lebih kaya biasanya punya akses lebih besar terhadap media, jaringan kekuasaan, dan proses pembuatan kebijakan.
Inilah titik lemah demokrasi Indonesia. Kita sudah lebih bebas dibanding masa Orde Baru, tetapi belum semua warga merasakan manfaat yang sama. Demokrasi akan lebih bermakna jika pemerintah bisa menurunkan biaya politik, memperkuat transparansi, dan membatasi pengaruh uang dalam pemilu. Dengan begitu, suara rakyat tidak hanya terdengar saat pemilu, tetapi juga benar-benar memengaruhi kebijakan ekonomi dan sosial.
Tantangan Utama
Ada beberapa tantangan besar dalam demokrasi Indonesia. Pertama, korupsi masih menjadi masalah serius. Kedua, oligarki atau dominasi kelompok kaya masih kuat dalam proses politik. Ketiga, ketimpangan ekonomi membuat partisipasi politik tidak merata. Penelitian tentang demokrasi dan oligarki di Indonesia menunjukkan bahwa distribusi kekuasaan yang timpang dapat memperburuk ketimpangan ekonomi. Ini berarti demokrasi tidak otomatis membuat ekonomi menjadi lebih adil.
Selain itu, AIPI juga menilai bahwa demokrasi politik belum berjalan seiring dengan demokrasi ekonomi. Maksudnya, orang boleh bebas memilih, tetapi belum tentu punya posisi ekonomi yang cukup kuat untuk ikut menentukan arah kebijakan. Dalam situasi seperti ini, demokrasi bisa tampak hidup di permukaan, tetapi belum sepenuhnya kuat di dalam.
Demokrasi Indonesia sudah maju dibanding masa sebelum Reformasi, tetapi masih belum matang. Kita sudah punya pemilu, kebebasan berbicara, dan partai politik yang lebih beragam. Itu adalah pencapaian besar. Tetapi demokrasi akan terus rapuh kalau biaya politik masih mahal, korupsi masih tinggi, dan kebijakan publik lebih sering menguntungkan elite daripada rakyat biasa.
Karena itu, demokrasi Indonesia perlu diarahkan bukan hanya ke kebebasan memilih, tetapi juga ke keadilan ekonomi. Pemerintah harus memperkuat transparansi, memperkecil biaya politik, memperluas pendidikan politik, dan memastikan kebijakan ekonomi benar-benar menyentuh rakyat kecil. Kalau tidak, demokrasi hanya akan menjadi prosedur lima tahunan tanpa makna yang dalam bagi kehidupan sehari-hari masyarakat.
Secara umum, demokrasi Indonesia sejak 1990-an sampai sekarang menunjukkan kemajuan yang nyata, terutama setelah Reformasi 1998. Tetapi dari pendekatan ekonomi politik, kita bisa melihat bahwa demokrasi masih dibayangi oleh ketimpangan ekonomi, mahalnya biaya politik, dan pengaruh oligarki. Jadi, tantangan terbesar demokrasi Indonesia bukan hanya menjaga pemilu tetap berjalan, tetapi juga memastikan bahwa kekuasaan benar-benar dipakai untuk kesejahteraan rakyat.
.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
