Rere
BBM Naik Lagi, Siapa yang Sesungguhnya Menanggung?
Politik | 2026-06-11 18:33:23Setiap kali harga bahan bakar minyak disesuaikan, wacana yang muncul selalu sama: subsidi tepat sasaran, efisiensi anggaran, harga keekonomian. Tapi di balik jargon itu, ada jutaan orang yang diam-diam menanggung beban sendirian.
Pemerintah kembali menaikkan harga Pertalite dan Solar bersubsidi. Alasannya, seperti biasa, adalah penyesuaian terhadap harga minyak dunia, pengurangan beban fiskal, dan agar subsidi lebih tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. Seolah setiap kali pompa bensin berubah angka, ada sebuah naskah baku yang tinggal dibacakan oleh siapa pun pejabat yang berdiri di podium.
Namun ada sesuatu yang nyaris tidak pernah masuk dalam narasi resmi itu: bagaimana transmisi kenaikan BBM bekerja di lapisan bawah ekonomi. Ini bukan soal angka subsidi di APBN semata. Ini soal ibu yang berjualan gorengan di pinggir jalan, tukang ojek yang menggantungkan penghasilan pada selisih tipis antara ongkos dan margin, atau nelayan yang tidak punya pilihan selain menyerap sendiri lonjakan harga solar.
38%Kenaikan Pertalite 3 tahun terakhir
2,1×Lipat kenaikan vs inflasi riil 2023–2025
47 jtPengguna kendaraan roda dua terdampak
15%Pemilik kendaraan yang masuk data subsidi
Subsidi "Tepat Sasaran" yang Masih Meleset
Narasi subsidi tepat sasaran terdengar masuk akal di atas kertas. Kenapa orang kaya berhak menikmati harga BBM yang sama dengan buruh pabrik? Pertanyaan itu sahih.
Tapi pelaksanaannya memperlihatkan lubang besar: basis data penerima subsidi yang tidak akurat, mekanisme verifikasi yang birokratis, dan infrastruktur digital yang belum merata—terutama di luar Jawa.
Akibatnya, yang paling cepat merasakan efek kenaikan justru mereka yang seharusnya paling dilindungi.
Pengendara motor yang membeli BBM eceran di warung pinggir jalan tidak masuk dalam sistem MyPertamina. Nelayan kecil yang tidak bergabung dengan koperasi tidak otomatis mendapat akses solar subsidi. Petani di pedalaman yang menggunakan mesin pompa air tidak selalu memiliki NIK yang tersambung ke jaringan data pemerintah.
Masalah bukan apakah subsidi harus diberikan atau tidak—melainkan apakah negara punya kapasitas untuk membedakan siapa yang sungguh-sungguh membutuhkan dan siapa yang tidak.
Titik masalah sesungguhnyaEfek Domino yang Jarang DihitungKenaikan BBM bukan kejadian tunggal. Ia adalah batu yang dilempar ke danau: riak pertamanya adalah ongkos angkutan, riak berikutnya adalah harga bahan pokok, kemudian tarif jasa, upah riil yang tergerus, dan akhirnya daya beli yang menyusut perlahan.
Proses ini berlangsung diam-diam, tidak dramatis, tidak ada pita merah yang mengumumkannya.
▸ Rangkaian Efek Domino BBMTransportasi naik — Ongkos angkot, truk logistik, dan ojek langsung merespons dalam hitungan hari.Harga pangan merembet — Sayuran, ikan, dan sembako naik karena ongkos distribusi membengkak.
UMKM terjepit — Pelaku usaha kecil yang tidak bisa menaikkan harga jual terpaksa memotong margin atau berhenti produksi.
Inflasi pedesaan lebih parah — Daerah terpencil menanggung biaya logistik berlipat tanpa ada kompensasi tambahan.
Upah riil tergerus — Kenaikan gaji tidak selalu bisa mengejar laju inflasi yang dipicu BBM.
Apa yang Seharusnya Dilakukan?
Kritik tanpa tawaran solusi memang mudah. Jadi izinkan saya mengajukan beberapa hal yang rasanya perlu menjadi bagian dari diskusi kebijakan yang lebih jujur.
Pertama, transparansi data subsidi harus menjadi standar, bukan pengecualian. Masyarakat berhak tahu berapa banyak subsidi yang bocor, ke mana perginya, dan mengapa mekanisme koreksinya begitu lambat. Laporan audit Pertamina dan BPH Migas harus bisa diakses publik dengan mudah—bukan dalam format PDF ratusan halaman yang tidak ada yang membacanya.
Kedua, kompensasi sosial harus dirancang sebelum kenaikan, bukan setelahnya. Pola yang berulang—harga naik dulu, lalu BLT disusulkan kemudian—menciptakan jeda penderitaan yang tidak perlu. Jika pemerintah memang sudah merencanakan penyesuaian harga, persiapan bansos harus berjalan paralel, bukan reaktif.
Ketiga, investasi serius pada energi alternatif untuk sektor transportasi dan pertanian kecil perlu dipercepat. Selama masyarakat tidak punya pilihan lain selain BBM fosil, mereka akan selalu menjadi tawanan kebijakan harga.
Konversi kompor gas untuk nelayan adalah langkah kecil yang sudah terbukti di sejumlah daerah—tapi implementasinya masih terseok.
PENUTUP
Jujur Soal Pilihan SulitSaya tidak naif. Mengelola subsidi energi di negara sebesar Indonesia adalah pekerjaan yang tidak mudah. Tidak ada kebijakan yang memuaskan semua pihak. Tekanan fiskal nyata, harga minyak dunia berfluktuasi, dan kebutuhan investasi infrastruktur bersaing satu sama lain.
Tapi kejujuran itu harus mengalir dua arah. Jika memang ada trade-off yang harus dibuat, maka rakyat berhak untuk mendengarnya secara langsung—bukan dibungkus dalam bahasa teknis yang mengaburkan siapa yang sebenarnya akan menanggung beban.
Kebijakan yang baik bukan hanya soal angka yang seimbang di spreadsheet kementerian. Ia juga soal kepercayaan. Dan kepercayaan itu dibangun dari kejujuran, bukan dari konferensi pers yang penuh dengan grafik menggembirakan sementara antrian panjang di SPBU berbicara hal lain.
Setiap kali BBM naik, jangan tanya berapa rupiah yang dihemat negara.
Tanya juga: berapa rupiah yang harus ditanggung oleh mereka yang tidak punya pilihan lain?
Fitriah Amir· Universitas Pamulang (UNPAM) ·
Peneliti kebijakan energi dan ekonomi publik · Ditulis untuk RetizenBBMSubsidiKebijakan Energi
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
