Aurora F V Koirewoa
Pemilu Myanmar 2026: Ketika Kotak Suara Dipakai untuk Menutup Mata Dunia
Politik | 2026-06-14 04:39:37Pada 3 April 2026, Min Aung Hlaing jenderal yang lima tahun lalu menghancurkan demokrasi Myanmar lewat kudeta militer resmi dilantik sebagai Presiden Myanmar. Ia meraih 429 dari 584 suara parlemen. Sebuah angka yang terdengar demokratis, sampai kita tahu siapa yang memilihnya.
Parlemen yang memilih Min Aung Hlaing adalah parlemen yang 86 persen kursinya dikuasai kubu pro-militer hasil dari pemilu yang berlangsung Desember 2025 hingga Januari 2026. Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP), yang mayoritas pengurusnya adalah perwira militer purnawirawan, meraih 339 dari 420 kursi yang diperebutkan. Ditambah 166 kursi yang secara konstitusional diisi langsung oleh perwira militer aktif tanpa pemilihan, dan hasilnya sudah bisa ditebak sejak awal.
Junta menyebut ini "kembalinya demokrasi." Dunia menyebutnya sandiwara
Pemilu yang Lahir dari Ladang Mati
Ada angka yang jarang disebut ketika media melaporkan "kemenangan" USDP. Selama periode pemungutan suara berlangsung 20 Desember 2025 hingga 30 Januari 2026 tercatat 1.288 bentrokan bersenjata dan serangan terhadap warga sipil. Sebanyak 281 warga sipil tewas. Junta melancarkan 308 serangan udara di 89 kota.
Sekitar 67 kota dan 4.000 desa tidak bisa menggelar pemungutan suara sama sekali karena situasi keamanan yang tidak memungkinkan. Sekitar 10,5 juta pemilih tidak bisa memberikan suara mereka. Sementara 11 juta lainnya memilih untuk memboikot. Dari lebih dari 24 juta pemilih terdaftar, tingkat partisipasi resmi hanya diklaim 54 persen jauh di bawah angka 70 persen pada pemilu 2015 dan 2020 yang bebas dan adil.
Aung San Suu Kyi, pemimpin demokrasi yang partainya memenangkan pemilu 2020 secara telak, masih mendekam di lokasi tahanan yang dirahasiakan dengan vonis 27 tahun penjara. Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpinnya sudah dibubarkan paksa oleh junta. Tidak ada oposisi sungguhan yang boleh ikut berlomba.
Ini bukan pemilu. Ini adalah upacara pengukuhan kekuasaan yang dibungkus kotak suara.
Ketika Dunia Memilih Diam
Yang menarik bukan hanya apa yang terjadi di dalam Myanmar tapi bagaimana dunia meresponsnya.
ASEAN secara resmi menyatakan tidak akan mengirim pengamat dan tidak akan mengakui hasil pemilu. Menteri Luar Negeri Malaysia menegaskan hal itu dengan jelas. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pun menyatakan tidak ada yang percaya pemilu ini akan bebas dan adil. Komisioner Tinggi HAM PBB Volker Türk mengecam keras proses yang dinilai melanggar hak dasar warga negara.
Namun semua pernyataan itu berhenti di sana. Tidak ada sanksi baru yang berarti. Tidak ada mekanisme ASEAN yang mampu menghentikan pemilu ini. Dan yang paling mencolok: China justru mengucapkan selamat dan menjanjikan dukungan berkelanjutan bagi "perdamaian dan stabilitas Myanmar."
Di sini letak masalah sesungguhnya. Selama aktor eksternal yang paling berpengaruh China justru memberi legitimasi pada proses ini, maka pernyataan-pernyataan kecaman dari ASEAN dan PBB hanya akan menjadi angin lalu.
Pertanyaannya bukan lagi apakah dunia tahu ini pemilu palsu. Tentu tahu. Pertanyaannya adalah: mengapa mengetahui sesuatu tidak selalu berujung pada tindakan yang berarti ?
Apa Artinya Semua Ini bagi Rakyat Myanmar?
Bagi rakyat Myanmar yang sudah lima tahun hidup di bawah bayang-bayang konflik, pergantian "label" dari junta militer menjadi presiden sipil bernama Min Aung Hlaing tidak mengubah banyak hal di lapangan. Orangnya sama. Kebijakannya kemungkinan besar sama. Dan yang paling penting, senjatanya tetap sama.
Lebih dari 3,6 juta orang masih mengungsi menurut data PBB. Pertempuran masih berlangsung di berbagai wilayah. Lima uskup Katolik dari 17 keuskupan di Myanmar terpaksa meninggalkan katedral mereka karena konflik yang tak kunjung reda sebuah gambaran kecil dari kehancuran sosial yang jauh lebih luas.
Pemilu bisa menciptakan citra perubahan. Tapi tanpa perubahan nyata di lapangan, ia hanya menjadi dekorasi di atas bangunan yang sedang runtuh.
Dan mungkin itulah tepatnya yang diinginkan oleh junta: bukan perubahan, melainkan cukup stabilitas narasi untuk membuat dunia kelelahan memprotes, dan akhirnya menerima.
Pertanyaan yang harus kita jawab bersama bukan "apakah pemilu Myanmar demokratis?" jawabannya sudah jelas tidak.
Pertanyaannya adalah: sampai kapan kita membiarkan kotak suara dijadikan alat untuk menutup mata dunia?
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
